Penentuan Capres-Cawapres

Suara Pembaruan Kamis, 12 April 2018 | 18:18 WIB

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto telah memastikan untuk maju sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2019. Jika tak ada aral melintang persaingan menuju kursi presiden periode 2019-2024 hanya akan diramaikan oleh dua pasangan saja alias “partai ulangan” Pilpres 2014 yang mempertemukan Joko Widodo dan Prabowo.

Namun, skenario bisa saja berubah bila Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang selama ini menjadi partner setia Gerindra bergabung ke koalisi lain untuk mengusung Jokowi atau calon selain Prabowo.

Selama ini koalisi Gerindra-PKS sudah cukup memenuhi syarat untuk mengusung pasangan capres-cawapres. PKS juga bisa bergabung dengan PKB, PAN serta Partai Demokrat, yakni tiga partai yang sampai saat ini belum menyatakan dukungan ke koalisi Jokowi maupun Prabowo. Bila itu terjadi, Prabowo bakal gigit jari karena tidak punya cukup dukungan untuk nyapres.

Kemungkinan Prabowo gagal maju memang ada, meski sangat kecil. Partama, dari sisi elektabilitas belum ada sosok yang mampu mengalahkan Jokowi dan Prabowo. Nama-nama seperti Anies Baswedan, Gatot Nurmantyo, atau Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), masih jauh berada di bawah. Malah nama-nama tersebut lebih populer sebagai cawapres.

Kedua, koalisi Gerindra-PKS sudah sangat solid sejak 2014 bahkan sampai pada Pilkada Serentak 2018 ini. Keduanya mungkin terpisah bila Gerindra meminang cawapres yang tidak dikehendaki PKS. Sejak jauh hari PKS sudah menyeleksi kader terbaiknya. Bahkan ada sembilan nama cawapres yang sudah disiapkan yakni Ahmad Heryawan (Aher), Hidayat Nur Wahid, Anis Matta, Irwan Prayitno, Sohibul Iman, Salim Segaf Al Jufri, Tifatul Sembiring, Al Muzammil Yusuf, dan Mardani Ali Sera. Belakangan, dari sembilan nama itu kemudian mengerucut ke satu nama, yakni Gubernur Jabar, Aher.

Karena itu, pemilihan cawapres bagi Prabowo lebih sulit ketimbang di kubu Jokowi. Pertama, di kubu Jokowi sudah ada beberapa nama yang berkontes agar dilirik sebagai cawapres. Partai Demokrat telah menggadang-gadang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Putra mantan Presiden sekaligus Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, ini sudah bersafari keliling Jawa demi mendongkrak elektabilitasnya.

PKB mengusung Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Sudah sekitar dua bulan terakhir spanduk Muhaimin sebagai cawapres terpampang di banyak tempat di Jakarta. Cak Imin, sapaan Muhaimin Iskandar, bahkan sudah meresmikan Posko Join, akronim dari Joko Widodo-Muhaimin, pada Selasa (10/4). Posko itu merupakan wadah para relawan yang mendukung terbentuknya pasangan Jokowi-Cak Imin. Sementara PAN menyorongkan ketuanya, Zulkifli Hassan.

Kedua, elektabilitas Prabowo lebih rendah ketimbang Jokowi. Peran cawapres untuk menaikkan elektablitas sangat krusial. Prabowo sebisa mungkin harus mencari cawapres yang dapat menggerus suara dukungan ke Jokowi. Prabowo sampai saat ini masih belum punya sosok ideal untuk dipilih. Elektabilitas mantan Panglima Jenderal (Pur) Gatot Nurmantyo masih rendah meski selama ini sosok tersebut dapat menarik simpati umat Islam. Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga disebut-sebut punya popularitas dan elektabilitas sebagai capres, tetapi prestasinya memimpin Jakarta belum terbukti. Gebakan-gebrakannya dalam 100 hari masa kepemimpinan malah banyak blunder.

Ketiga, sangat kentara bahwa kini AHY, Cak Imin, maupun Zulkifli, tengah berusaha keras ingin dipinang Jokowi. Dari logika dukungan dan arah politik selama Jokowi menjadi presiden, hanya Zulkifli yang lebih cocok merapat ke kubu Prabowo. Pada 2014, lawan Jokowi adalah pasangan dari Gerindra dan PAN. Di bawah Zulkifli, PAN masih di bawah bayang-bayang Amien Rais yang notabene senantiasa berseberangan dengan pemerintah.

Bila Prabowo menggandeng cawapres Zulkifli dari PAN atau Cak Imin dari PKB, kemungkinan besar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partner setia Gerindra bakal tak terima. Paling mudah bagi Prabowo adalah menggandeng cawapres dari PKS. Tentu kubu Prabowo tak ingin hanya didukung hanya oleh dua partai. Sebisa mungkin ada dukungan partai lain untuk membantu mengeruk suara pemilih. Pertanyaannya, apakah Demokrat, PAN, dan PKB bersedia berkoalisi? PAN kemungkinan dengan mudah berkoalisi bila gagal dirayu koalisi kubu sebelah. Sedangkan Demokrat dan PKB kemungkinan tetap akan mendukung kubu Jokowi, setidaknya dengan barter kursi menteri.

Bila tak ada aral melintang, pertarungan tetap pada kekuatan Jokowi dan Prabowo. Poros ketiga kemungkinan kecil muncul mengingat pada 2019 nanti pilpres berlangsung bersamaan dengan pemilihan umum legislatif (pileg). Parpol akan lebih cermat memperhitungkan kemampuan diri dalam mendukung pasangan capres-cawapres. Pasangan yang bakal diusung parpol sebisa mungkin haruslah sosok-sosok yang juga mampu mengerek elektabilitas parpol pengusung sehingga sedikit banyak berpengaruh positif pada perolehan suara para kadernya dalam pileg.

Dari perhitungan jumlah kursi DPR, poros ketiga yang mungkin muncul adalah koalisi Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dari koalisi yang mungkin terbentuk ini sampai sekarang belum muncul calon mumpuni yang bisa mengalahkan popularitas dan elektabilitas Jokowi maupun Prabowo.

Dengan pertimbangan bahwa mengusung capres-cawapres butuh biaya yang sangat besar serta belum adanya kandidat yang bisa menandingi lawan, sangat mungkin ketiga partai tersebut tidak akan membuat poros baru. Sebaliknya, mereka akan melebur ke salah satu poros yang sudah ada. Apalagi para “jagoan” dari ketiga parpol tersebut sudah memberikan sinyal kuat hanya akan menjadi cawapres. Kecuali ada sosok yang muncul belakangan di luar Jokowi dan Prabowo yang menjadi idola baru sehingga parpol berebut mendukungnya. Dalam waktu yang relatif singkat hanya empat bulan lagi, rasanya sulit mendapatkan sosok yang bisa punya elektabilitas mengalahkan Jokowi-Prabowo.

Pada persiapan mencari pasangan capres-cawapres ini publik hanya bisa menyaksikan lobi-lobi politik antar kubu. Dalam posisi ini, rakyat adalah penonton. Sedangkan parpol yang memiliki kuasa mengusung calon sedang melaksanakan fungsinya menyediakan pemimpin yang akan dipilih rakyat. Kita berharap bahwa pertimbangan pragmatis untuk berkuasa tidak dilandaskan pada kepentingan yang tersekat kelompok atau golongan, melainkan demi kepentingan bangsa.

CLOSE