Payung Hukum Pemberantasan Terorisme

Suara Pembaruan Sabtu, 26 Mei 2018 | 17:38 WIB

Selama ini, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme selalu mengalami kendala. Terorisme seolah belum menjadi musuh bersama bangsa dan negara. Sikap permisif sebagian masyarakat terhadap para pelaku teror dan orang-orang yang menebarkan paham radikal menjadikan terorisme tumbuh subur di Tanah Air.

Meski sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur upaya penanggulangan, tetapi semua itu dirasakan belum cukup mengatasi terorisme yang terus bermetamorfosis. Namun, ke depan hal seperti itu tidak akan terjadi lagi setelah pemerintah dan DPR akhirnya menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Antiterorisme) menjadi undang-undang.

Ada sejumlah penambahan substansi pengaturan dalam revisi UU Antiterorisme dengan tujuan penguatan pengaturan UU sebelumnya. Penambahan itu, antara lain adanya bab tentang pencegahan, soal korban, kelembagaan, pengawasan, dan yang paling banyak diperbincangkan adalah soal peran TNI dalam upaya pemberantasan terorisme.

Pembahasan revisi UU Antiterorisme sempat mangkrak selama dua tahun. Pembahasannya dikebut setelah ada aksi teror beruntun, mulai dari penyanderaan di Rutan Salemba cabang Mako Brimob, Depok, serangan teror bom di tiga gereja di Surabaya dan beberapa tempat lain di Jawa Timur, hingga serangan teroris di Markas Polda Riau. Aksi-aksi teror itu membuah publik marah, sehingga masyarakat mendorong DPR dan pemerintah segera menuntaskan revisi UU Antiterorisme.

Salah satu faktor yang membuat pengesahan revisi UU Antiterorisme terhambat adalah soal definisi. Namun, dalam rapat paripurna kemarin, pemerintah dan DPR akhirnya menyepakati definisi terorisme. Definisi yang disepakati berbunyi, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif politik, ideologi, atau gangguan keamanan.

Definisi terorisme yang disepakati ini patut diapresiasi, karena menyangkut seluruh aspek dalam upaya pemberantasan dan pencegahan terorisme. Frasa motif politik, ideologi, dan gangguan keamanan yang terdapat dalam definisi itu juga akan membuat panduan yang jelas bagi aparat pertahanan dan keamanan dalam upaya menanggulangi terorisme.

Definisi itu juga menunjukkan bahwa terorisme yang ada di Indonesia saat ini tidak lagi menjadi persoalan keamanan, tetapi juga masalah politik dan ideologi. Hal ini penting, karena kelompok-kelompok teroris yang ada di Indonesia juga ingin mengubah ideologi negara Pancasila menjadi paham yang mereka anut.

Persoalan penting lain yang diakomodasi dalam revisi UU Antiterorisme adalah soal pencegahan. Di dalam revisi UU ini, aparat akan memiliki kewenangan dalam melakukan penangkapan terhadap perencanaan radikalisme yang mengarah pada aksi terorisme. Namun, penangkapan itu dibatasi selama 21 hari untuk pemeriksaan. Pembatasan masa tahanan itu selain untuk melindungi masyarakat dan menjunjung asas praduga tak bersalah, juga agar aparat tidak asal tangkap.

Revisi UU Antiterorisme juga mengatur penangkapan bisa dilakukan aparat jika telah mengantongi bukti permulaan yang cukup, misalnya ada laporan dan rekaman. Namun, dalam rangka pencegahan aksi teror, RUU Antiterorisme tidak membatasi jumlah bukti permulaan tersebut. Bahkan, dalam revisi ini, aparat juga bisa melakukan penyadapan terhadap orang atau organisasi yang dicurigai tengah mempersiapkan aksi teror.

Hal penting lain yang diatur di dalam revisi UU Antiterorisme adalah tentang pelibatan TNI. Pasal 43I ayat (1) revisi itu menyebutkan,"Tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang." Pada ayat (2) disebutkan,"Dalam mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia." Ayat (3) menyebutkan,"Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan presiden."

Presiden Joko Widodo mengatakan dengan disetujuinya revisi UU Antiterorisme, maka tidak ada lagi hal yang dipermasalahkan, termasuk soal pelibatan TNI. Selama ini TNI sudah terlibat di dalam upaya penumpasan teroris, tetapi teknis pelaksanaannya memang belum memiliki payung hukum yang kuat. Untuk itu, Presiden Jokowi menegaskan dirinya akan segera mengeluarkan peraturan presiden (perpres) yang akan mengatur lebih jauh tentang pelibatan TNI.

Kita tentu mendukung kehadiran perpres tentang pelibatan TNI. Selama ini, pelibatan TNI dalam membantu Polri hanya diatur dalam sebuah nota kesepahaman. Artinya, aturan-aturan teperinci tentang pelibatan TNI baru dibahas jika Polri meminta bantuan tersebut.

Kehadiran perpres yang mengatur secara detail pelibatan TNI akan membuat aparat keamanan bergerak cepat jika terjadi aksi teror. Ibaratnya, begitu Polri menekan tombol permintaan bantuan, maka dengan segera pasukan-pasukan khusus TNI bergerak cepat ke lokasi kejadian. Oleh karena itu, kita mendukung rencana pemerintah untuk menghidupkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab), yang berisi satuan-satuan elite TNI dari berbagai matra.

Kita juga mengingatkan pemerintah untuk tetap mengedepankan prinsip-prinsip sistem peradilan pidana saat menerbitkan perpres pelibatan TNI. Penerapan prinsip ini penting agar pelibatan TNI tidak kontraproduktif dengan niat untuk menumpas terorisme di Bumi Pertiwi. Jangan sampai kehadiran prajurit TNI malah menjadi momok baru bagi masyarakat.

CLOSE