Reformasi Partai Politik

Suara Pembaruan Selasa, 22 Mei 2018 | 17:35 WIB

Sumber daya alam (SDA) yang berlimpah tidak memberikan jaminan kesejahteraan bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Selain pengelolaan yang baik, dibutuhkan pula institusi politik dan ekonomi yang mumpuni serta peduli terhadap kepentingan rakyat, agar kekayaan alam yang dimiliki Indonesia bisa menghadirkan kemakmuran.

Untuk menghadirkan institusi politik dan ekonomi yang demikian, peran partai politik (parpol) sangat penting, karena mereka hadir di hampir seluruh lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilihan pimpinan lembaga penyelenggara negara, baik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, harus melalui pintu parpol. Untuk itu, agar SDA yang berlimpah bisa menghadirkan kesejahteraan sosial, reformasi parpol merupakan sebuah keniscayaan.

Kita bisa melihat dua negara yang bertetangga di Semenanjung Korea, yakni Korea Utara dan Korea Selatan. Dari sisi geografis, dua negara itu banyak memiliki kesamaan. SDA yang dimiliki pun tidak jauh berbeda. Perbedaan yang mencolok di antara dua negara itu adalah kesejahteraan rakyatnya. Korsel merupakan salah satu negara maju dan kaya raya, sementara Korut adalah negara miskin. Rakyatnya masih membutuhkan bantuan internasional untuk mendapatkan makanan.

Perbedaan dalam hal kemakmuran itu terjadi karena institusi politik dan ekonomi di Korsel jauh lebih baik dibandingkan Korut. Korsel tidak hanya menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis, tetapi juga sistem demokrasi substansial. Kebebasan dan penegakan hukum berjalan seimbang, sehingga institusi politik dan ekonomi dibangun untuk menyejahterakan rakyat. Sementara di Korut, institusi politik dan ekonomi dikuasai sepenuhnya oleh segelintir penguasa. Mereka bekerja untuk kepentingan pribadi dan golongan, bukan untuk rakyat.

Indonesia perlu berkaca dari Korsel dan negara-negara demokrasi lain yang membangun institusi politik dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan. Soalnya, persoalan ekonomi yang bermuara pada kesejahteraan memang masih menjadi tantangan dan pekerjaan besar Indonesia setelah 20 tahun reformasi. Setelah merasakan alam kebebasan yang sesungguhnya, masyarakat berharap agar reformasi dan demokrasi yang menjadi pilihan ketika seluruh elemen masyarakat melengserkan rezim Orde Baru, bisa mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Nyatanya, sampai saat ini, cita-cita itu ibarat jauh panggang dari api.

Demokrasi yang lahir pascareformasi baru dimaknai sebatas kebebasan untuk mengemukakan pendapat serta berserikat dan berkumpul. Hingga kini reformasi belum menyentuh pada pembenahan institusi politik dan ekonomi serta penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Padahal, pembenahan institusi dan reformasi hukum menjadi kunci penting agar demokrasi bisa mewujudkan kesejahteraan.

Mantan Wakil Presiden Boediono pernah menyebutkan bahwa sistem ekonomi Indonesia belum bisa terlepas dari sistem yang ada pada era penjajahan Belanda melalui organisasi dagang mereka, yakni Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). Saat itu, kata Boediono, VOC menerapkan sistem ekonomi ekstraktif.

Dia menjelaskan, sistem ekonomi ekstraktif sangat mementingkan pada keuntungan maksimal perusahaan (VOC) tanpa peduli kepada kesejahteraan masyarakat di sekitar sumber-sumber daya ekonomi yang disedot itu. Ketika itu, VOC mengambil sebanyak mungkin SDA Indonesia dan membawanya pergi ke negeri asal dengan meninggalkan kesengsaraan rakyat.

Tanpa kita disadari, sistem ekonomi ekstraktif warisan VOC itu masih digunakan sampai saat ini, bahkan telah merambah ke institusi politik, terutama parpol. Kerja parpol lebih didominasi oleh kepentingan segelintir elite, terutama yang memiliki kemampuan modal atau berdarah biru dalam politik. Tujuan partai dan elite-elitenya sekadar untuk memenangkan kompetisi dan meraih kekuasaan. Cita-cita untuk menyejahterakan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial menjadi urusan nomor dua.

Situasi ini tentu harus menjadi perhatian bersama. Mekanisme perekrutan pemimpin, mulai dari kepala daerah hingga presiden, bahkan pimpinan lembaga lain, yakni legislatif dan yudikatif, harus melalui sistem ekstraktif yang berjalan di partai. Pemimpin-pemimpin yang dihasilkan adalah orang-orang pilihan segelintir elite partai, tidak murni pilihan rakyat.

Imbasnya adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme masih merajalela di Tanah Air. Kongkalikong antara penguasa dan elite partai masih terlihat mencolok dan terkesan sulit untuk dibendung. Meski sudah ada lembaga super, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi tetap terus terjadi. Jika didiamkan, praktik korupsi akan membuat orang frustrasi untuk bersaing dalam bisnis. Semangat kerja keras akan sirna karena tidak mampu memberikan upeti kepada pejabat dan elite-elite politik.

Untuk itu, kita perlu mengubah episentrum persoalan, yakni dengan melakukan pembenahan parpol. Parpol bersama para elitenya harus mau mereformasi diri agar mampu membangun institusi politik dan ekonomi yang baik, yang bisa mewujudkan kesejahteraan.

Dominasi segelintir elite dan pemilik modal di tubuh parpol harus segera dihilangkan. Sebab, dominasi itu yang membuat partai gagal melakukan kaderisasi berkelanjutan. Perekrutan dan pendidikan politik oleh partai tidak berjalan dengan baik. Dampak lanjutannya, para pemimpin yang duduk di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif bukan orang-orang yang berintegritas dan berkualitas.

Salah satu cara untuk menghilangkan dominasi segelintir elite dan pemilik modal adalah dengan adanya bantuan keuangan negara kepada partai. Menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), saat ini negara baru menutupi sekitar 0,63 persen dari total pengeluaran parpol. Jika kita ingin parpol terlepas dari belenggu sistem ekstraktif, maka negara harus mampu menutupi setidaknya 30 persen dari total pengeluaran partai per tahun.

Bantuan keuangan negara itu akan memutus mata rantai dominasi para elite dan pemodal di tubuh partai, sehingga mereka fokus menjalankan tugas dan fungsi utama untuk membangun institusi politik dan ekonomi yang bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat.