Sinergi Antarnegara untuk Atasi Terorisme

Sinergi Antarnegara untuk Atasi Terorisme
Hikmahanto Juwana. ( Foto: SP/Joanito de Saojoao )
Bernadus Wijayaka / BW Kamis, 12 Juli 2018 | 23:18 WIB

Jakarta - Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana mengatakan, untuk mengatasi masalah terorisme yang telah dikategorikan sebagai bentuk kejahatan lintas negara, dibutuhkan sinergi antarnegara.

Bicara kejahatan terorisme dari segi lintas negara, tentunya tidak hanya dari pelakunya saja, tetapi juga pendanaannya.

“Pendanaan bisa saja berasal dari orang atau organisasi tertentu dari suatu negara, dan diberikan kepada warga lain negara untuk melakukan suatu tindaakan terorisme. Kadang aksinya bukan di negaranya sendiri, tetapi negara lain. Dikatakan transnasional karena berbagai hal itu berkaitan lebih dari satu negara. Untuk itu, sinergi antarbangsa dalam upaya menanggulangi terorisme itu sangat penting,” ujar Hikmahanto di Jakarta, Kamis (12/7) dalam rilis yang dikirim ke redaksi.

Oleh karena itu, katanya, perlu ada semacam upaya bersama dari negara-negara lain dan juga masyarakat internasional untuk memerangi terorisme. Dia menyebut ada tiga hal dalam upaya mensinergikan antarnegara dalam menanggulangi terorisme.

Pertama musyawarah dari negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan membuat resolusi. Kedua, menurutnya, kerja sama antarnegara, misalnya Indonesia bekerja sama dengan Australia atau dengan Amerika Serikat untuk membangun kapasitas dari para individunya untuk melawan para pelaku teror.
Ketiga, menurut peraih gelar master dari Keio University, Jepang ini, adalah masyarakat internasional yang bukan dari naungan PBB dapat juga secara rutin mengadakan pertemuan-pertemuan untuk saling bertukar informasi dan kerja sama lainnya untuk memerangi terorisme.

Menurutnya, bicara masalah terorisme pada saat ini tidak hanya tindak pidana saja, karena aksi dilakukan oleh orang-orang tertentu untuk menciptakan teror dan juga ingin mengubah sebuah negara.

“Jadi keberadaan sebuah negara itu bisa saja hilang karena upaya-upaya untuk mengubah negara dengan menggunakan teror. Kalau sudah seperti ini tidak hanya domain sistem peradilan pidana, tetapi juga domain masalah pertahanan suatu negara. Di sinilah saya melihat bahwa TNI punya keterlibatan lebih besar daripada yang sebelumnya. Karena ancaman terorisme itu bisa saja untuk mengubah sebuah negara,” ujar pria yang juga anggota kelompok ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bidang hukum ini.

 



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE