Menjaga Inflasi Pangan

Investor Daily Sabtu, 26 Mei 2018 | 09:16 WIB

Bangsa Indonesia kembali memasuki siklus inflasi. Seperti tahun-tahun sebelumnya, selama Ramadan tahun ini pun harga bahan kebutuhan pokok merambat naik. Selain dipicu permintaan yang meningkat, kenaikan harga bahan pokok menjelang dan selama Ramadan terjadi karena faktor psikologis.

Kita bersyukur, pada Ramadan tahun ini kenaikan harga bahan pokok tak sekencang tahun-tahun sebelumnya. Meski sejumlah bahan pokok, seperti telur, daging ayam, dan daging sapi harganya naik, secara umum harga bahan pokok relatif tidak bergejolak. Tak ada antrean panjang masyarakat yang ingin membeli bahan pokok.

Minimnya gejolak harga bahan pokok selama Ramadan 2018 juga tercermin pada hasil survei pemantauan harga yang dilakukan Bank Indonesia (BI) hingga pekan III Mei 2018 atau sampai pekan pertama Ramadan. Berbekal hasil survei ini, BI memperkirakan inflasi Mei 2018 mencapai 0,22 persen secara bulanan (month to month/mtm) dan 3,24 persen secara tahunan (year on year/yoy). Bank sentral juga meyakini inflasi 2018 bakal terjaga di kisaran 2,5-4,5 (yoy).

Sejumlah tekanan inflasi, menurut BI, sudah mereda. Kelompok harga barang bergejolak (volatile food) dapat dikendalikan karena pasokan dan produktivitasnya memadai, yang didorong musim panen beberapa waktu lalu. Pemerintah dan BI menargetkan inflasi volatile food tahun ini pada kisaran 4-5 persen (yoy), sehingga inflasi 2018 berada pada sasaran 3,5 persen plus-minus 1 persen.

Jika perkiraan BI tidak meleset, berarti inflasi Ramadan-Lebaran 2018 memang tak sekuat inflasi Ramadan-Lebaran tahun-tahun sebelumnya. Pada Mei 2017 (awal Ramadan 27 Mei), inflasi bulanan dan tahunan masing-masing mencapai 0,39 persen dan 4,33 persen, sedangkan inflasi Juni mencapai 0,69 persen secara bulanan, dengan inflasi tahunan sebesar 4,37 persen.

Lebih rendahnya inflasi Ramadan tahun ini secara historis mengindikasikan tiga hal. Pertama, manajemen stok, pasokan, dan distribusi bahan pokok yang dijalankan pemerintah sekarang lebih baik. Kedua, masyarakat makin sadar diri untuk tidak memborong bahan pokok di luar kebutuhan. Ketiga, masyarakat mengerem pembelian karena daya belinya melemah.

Harus diakui, pemerintah all-out mengamankan inflasi. Hal itu ditunjukkan oleh keputusan mengimpor kembali 500.000 ton beras medium untuk memperkuat stok dan menekan harga, sehingga beras yang diimpor tahun ini mencapai 1 juta ton. Pemerintah juga rajin menggelar operasi pasar (OP) di berbagai daerah.

Berkaca pada kesungguhan pemerintah mengamankan harga bahan pokok selama Ramadan, kita yakin inflasi tahun ini tak akan menembus asumsi inflasi APBN 2018 sebesar 3,5 persen. Apalagi kelompok barang yang diatur pemerintah (administered prices) hampir pasti tidak mengalami gejolak. Soalnya, pemerintah berjanji tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik kendati harga minyak melambung tinggi.

Menjaga inflasi harus menjadi prioritas saat ini. Di tengah risiko ketidakpastian ekonomi global, tekanan inflasi bisa membuyarkan berbagai pencapaian ekonomi di dalam negeri. Bila inflasi melonjak, daya beli masyarakat bakal turun, pertumbuhan ekonomi nasional melambat, angka kemiskinan meningkat.

Ancaman inflasi kini bukan cuma datang dari penawaran-permintaan (supply-demand), stok, distribusi, dan pasokan barang di dalam negeri. Ancaman juga datang dari nilai tukar. Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah selama tahun berjalan (year to date/ytd) melemah 4,5 persen terhadap dolar AS. Jika berlarut-larut, depresiasi rupiah dapat memicu inflasi akibat kenaikan harga barang impor (imported inflation).

Karena itu, kita mendorong BI dan pemerintah untuk bahu-membahu meredam depresiasi rupiah. Di sisi moneter, BI bisa menaikkan kembali BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI 7-DRRR) dari level saat ini 4,5 persen. BI pun bisa menahan devisa hasil ekspor (DHE) atau menahan modal asing yang diinvestasikan pada instrumen portofolio untuk jangka waktu tertentu.

Di bidang fiskal, pemerintah bisa memberikan insentif kepada perusahaan multinasional agar mereka mereinvestasi dividennya di Indonesia. Insentif pajak juga dapat diberikan kepada perusahaan nasional yang menempatkan DHE-nya di bank-bank domestik. Kecuali itu, pemerintah dan BI harus lebih intensif mewajibkan penggunaan rupiah di bandara, pelabuhan, hotel, dan objek-objek pariwisata di Tanah Air, dengan sanksi lebih tegas.

Tak kalah penting, agar kebijakan impor pangan tidak memukul harga pangan lokal, pemerintah mesti memberikan insentif kepada para petani di dalam negeri. Pemerintah juga harus mengeluarkan kebijakan yang dapat melindungi mereka.

Kita berharap tekanan inflasi, baik yang berasal dari sisi permintaan (demand pull inflation) maupun dari sisi penawaran (cost push inflation)--termasuk akibat depresiasi rupiah--bisa dikendalikan. Kita pun berharap inflasi yang relatif terjaga saat ini benar-benar akibat manajemen stok dan distribusi yang lebih baik, bukan karena daya beli masyarakat yang melemah.

Tekanan inflasi tak bisa dianggap remeh, terlebih yang berasal dari konsumsi rumah tangga dan harga pangan. Konsumsi rumah tangga memiliki porsi sekitar 56 persen dalam struktur produk domestik bruto (PDB) berdasarkan pengeluaran. Jika konsumsi rumah tangga melemah, target pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,4 persen kian sulit dicapai.

Lebih dari itu, karena harga pangan berkontribusi sekitar 50 persen terhadap laju inflasi dan 73,5 persen terhadap garis kemiskinan, inflasi pangan akan langsung mendongkrak jumlah penduduk miskin yang per September 2017 mencapai 26,58 juta orang atau 10,12 persen dari populasi. Penambahan jumlah penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi yang rendah tentu saja bakal terdengar sember, sengau, dan cempreng, di tengah gegap gempita panggung politik saat ini.

CLOSE