Fintech Tidak Akan Ambil Alih Fungsi Perbankan

Ilustrasi peer to peer lending atau pembiayaan gotong royong online (Ist)

Oleh: Faisal Maliki Baskoro / FMB | Senin, 13 November 2017 | 19:58 WIB

Jakarta - Teknologi keuangan (fintech) dalam bentuk pembiayaan gotong royong berbasis online atau peer-to-peer lending (p2p lending) tidak akan mengambil alih fungsi perbankan. P2p lending justru hadir untuk menjembatani kelompok masyarakat yang belum mendapatkan akses permodalan.

"P2P menjawab kebutuhan pelaku usaha akan modal usaha. Banyak pelaku usaha yang masih tidak terlayani institusi keuangan yang ada karena tidak memiliki agunan, sejarah kredit, laporan keuangan, izin yang lengkap dan harus berstatus badan hukum. Padahal, banyak usaha yang secara cashflow bagus tetapi tidak memiliki syarat-syarat itu," kata CEO Akseleran, Ivan Nikolas Tambunan, kepada Beritasatu.com hari ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru meregulasi p2p lending tahun lalu. Pertumbuhan penyaluran dana melalui p2p di Indonesia mencapai Rp 1,6 triliun hingga kuartal-III tahun ini, naik lebih dari 600 persen YoY. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan penyaluran kredit perbankan yang mencapai Rp 4.000 triliun.

"Kalau mengambil alih fungsi perbankan tidak. P2p ini fungsinya menjembatani ke perbankan. Ke depan pemain sektor teknologi keuangan akan lebih mengarah ke kolaborasi dengan perbankan bukan berkompetisi. Fintech punya inovasi teknologi dan fleksibilitas dan user experience yang mudah, sedangkan perbankan punya jaringan, dana dan pengalaman yang besarnya tidak bisa disediakan fintech saat ini," kata Ivan.

Ivan mengatakan kehadiran p2p lending akan membantu program inklusi keuangan pemerintah karena pembiayaan jenis ini memiliki fleksibilitas dalam persyaratan dan inovasi yang tidak dimiliki perbankan konvensional.

"P2p mempunyai makna besar bagi inklusi keuangan karena memberikan akses ke pelaku usaha yang tadinya tidak punya akses. Dari sisi investor, investor jadi punya alternatif investasi dengan cara yang mudah tapi aman dan menguntungkan. Dengan uang Rp 100.000 sudah bisa menjadi investor crowdfunding," kata Ivan.

Menurut data OJK, masih terdapat 49 juta UKM di Indonesia yang belum bankable dan membutuhkan akses terhadap pinjaman. Selain itu, terdapat kesenjangan pembiayaan pembangunan sebesar Rp 1.000 triliun setiap tahun. Saat ini institusi keuangan yang ada hanya mampu menyerap kebutuhan sekitar Rp 700 triliun dari total kebutuhan sebesar Rp 1.700 triliun tiap tahunnya.

"Ke depan, p2p lending akan terus tumbuh ditopang oleh masih banyaknya pelaku usaha yang belum mendapatkan akses permodalan, pertumbuhan internet, kesenjangan investasi yang masih luas, dan konsep sharing economy yang semakin diterima masyarakat," kata Ivan.

Akseleran adalah startup investasi yang menyediakan layanan equity crowdfunding serta peer to peer lending. Sejak didirikan Oktober lalu, Akseleran telah menyalurkan Rp 6 miliar dan memiliki 3.000 lender dan 15 borrower. Akseleran sudah terdaftar di OJK.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT