Meluruskan Arah Reformasi

Suara Pembaruan Senin, 21 Mei 2018 | 19:33 WIB

Orde reformasi genap berjalan dua dasawarsa. Namun, hingga kini arah reformasi, khususnya di bidang politik dan hukum, belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan. Demokrasi baru sebatas stempel, bahwa dunia kini mengakui Indonesia sebagai negara yang demokratis. Namun, implementasi dari demokrasi itu sendiri baru sebatas prosedural, yakni di negara kita ada partai politik (parpol), ada parlemen, dan ada pemilu.

Persoalannya, semua unsur demokrasi itu belum menyentuh hal substansial dari apa yang diharapkan, yakni terwujudnya kesejahteraan sosial di masyarakat serta tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Justru sekarang muncul demokrasi transaksional. Kepercayaan yang diberikan rakyat, oleh parpol tidak digunakan untuk memperjuangkan substansi dari demokrasi, tetapi dibajak oleh elite politik untuk tujuan pragmatisnya, dengan imbalan uang dan jabatan. Tentu saja hal itu hanya dinikmati segelintir orang.

Esensi dari reformasi, yakni pembenahan semua institusi negara berikut penyelenggara negara, belum terwujud. Pasalnya, di dalamnya ada peran sentral parpol yang diberi mandat konstitusional untuk menyeleksi dan mengajukan calon presiden, calon kepala daerah, calon anggota legislatif, serta wewenang untuk memilih penyelenggara negara melalui fit and proper test. Dengan demikian, bagaimana wajah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sangat bergantung pada sejauh mana parpol mampu menjaring, menyeleksi, dan akhirnya memilih calon terbaik yang tidak hanya memiliki kredibilitas dan kapasitas, tetapi juga berintegritas tinggi.

Di sinilah persoalannya. Elite parpol secara terang-terangan telah membajak mandat reformasi. Kewenangan konstitusional yang diberikan diselewengkan sedemikian rupa untuk kepentingan politik maupun ekonomi para elite. Demokrasi dibajak untuk melanggengkan eksistensi mereka.

Akibatnya, aturan perundangan yang disusun hanya untuk kepentingan pragmatis, atau mengakomodasi keinginan pihak-pihak yang selama ini mendukung kepentingan politik para elite. Kualitas aturan perundangan pun kerap dipertanyakan, dan tidak sedikit yang kandas saat digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Perlu dipahami, berjalannya suatu negara tak lepas dari sebuah sistem politik dan demokrasi, yang di dalamnya melibatkan parpol. Di sini, parpol memainkan berbagai fungsi, seperti komunikasi politik, perekrutan politik, serta mengartikulasikan mandat atau kepentingan rakyat. Parpol juga memegang peran penting dalam proses pembuatan kebijakan dan aturan perundangan.

Para politisi yang direkrut parpol dan duduk di parlemen, mengemban mandat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam proses pembuatan kebijakan dan aturan perundangan. Bersamaan dengan itu, parpol juga mengawasi jalannya pemerintahan serta pelaksanaan dari setiap kebijakan dan aturan perundangan.
Hal itu mencerminkan pentingnya parpol dalam demokrasi di Indonesia. Sayangnya, kini publik dapat melihat dengan kasat mata, bahwa parpol telah membelokkan arah reformasi.

Dua puluh tahun silam, reformasi diperjuangkan dengan tetesan darah mahasiswa yang menjadi tumbal dalam perjuangan meruntuhkan Orde Baru yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun. Kini, jurang antara cita-cita reformasi dan kenyataan yang dihadapi masyarakat kian lebar. Masyarakat disuguhi politik yang tak bermoral, praktik demokrasi yang menghamba pada kekuatan modal, serta penegakan hukum yang tebang pilih. Dampak dari semua itu, kondisi ekonomi belum mampu menyejahterakan seluruh rakyat.

Reformasi disalahartikan sebagai kebebasan. Ironisnya, kebebasan yang dilakukan seolah tanpa batas sehingga nihil pertanggungjawaban. Di sisi lain, demokrasi juga ternyata hanya menonjolkan kebebasan. Kondisi ini mengakibatkan tumbuhnya intoleransi dan radikalisme.

Untuk itu, para elite politik, terutama parpol yang memiliki wakil di DPR, hendaknya menyadari kembali cita-cita reformasi, yakni mewujudkan Indonesia yang sejahtera, bermartabat, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta terwujudnya masyarakat yang berkeadilan sosial. Sudah saatnya parpol yang mengemban fungsi-fungsi politik dibenahi. Para aktivis reformasi yang kini aktif di parpol dan duduk di DPR, jangan larut dalam arus pragmatisme. Mereka harus mampu meluruskan kembali arah politik sesuai cita-cita reformasi yang 20 tahun lalu diperjuangkan.

Sebagai pilar demokrasi, eksistensi parpol tak bisa diabaikan, justru harus diperkuat. Buruknya kinerja parpol, tidak boleh disikapi dengan sikap skeptis yang berlebihan. Semakin banyaknya politisi yang tersangkut kasus korupsi, jangan sampai melahirkan pesimisme yang mengarah pada keputusasaan.

Kita mengetuk nurani para pengelola parpol untuk secara serius dan sistematis, membenahi parpol. Kunci dari pembenahan parpol adalah kembali ke basis ideologi sebagai alat perjuangan rakyat. Hal itu harus ditopang dengan memperbaiki sistem perekrutan dan kaderisasi. Sebab, wajah parpol sangat ditentukan oleh sumber daya manusianya.

Kita percaya, dari sekian banyak politisi busuk di negeri ini, masih lebih banyak politisi yang memiliki idealisme tinggi, memiliki nalar yang lurus, dan memiliki mental baja untuk mengabdikan dirinya demi terwujudnya politik dan demokrasi yang sehat, bermartabat, dan substansif, untuk meluruskan kembali arah perjuangan reformasi.