Menyoal Utang

Investor Daily Kamis, 12 April 2018 | 09:14 WIB

Kondisi utang Indonesia yang saat ini (outstanding) mencapai Rp 4.227 triliun tak henti-hentinya menjadi sorotan publik. Jumlah utang terus yang meningkat dinilai belum mampu menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan utang juga mengarah kontraproduktif. Hal itu ditandai dengan penurunan kinerja sektor riil.

Kritik soal kondisi utang ini juga disampaikan Rizal Ramli. Mantan menko kemaritiman ini kembali mengkritik soal kondisi utang Indonesia yang disebutnya sudah lampu kuning dan bahkan disebut sudah gali lubang tutup jurang karena keseimbangan primer (primary balance) negatif, debt service ratio (DSR) sudah 39 persen dan tax ratio hanya 10 persen karena pengelolaan fiskal tidak prudent atau ugal-ugalan. Pria yang akrab disapa RR ini juga mengkritik neraca perdagangan yang negatif dan nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Menjawab kritik RR tersebut, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa kondisi utang Indonesia yang disebut sudah lampu kuning justru berlawanan dengan peringkat investment grade yang diberikan lembaga pemeringkat internasional seperti Moodys, Fitch, hingga S&P. Bila menggunakan standar perbandingan antarnegara-negara di dunia, Indonesia memiliki rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) dan defisit APBN yang relatif kecil.

Mengenai kondisi utang yang disebut gali lubang tutup jurang, pemerintah sudah melakukan penurunan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan keseimbangan primer agar APBN menjadi instrumen yang sehat dan sustainable. Dalam lima tahun terakhir, pemerintah sudah mengalami defisit keseimbangan primer masing-masing sebesar Rp 98,6 triliun pada 2013, Rp 93,3 triliun (2014), Rp 142,5 triliun (2015), Rp 125,6 triliun (2016) dan Rp 121,5 triliun pada 2017. Sejak 2016,

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengendalikan tren negatif tersebut ke arah yang lebih baik lagi. Bahkan pada 2019 dan ke depan pemerintah akan terus menurunkan defisit keseimbangan primer untuk mencapai nol atau bahkan mencapai surplus.

Sementara itu, defisit APBN tahun 2016 yang sempat dikhawatirkan akan melebihi 3 persen PDB, berhasil dikendalikan dengan pemotongan belanja secara drastis hingga mencapai Rp 167 triliun. Langkah tersebut telah menyebabkan sedikit perlambatan pertumbuhan ekonomi. Demikian juga tahun 2017, defisit APBN yang diperkirakan mencapai 2,92 persen PDB, berhasil diturunkan menjadi sekitar 2,5 persen. Tahun 2018 ini target defisit kembali diturunkan menjadi 2,19 persen PDB.

Mengenai melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, hal itu juga disebabkan oleh faktor eksternal terkait rencana bank sentral AS menaikkan suku bunga acuannya tahun ini. Terlebih lagi, ada proteksionisme yang dijalankan Presiden AS Donald Trump. Goncangan ini berpengaruh di banyak negara. Namun karena stabilitas moneter dan fundamental makro Indonesia sangat kuat, goncangan nilai tukar tidak terlalu besar.

Sedangkan mengenai DSR yang merupakan rasio pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan hasil ekspor suatu negara, rasio tersebut tidak setinggi dengan yang ditulis RR sebesar 39 persen. Menurut data Kemkeu, DSR pada 2013 sebesar 19 persen, lalu naik menjadi 23,9 persen pada 2014, 25,3 persen pada 2015, 32,5 persen pada 2016, dan sebesar 34,2 persen pada 2017.

Peningkatan DSR bukan karena biaya bunga yang tinggi, tetapi lebih kepada cicilan pokok utang jatuh tempo yang agak besar pada 2018. Pemerintah juga berupaya menurunkan beban bunga utang dengan mengembangkan instrumen utang jangka pendek dalam negeri untuk mengurangi risiko potensi meningkatnya suku bunga global karena normalisasi oleh The Fed.

Sedangkan mengenai tax ratio atau perbandingan jumlah penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang di level 10 persen memang kecil. Namun tax ratio kita belum memperhitungkan pajak daerah serta jaminan sosial seperti di negara lain.

Kritik lainnya dari kalangan ekonom adalah mengenai tingginya porsi kepemilikan asing pada surat utang yang diterbitkan pemerintah. Hingga 4 April 2018, porsi kepemilikan asing mencapai 39,73 persen atau setara dengan Rp 865,9 triliun dari total surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 2.179,9 triliun. Tingginya kepemilikan asing dalam struktur surat utang yang diterbitkan pemerintah ini memberikan makna positif dan negatif. Untuk makna positif, pihak asing memiliki kepercayaan tinggi terhadap perekonomian Indonesia, sedangkan sisi negatifnya adalah risiko keluarnya dana asing (capital outflow) dengan mudah dari Indonesia.

Untuk meningkatkan porsi kepemilikan investor domestik, pemerintah pun telah melakukan sejumlah upaya. Misalnya menjual surat utang negara (SUN) dengan cara online atau elektronik mulai Mei 2018 dengan melibatkan perusahaan financial technology (fintech) yang sudah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Cara ini diambil untuk memperluas basis investor domestik dan mempermudah akses investasi.

Penjualan secara online ini diharapkan bisa memperbanyak porsi investor domestik baik ritel maupun institusi. Pada 2018, jumlah total investor ritel pemegang SBN telah mencapai 501.713. Bahkan investor individual ini ada yang berusia di bawah 25 tahun (sekitar 3 persen) hingga di atas 55 tahun.

Kita berharap pemerintah dapat menjaga rasio utang agar kondisi keuangan negara tetap sehat. Indonesia saat ini memiliki rasio utang terhadap PDB memang lebih rendah dibanding negara lain. Namun, untuk meningkatkan kemampuan membayar utang luar negeri dan menurunkan DSR, pemerintah harus bekerja keras menggenjot kinerja ekspor, terutama ekspor produk industri bernilai tambah tinggi.

Kita juga berharap sorotan berbagai pihak yang peduli terhadap kondisi utang pemerintah tidak membuat pemerintah alergi terhadap kritik. Untuk menepis kekhawatiran berbagai pihak, kuncinya adalah penggunaan utang harus benar-benar diarahkan untuk kegiatan produktif, tidak sekadar untuk menambal defisit APBN dan bantuan sosial (bansos).

CLOSE