Revisi UU Perpajakan

Investor Daily Selasa, 22 Mei 2018 | 09:25 WIB

Pemerintah tengah mendorong revisi Undang-Undang (UU) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) sebagai bagian dari reformasi perpajakan. Draf kedua beleid tersebut saat ini masih dalam tahap finalisasi di internal pemerintah. Masih ada beberapa isu yang perlu didiskusikan terutama mengenai kontennya.

Pemerintah masih menggodok draf RUU PPN dan PPh di Badan Kebijakan Fiskal (BKF), melakukan konsultasi publik untuk mendapatkan input, kemudian memperbaikinya. Masih banyak tahapan yang harus dilalui sebelum bisa dibahas bersama dengan DPR. Pemerintah masih terus mengkaji lagi berbagai cost and benefit terutama untuk mengantisipasi situasi global yang berubah cepat.

Sejumlah revisi yang sedang disiapkan di antaranya aturan mengenai tarif PPh yang akan disesuaikan dengan kondisi saat ini. Pemerintah sempat mengkaji penurunan tarif PPh badan yang bakal diakomodasi dengan revisi UU PPh. Pemerintah juga mengkaji kebijakan exemption tax pada beberapa barang kena PPN. Adapun saat ini ada beberapa komoditas yang bebas PPN, seperti beras, jagung, kedelai, garam, sagu, buah-buahan, dan lainnya.

Selain kedua UU tersebut, pemerintah dan DPR akan melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang telah tertunda lama karena berbagai alasan. Pembahasan RUU KUP sudah dalam tahapan penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM) untuk diajukan pemerintah dan dibahas bersama DPR. Pembahasan RUU KUP akan menjadi prioritas pemerintah dengan DPR seusai persetujuan RUU penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pemerintah bersama DPR saat ini sedang fokus untuk menyelesaikan pembahasan RUU PNBP yang juga sudah dilakukan sejak lama.

Pengamat perpajakan menilai UU KUP merupakan hukum formal yang berisi ketentuan umum dan tata cara. Di dalam UU tersebut juga tercermin visi, prinsip, asas, dan arah kebijakan dan sistem perpajakan. UU KUP dapat disebut sebagai fondasi dan pilar penyangga. Atau dengan kata lain, reformasi perpajakan yang komprehensif harus dimulai dari RUU KUP. Draf RUU KUP yang diajukan pemerintah pada awal 2015 dinilai sebagian belum selaras dengan visi reformasi perpajakan pasca-amnesti, terutama keseimbangan hak dan kewajiban fiskus dan wajib pajak, penyederhanaan administrasi, penegakan hukum, dan penguatan kelembagaan.

Sementara itu, revisi UU PPh dan PPN yang drafnya sedang difinalisasi pemerintah sangat diharapkan agar bisa diselaraskan dengan dinamika masyarakat dan dapat menjawab tantangan zaman. Hal tersebut merupakan poin krusial seiring dinamika ekonomi global terus berubah cepat, mulai dari kebijakan hingga kehadiran digitalisasi ekonomi. Untuk menjawab dinamika tersebut, diperlukan pengaturan pajak untuk pelaku usaha e-commerce dan penetapan tarif PPh baru.

Di tingkat global, kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump menurunkan PPh badan dari semula 35 persen menjadi 21 persen memberi pengaruh pada kinerja perusahaan di negeri Paman Sam itu. Dengan reformasi perpajakan, pemerintahan Trump berharap perekonomian Amerika Serikat (AS) dapat bergerak lebih cepat. Apa yang sudah dilakukan AS dengan reformasi perpajakannya itu perlu dicermati dan bisa menjadi tolok ukur (benchmark) dalam pembahasan revisi UU PPh agar Indonesia tidak tertinggal.

Revisi pasal-pasal dalam UU PPh diharapkan dapat sejalan dengan paradigma dan tren perpajakan global, yang mengedepankan kesetaraan hak, transparansi, dan moderasi tarif pajak. Penyesuaian tarif PPh perlu dilakukan agar lebih kompetitif, tetapi tetap menjaga kontinuitas penerimaan. Progresivitas tarif PPh orang pribadi diperbaiki dengan pelebaran tax bracket (besaran lapisan penghasilan), dan menambah lapisan penghasilan baru agar lebih mencerminkan keadilan bagi kelas menengah.

Selain itu, perlu juga ada formulasi tax allowance yang lebih baik, termasuk perumusan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang mengakomodasi gender, kaum difabel, dan pekerja nonproduktif. Perlu juga dikaji perluasan objek pajak agar menambah basis pajak, misalnya warisan di atas jumlah tertentu. Juga perlu pengaturan yang lebih jelas mengenai biaya-biaya yang diperbolehkan, harmonisasi dengan sistem perpajakan internasional, penguatan anti penghindaran pajak.

Sementara itu, revisi UU PPN diharapkan akan menjadikan UU ini nantinya lebih jelas, sederhana, dan pasti. Selain itu, perlu perluasan cakupan barang kena pajak dan jasa kena pajak, dengan menyederhanakan pengecualian dan pembebasan, termasuk juga penegasan objek dan bukan objek pajak serta penyederhanaan administrasi PPN. Tak kecuali, penyederhanaan prosedur penghitungan, pengkreditan dan pengembalian (restitusi). Insentif PPN di UU juga harus diperjelas agar tidak menimbulkan multitafsir dan moral hazard.

Revisi UU perpajakan yang sedang dibahas di DPR maupun yang akan diajukan pemerintah diharapkan bermuara pada perbaikan sistem perpajakan nasional. Dengan kata lain, reformasi perpajakan yang digaungkan pemerintah dapat komprehensif, tidak hanya menyentuh ranah administratif. Untuk itu, penyusunan UU perpajakan harus terbuka dan melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) agar visi UU tersebut bertahan lama, relevan, berkeadilan, dan berkepastian hukum.