Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyapa para buruh yang berunjuk rasa di depan Gedung Balai Kota. FOTO: Safir Makki/ JAKARTA GLOBE
Tidak diakui Apindo dan Kadin

Setelah maraton menggelar rapat pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI tahun 2013, akhirnya Dewan Pengupahan DKI menetapkan UMP DKI 2013 sebesar Rp2.216.243 atau naik 44 persen dari UMP DKI Tahun 2012.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertras) DKI Jakarta Deded Sukendar menyatakan jumlah yang ditetapkan Dewan Pengupahan untuk direkomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta merupakan angka yang terbaik bagi pengusaha dan buruh.

"Malam ini, Dewan Pengupahan menetapkan Besaran UMP tahun 2013 adalah sebesar 2.216.243,68 sen atau dengan pencapaian 112 persen dari KHL," kata Deded usai rapat Dewan Pengupahan di Balaikota DKI, Jakarta, Rabu (14/11) malam.

Dalam rapat itu sempat terjadi ketegangan karena Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melakukan walk out. Namun sikap Apindo tersebut, menurutnya tidak akan mempengaruhi penetapan sidang malam ini. Karena penetapan UMP sudah sesuai dengan tata tertib persidangan, yaitu penetapan UMP minimal harus disepakati oleh dua unsur dari tiga unsur yang ada.

"Jadi, penetapan hasil sidang tetap sah. Kami sudah ajak voting dua pertiga tidak mau. Penetapan besaran UMP ini berdasarkan standar hidup buruh, standar regional, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013, proyeksi inflasi, dan KHL 2012," papar Deder lebih lanjut.

Menanggapi hal itu, Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) sekaligus anggota Dewan Pengupahan DKI Sarman Simanjorang menyatakan Pemprov DKI tidak konsisten, karena sikap walk out Apindo dan Kadin tidak dianggap penting oleh dewan.

"Ini penzaliman. Sikap Apindo dan Kadin tidak mengakui keputusan malam ini. Posisi kami walk out dan tidak mengakui produk Dewan Pengupahan hari ini. Apapun angka yang keluar itu di luar metodologi yang ditetapkan pemerintah," tegasnya.

Begitu juga dengan anggota Dewan Pengupahan lainnya dari perwakilan pengusaha, Bambang Adam. Dia menilai hasil rapat ini sudah diskenariokan hasilnya.

"Rapat kali ini sudah ada skenarionya dari pihak pemprov. Karena itu kami menganggap persidangan malam ini tidak ada. Kami akan melakukan langkah selanjutnya dengan mempertimbangkannya bersama tim advokasi kami," kata Bambang.

Lain lagi di pihak buruh yang sudah dua hari berturut-turut menggelar aksi demo kenaikan UMP DKI, justru bersorak sorai di depan pintu masuk sisi samping Balaikota DKI. Wajah lega dan  teriakan ucapan syukur menggema dari mulut puluhan buruh yang masih bertahan untuk mengawal rapat Dewan Pengupahan yang rampung sekitar pukul 22.00.

"Alhamdulilah, satu Suro yang katanya angker dan  memasuki 1 Muharam tahun baru Islam, kami mendapatkan hadiah besar sesuai dengan perjuangan kami. Yakni UMP naik 44 persen dari tahun ini," kata M Toha, Sekjen Forum Buruh DKI kepada puluhan rekannya di depan Balaikota DKI.

Dia juga menyampaikan rapat berlangsung alot dan unsur pengusaha mengambil sikap walk out. Dia berharap Apindo tidak bersikap emosional dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Kami harap Apindo menerima keputusan ini dengan lapang dada. Tetapi bagi teman-teman buruh, perjuangan kita belum selesai. Karena kita harus mengawal lagi Dewan Pengupahan dalam penetapan Upah  Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI tahun 2013," tukasnya.

Penulis: