Semangat Idulfitri yang Redup di Tepi Barat

Semangat Idulfitri yang Redup di Tepi Barat
Hani al-Laham adalah seorang pegawai di Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah, yang berulang kali gagal membayar gajinya ( Foto: AFP )
Nurlis E Meuko / NEF Kamis, 14 Juni 2018 | 17:43 WIB

Tak seperti Indonesia, para pegawai negeri sipil di sini bergaji lengkap ditambah tunjangan hari raya (THR) pula, wajah pun cerah menyambut lebaran. Tetapi lihatlah di Palestina, para apaturnya bernasib malang, jangankan THR bahkan gaji pun sering gagal bayar.

Jadi tak heran jika semangat mereka redup saat menyambut Idulfitri. Begitulah nasib Hani al-Laham, salah seorang pegawai dinas keamanan di Palestina, yang kini sedang menjemput ujung ramadhan bersama keluarganya di dalam gubuknya di tepi pantai dekat Kota Gaza.

Minggu lalu Laham hanya menerima sejumlah kecil uang, tetapi tidak mencakup kebutuhan dasar keluarga. "Ke mana kita harus pergi? Membakar diri kita sendiri?" istrinya Noor, 33, bertanya.

Meskipun Laham memiliki gaji bulanan 1.700 shekel (sekitar Rp6,6 juta), namun pemerintah Palestina berulang kali gagal membayarnya. Dia adalah salah satu dari hampir 60.000 orang Palestina di Gaza dengan penggajian administrasi berbasis di Tepi Barat.

Lebih dari satu dekade lalu, Otoritas Palestina (Palestinian Authority) memerintahkan para pegawainya di sana untuk tinggal di rumah, karena perselisihan dengan penguasa Gaza, Hamas, yang berjanji akan terus membayar gaji mereka.

Tetapi sekarang uang potong lagi. "Ini adalah bencana, Gaza ambruk," kata Laham, yang kesengsaraannya sampai menyebabkan ia dan keluarganya terusir dari rumah kontrakan di Khan Yunis di Jalur Gaza selatan.

Mereka sekarang pindah ke gubuk buatan sendiri di pantai dekat Kota Gaza, tetapi bahkan keberadaan mereka ini pun kini sedang terancam.

Pemerintah kota setempat mencoba untuk menggusurnya, mengklaim bahwa itu dibangun tanpa izin yang diperlukan."Jika mereka kembali membayar gaji, tentu saya akan menyewa apartemen. Saya lelah dengan kehidupan ini," kata pria berusia 55 tahun itu kepada AFP.

Protes Tepi Barat

Situasi keluarga--dan ribuan penduduk Gaza lainnya--adalah salah satu keanehan dari konflik antar-Palestina yang pahit.

Gerakan Hamas Islam menguasai Gaza tahun 2007, setelah perang saudara dengan Otoritas Palestina yang dipimpin oleh presiden Mahmud Abbas.

Hamas beralasan telah memenang- pemilihan parlemen 2006 dan dirampas haknya untuk memerintah setelah masyarakat internasional menolak untuk menerima hasilnya.

Pengambilalihan Gaza dianggap kudeta oleh Abbas, yang akhirnya memerintahkan pegawai agar tidak masuk kerja sampai Hamas menyerahkan kekuasaan.

Gaji staf termasuk para hakim, dokter dan pekerja kementerian terus dibayarkan sementara mereka menunggu para politisi yang bertengkar untuk mengizinkan mereka kembali ke pekerjaan.

Namun, beberapa tahun kemudian mereka terjebak, Israel memberlakukan blokade di Gaza yang telah melumpuhkan perekonomian dan tidak ada peluang kerja yang realistis di bawah Hamas.

Baru-baru ini, menghadapi kekurangan keuangan dan berusaha untuk mengisolasi Hamas, Abbas berusaha untuk memotong gaji pegawai di Gaza.

Tahun lalu mereka berkurang 30 persen, sementara di bulan Maret, Otoritas Palestina tidak membayar sama sekali - tanpa penjelasan.

Bulan berikutnya Abbas berjanji bahwa gaji akan dibayarkan dalam beberapa hari, tetapi tidak ada yang terjadi. Akhirnya 50 persen gaji satu bulan dibayarkan pada tanggal 5 Juni lalu.

Pemerintah Ramallah mengatakan kekurangan pembayaran adalah masalah "teknis", tetapi telah lama memiliki masalah anggaran.

Pemotongan gai itu tentu membuat Otoritas Palestina menuai kritik. Mereka dituding, berusaha menabur perselisihan di antara dua juta penduduk Gaza, dan menyengsarakan Hamas.

Minggu dan Rabu lalu, ratusan warga Palestina di Tepi Barat turun ke jalan menuntut agar gaji dibayarkan di Gaza, pertunjukan oposisi yang langka di kota tempat pemerintahan Abbas berada.

Protes yang terakhir telah dilarang oleh pemerintah Palestina dan pasukan keamanan membubarkan para demonstran dengan gas air mata dan granat suara.

Bulan lalu, PBB memperingatkan bahwa Gaza dapat berada di ambang perang, setelah setidaknya 129 orang Palestina tewas oleh tembakan Israel dalam protes di perbatasan.

Hamas, yang sangat mendukung demonstrasi, telah berperang tiga kali dengan Israel sejak 2008.

Hidup yang Memalukan

Pemotongan gaji juga mempengaruhi kesehatan warga Gaza.

Sabara Abu Ali, 67 tahun, mengalami gagal ginjal tetapi tidak bisa lagi membayar perawatan yang diperlukan setelah penghasilannya dihentikan.

"Saya cuci darah tiga kali seminggu," katanya di Rumah Sakit Shifa Kota Gaza. "Aku bahkan tidak punya 30 shekel (Rp116 ribu) yang kubutuhkan untuk transportasi setiap hari."

"Bagaimana kau bisa meninggalkan kami, Abu Mazen?" dia bertanya, menggunakan nama panggilan Arab Abbas.

Yasser, seorang karyawan kementerian kesehatan, mengatakan bahkan jika ia menerima gaji penuh, utangnya pun sudah menumpuk. Sehingga begitu begitu bank memotong pembayaran pinjaman dan listrik dan tagihan telepon, uangnya hanya bersisa 75 shekel (Rp 290 ribu).

"Saya punya utang di supermarket, toko sayur, apotek, biaya universitas untuk biaya sekolah putri saya dan untuk anak bungsu saya," katanya.

Yasser mengatakan situasi keuangannya menyebabkan istrinya meninggalkannya, membawa anak-anak dan kembali ke rumah keluarganya.

"Bunuh diri lebih baik daripada kehidupan yang memalukan ini," katanya.



Sumber: AFP