Kepatutan Calon Pemimpin

Suara Pembaruan Selasa, 13 Februari 2018 | 21:29 WIB

Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), Marianus Sae menjadi pukulan berat bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dua partai itu mengusung Marianus sebagai calon gubernur NTT pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018.

Pada saat partai politik beramai-ramai menyatakan komitmen terhadap pemberantasan korupsi, OTT KPK terhadap Marianus memunculkan keraguan publik terhadap proses perekrutan calon kepala daerah yang dilakukan partai. Publik tentu berharap agar partai benar-benar melihat rekam jejak calon kepala daerah saat proses penyaringan.

Pada Minggu (11/2), KPK menggelar OTT dan menangkap Marianus Sae atas dugaan korupsi. Sehari kemudian, KPK menetapkan Bupati Ngada itu sebagai tersangka kasus suap proyek jalan di NTT. Marianus ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama Dirut PT Sinar 99 Permai, Wilhelmus Iwan Ulumbu. Berdasarkan hasil pemeriksaan KPK, Marianus disangka menerima suap dari Wilhelmus terkait sejumlah proyek jalan di Kabupaten Ngada senilai Rp 54 miliar. Marianus menjanjikan proyek-proyek jalan tersebut dapat digarap oleh Wilhelmus.

Penetapan tersangka calon kepala daerah juga dilakukan KPK sebelumnya. Pekan lalu, Bupati Jombang, Jawa Timur, Nyono Suharli Wihandoko harus mengenakan seragam oranye setelah dinyatakan sebagai tersangka kasus suap. Nyono yang akan maju lagi sebagai calon bupati Jombang disangka menerima suap dari Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Inna Silestyanti. Suap senilai Rp 275 juta itu diberikan Inna agar bisa diangkat sebagai kepala dinas oleh Nyono.

Terkait OTT dan penetapan tersangka terhadap Marianus Sae, PDIP dan PKB sebagai partai pengusung langsung menyatakan akan menarik dukungan sebagai calon gubernur NTT. Namun, pernyataan itu kemudian diralat karena partai pengusung calon tidak bisa serta merta mencabut dukungan terhadap pasangan calon yang telah resmi didaftarkan ke KPU, apalagi bila telah ditetapkan sebagai pasangan yang akan maju di pilkada.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Ashari mengingatkan, PDIP tidak bisa begitu saja mencabut dukungan terhadap Marianus sebagai calon gubernur NTT. Hasyim mengatakan, jika PDIP dan PKB menarik dukungan secara lisan, maka KPU hanya menganggap partai tersebut mencabut dukungan politik. Namun, jika secara resmi dan memberikan surat tersebut ke KPU, maka partai akan dikenai sanksi.

Hasyim mengutip Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) bahwa partai yang secara resmi menarik dukungan terhadap pasangan calon dan memberikan keterangan hitam di atas putih, maka tidak dapat mengusung calon di daerah tersebut pada pilkada periode selanjutnya.

Sanksi lain bagi partai yang sengaja mencabut dukungan terhadap pasangan calon adalah ancaman pidana penjara 2 sampai 5 tahun. Selain itu, partai pengusung juga bakal dikenai denda sebesar Rp 25 miliar hingga Rp 50 miliar jika mencabut dukungan tersebut.

Terlepas dari sanksi untuk partai yang mencabut dukungan terhadap calon, OTT yang dilakukan KPK terhadap Marianus dan Nyono itu harus menjadi pelajaran bagi partai untuk serius dalam mencari calon pemimpin. Saat ini masyarakat menginginkan pemimpin yang berintegritas, tidak korupsi, agar bisa membangun daerah dan melepaskan masyarakat di daerah dari belenggu kemiskinan.

OTT yang dilakukan KPK terhadap Marianus dan Nyono tentu menjadi pukulan keras bagi partai-partai pengusungnya, yang ingin membangun citra sebagai partai antikorupsi. Namun, nasi telah menjadi bubur. Partai-partai pengusung terpaksa menyantap bubur itu dengan segala konsekuensi. Yang terpenting, peristiwa ini harus dijadikan pelajaran berharga bagi partai dalam merekrut calon pemimpin.

Seleksi calon pemimpin, baik di tingkat daerah maupun nasional, yang dilakukan partai politik harus benar-benar berdasarkan rekam jejak bakal calon tersebut. Jangan sampai partai mengusung calon hanya karena kemampuan finansial atau darah biru bakal calon dan mengabaikan faktor integritas serta kapabilitas sebagai pemimpin.

Penetapan tersangka terhadap Marianus dan Nyono bukan baru pertama kali terjadi. Sudah berulang kali KPK melakukan OTT dan menetapkan tersangka kasus korupsi terhadap kepala daerah. Politik berbiaya tinggi yang masih terjadi dalam proses pemilihan menjadi salah satu penyebab utama.

Untuk itu, kita tentu berharap agar ada perubahan dalam sistem pemilihan di Indonesia. Partai harus benar-benar menunjukkan komitmen untuk menciptakan pemimpin yang berintegritas dengan tidak meminta mahar politik kepada calon. Perekrutan pemimpin harus benar-benar berdasarkan rekam jejak dan integritas calon. Calon yang membayar mahar politik cenderung berperilaku koruptif ketika terpilih untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkannya itu.

Selain itu, negara juga harus terus didorong untuk mengeluarkan anggaran bagi proses pemilihan calon pemimpin. Negara perlu membantu anggaran kampanye bagi para calon pemimpin agar mereka tidak perlu mengeluarkan modal yang besar. Dengan demikian, calon yang terpilih benar-benar patut dan layak untuk menjadi pemimpin rakyat.