Saatnya Tegas terhadap Teroris

Suara Pembaruan Senin, 14 Mei 2018 | 17:31 WIB

Teror bom yang terjadi di beberapa lokasi di Surabaya, termasuk di tiga gereja, telah membuka mata kita bahwa sel-sel teroris masih ada di Indonesia. Meski jumlahnya kecil, mereka terus berusaha menebarkan ketakutan di tengah masyarakat dengan melakukan aksi-aksi teror. Jika didiamkan sel-sel ini akan tumbuh dan berkembang menjadi kanker ganas di tubuh Ibu Pertiwi.

Kita sepakat bahwa terorisme bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Tidak ada satu pun agama di Indonesia yang memperbolehkan saling membunuh, apalagi dengan cara-cara seperti yang dilakukan para teroris. Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh-tokoh agama dan masyarakat, serta para elite di negeri ini, harus bahu membahu tidak hanya menumpas teroris, tetapi juga mematikan embrio terorisme di Indonesia.

Pada Minggu (13/5) pagi, teror bom mengguncang Surabaya, Jawa Timur. Ledakan bom terjadi di tiga gereja secara berturut-turut, yakni di Gereja Santa Maria Tak Bercela (GSMTB) di Jalan Ngagel Madya, Gereja Kristen Indonesia (GKI) Wonokromo di Jalan Diponegoro, dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) di Jalan Arjuno. Dalam kejadian tersebut, setidaknya 14 tewas dan 43 orang lainnya luka-luka. Enam orang yang tewas dipastikan sebagai pelaku ledakan di tiga gereja tersebut. Yang membuat kita miris, enam pelaku itu merupakan satu keluarga, yang terdiri atas ayah, ibu, dua anak laki-laki, dan dua anak perempuan. Dua anak perempuan pelaku masih di bawah umur.

Beberapa jam setelah ledakan bom di tiga gereja itu, sebuah ledakan kembali terdengar di Rumah Susun (Rusun) Wonocolo, Sidoarjo, Jatim. Ledakan berasal dari salah satu unit rusun yang berisi satu keluarga terdiri atas enam orang. Diduga kuat, keluarga ini juga hendak melakukan aksi teror, tetapi bom yang mereka bawa keburu meledak. Tiga orang tewas dalam insiden ini.

Aksi terorisme yang terjadi di Surabaya ini membuktikan bahwa sel-sel teroris di Indonesia masih ada dan kini sedang terbangun untuk melakukan aksi mereka. Patut diduga, sel-sel teroris ini merupakan bagian dari puluhan warga negara Indonesia yang pulang dari Suriah tahun lalu. Kedatangan mereka ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS.

Bersama ISIS, sebagian dari orang-orang ini belajar melakukan aksi teror. Bahkan, beberapa orang di antaranya diyakini memiliki keahlian untuk merakit bom. Polisi sebenarnya sudah memantau keberadaan dan gerakan sel-sel teroris ini. Namun, seperti yang disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, aparat kepolisian sulit melakukan penindakan jika polisi belum menemukan alat bukti. Para teroris itu belum bisa ditindak jika mereka belum melakukan aksi-aksi teror. Polisi memang bisa melakukan penindakan bila mereka memiliki senjata tanpa izin, namun sanksi pidananya sangat kecil.

Salah satu kendala bagi Polri untuk bertindak adalah tidak adanya payung hukum yang memadai bagi mereka untuk melakukan penindakan sejak dini. Artinya, Polri tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang-orang yang baru dicurigai sebagai anggota jaringan teroris. Undang-Undang No 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Antiterorisme) belum memberi kewenangan bagi Polri untuk melakukan tindakan awal sebelum ada barang bukti yang cukup.

Untuk itu, kita mendesak agar pemerintah dan DPR segera menuntaskan revisi UU Antiterorisme. Poin-poin tentang kewenangan Polri untuk melakukan penindakan dini patut diakomodasi, termasuk tentang pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bila revisi UU Antiterorisme dirasakan sulit untuk segera disetujui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa segera mengeluarkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) Antiterorisme. Perppu ini berisi berbagai klausul yang ada dalam draf revisi UU Antiterorisme. Aksi peledakan bom di Surabaya yang menewaskan 14 orang dan 43 lainnya luka-luka bisa dijadikan dasar perlu dan mendesaknya perppu itu.

Dalam hal ini, Indonesia bisa meniru Internal Security Act (ISA) yang dimiliki Malaysia. Dengan ISA, polisi Malaysia bisa melakukan penindakan terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai anggota kelompok teroris. Bahkan, pemerintah memiliki kontrol yang ketat terhadap isi khotbah para pemuka agama di tempat ibadah.
Elite politik, tokoh agama, dan tokoh masyarakat juga berperan penting menghentikan sel-sel terorisme berkembang biak. Peran mereka adalah mencegah membesar jika intoleransi dan radikalisme di masyarakat. Hentikan ujaran-ujaran kebencian yang berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) untuk kepentingan politik sesaat.

Identitas pelaku peledakan bom yang terjadi di Surabaya memperlihatkan bahwa penyebab utama maraknya terorisme tidak sekadar persoalan ekonomi melainkan pemahaman yang salah terhadap ajaran agama serta nilai-nilai keindonesiaan.

Terakhir, peran masyarakat juga sangat penting. Kita harus semakin menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Masyarakat harus mengetahui apa saja yang terjadi di sekitar dan siapa saja yang tinggal di lingkungan perumahan mereka. Sudah saatnya kita--masyarakat, pemerintah, TNI, Polri, dan para elite--tegas terhadap terorisme. Jangan ada lagi kompromi terhadap orang-orang yang terus menyiram bibit-bibit terorisme dengan mengumandangkan intoleransi dan kebencian di Bumi Pertiwi.