Rupiah Menuju Ekuilibrium Baru

Investor Daily Senin, 28 Mei 2018 | 09:20 WIB

Rupiah, sudah pasti bergerak menuju ekuilibrium baru. Level Rp 13.400 per dolar AS yang dijadikan asumsi penyusunan APBN 2018 tak bisa lagi dipakai sebagai patokan perhitungan penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah tahun ini. Dunia usaha pun sudah tak bisa lagi menggunakan kurs asumsi APBN sebagai referensi. Rupiah masih overshooting jika tak ada langkah konkret sebagai solusi jangka pendek.

Kurs rupiah terus melambung meninggalkan level asumsi APBN 2018. Pekan lalu, kurs masih di atas Rp 14.100 per dolar. Beberapa hari sebelumnya, rupiah sempat menembus Rp 14.200 per dolar AS. Kalangan pelaku bisnis khawatir, rupiah bisa bergerak liar jika tidak ada usaha serius dari Bank Indonesia (BI) dan pemerintah untuk melakukan stabilisasi. Tentu, para pelaku bisnis, khususnya eksportir harus ikut membantu.

Jika sampai menembus Rp 15.000 per dolar AS, dunia usaha akan didera masalah serius. Produk tak akan kompetitif akibat besarnya biaya impor. Inflasi akan membengkak karena mahalnya produk impor. Beban bunga dan cicilan utang luar negeri perusahaan akan melonjak. Pada level rupiah saat ini saja, para pengusaha yang banyak mengimpor untuk menunjang kegiatan bisnisnya sudah mulai mengeluh, di antaranya para pengembang.

Pemerintah pun tak kurang kalang kabut. Menguatnya dolar membengkakkan impor minyak mentah dan BBM. Setiap hari, Pertamina harus mengimpor 820.000 barel minyak mentah dan BBM setara minyak mentah. Dengan tingkat harga minyak mentah yang sudah US$ 70 per barel, Pertamina harus menyediakan dana US$ 57,4 juta per hari. Untuk mendapatkan dolar sebesar ini, Pertamina masuk pasar dengan menyiapkan uang tunai Rp 810 miliar setiap hari.

Pemerintah juga harus membayar bunga dan cicilan surat utang dalam denominasi dolar AS. Meski tidak lagi sebesar era sebelum 1998, penguatan dolar yang signifikan tetap cukup memberatkan keuangan pemerintah. Sejak awal 2000-an, pemerintah menggeser utang bilateral ke penerbitan surat berharga negara (SBN). Perubahan ini memang membebaskan pemerintah dari tekanan kreditur. Pada masa lalu, pinjaman dari IMF (Dana Moneter Internasional) selalu disertai persyaratan yang merugikan Indonesia. Namun, ada masalah lain dengan utang yang berasal dari SBN. Pemerintah acap memberikan tingkat bunga terlalu tinggi.

Penguatan dolar tidak masalah bagi negara dengan ekspor besar dan impor minim. Negara dengan kondisi seperti ini justru meraup keuntungan besar dari apresiasi dolar. Mereka senang dengan mata uangnya yang terdepresiasi. RRT masuk dalam kelompok ini, sedangkan Indonesia adalah negara dengan surplus neraca perdagangan rendah, bahkan pada bulan-bulan tertentu mengalami defisit. Ini terjadi karena kegiatan produksi perusahaan di Indonesia mengandalkan barang modal, material, dan bahan baku impor. Ketika kegiatan usaha meningkat dan rupiah melemah, surplus neraca perdagangan langsung menipis dan defisit. Itulah kondisi yang kini terjadi.

Indonesia mengalami imbalance serius dalam banyak aspek. Begitu ada tekanan eksternal, imbalance langsung membesar dan memukul nilai tukar rupiah. Ketika dana asing mengalir kembali ke AS menyusul kenaikan fed fund rate (FFR), suku bunga acuan The Federal Reserve (Fed), impor langsung membengkak dan surplus neraca perdagangan menipis.

Ada sejumlah kondisi imbalance yang membuat ekonomi Indonesia rentan terhadap gejolak ekonomi global. Selain neraca perdagangan, Indonesia mengalami defisit neraca transaksi berjalan, neraca pembayaran, dan fiskal atau anggaran belanja. Neraca transaksi berjalan selalu defisit akibat besarnya neraca jasa. Ketika capital outflow meningkat, neraca pembayaran pun defisit. Sedang neraca keuangan pemerintah selalu defisit. Setiap tahun, pemerintah harus berusaha untuk menekan defisit bujet agar tidak menembus 3 persen dari PDB. Defisit fiskal kini membesar akibat meningkatnya beban bunga. Andaikan Pertamina tak mampu menanggung semua biaya produksi BBM bersubdisi, sebagian beban impor minyak mentah harus ditanggung pemerintah.

Dalam pada itu, pasar keuangan global masih bergejolak akibat kebijakan suku bunga The Fed, pergerakan harga komoditas, dan ancaman geopolitik, khususnya ketegangan antara AS dan Korut. Juni depan, bank sentral AS berencana menaikkan lagi FFR 25 basis point ke level 1,75-2,00 persen dan hingga akhir tahun akan ada dua sampai tiga kenaikan lagi.

Kondisi ini menyebabkan rupiah mengalami overshooting. Pelemahannya terhadap dolar dianggap sudah berlebihan atau terlalu dalam. Meski mengaku overshooting, BI sebagai pemegang otoritas moneter belum bisa menyebutkan level baru kurs rupiah terhadap dolar AS sebagai ekuilibrium baru atau titik keseimbangan baru.

Mencermati kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang diwarnai oleh sejumlah imbalance, tipis kemungkinan kurs rupiah kembali ke level Rp 13.400 per dolar AS seperti asumsi pemerintah dalam penyusunan APBN tahun berjalan. Pertanyaannya, di level berapakah ekuilibrium rupiah?

Hasil kajian ekonom dari Mandiri Sekuritas, ekuilibrium baru rupiah layak di level Rp 13.800 per dolar. Posisi rupiah saat ini lebih disebabkan oleh faktor teknikal, bukan fundamental. Jika pasar sudah menyesuaikan diri dengan kebijakan The Fed dan ketegangan geopolitik mereda, rupiah akan bergerak ke level fair value sebagai ekuilibrium baru.

Dalam jangka menengah dan panjang, pemerintah harus berusaha menghilangkan imbalance di berbagai bidang. Industrialisasi harus ditingkatkan agar Indonesia tidak mengekspor bahan mentah, melainkan barang jadi bernilai tinggi, hasil industri anak bangsa. Ekspor dan semua kegiatan untuk meningkatkan penerimaan devisa harus ditingkatkan dengan lebih sistematis. Sektor pariwisata juga perlu dibangun dengan lebih terorganisasi karena sektor ini mampu menjadi primadona penghasil devisa.

Namun, dalam jangka pendek, diperlukan langkah meyakinkan untuk mengurangi overshooting rupiah. Jangan sampai rupiah bergerak liar hingga menembus Rp 15.000 per dolar. Bila itu terjadi, permintaan terhadap rupiah tak lagi rasional. Para Ibu rumah tangga akan ikut menyerbu rupiah dan itu akan membuat depresiasi rupiah kian dalam.

Perkembangan ini harus dicegah dengan langkah konkret meyakinkan. Pertama, BI perlu lebih gencar melakukan operasi pasar dengan memasok dolar ke pasar guna mengimbangi supply-demand.

Kedua, kita mengapresiasi langkah BI yang membeli SBN yang dilepas asing. BI hendak meyakinkan pasar bahwa kondisi fiskal Indonesia bagus. Pemerintah tidak akan default dalam menjalankan kewajibannya. Dalam dua pekan terakhir, transaksi SBN sudah menunjukkan net selling. Sedang di Bursa Efek Indonesia, net selling asing tahun ini, year to date, sudah menembus Rp 38 triliun.

Ketiga, para eksportir menarik dolarnya di luar negeri dan disimpan di bank lokal. Saat ini, likuiditas dolar sudah sangat ketat. Kalangan bankir malah menyebut kondisi saat ini dengan istilah "likuiditas kering" . Walau sudah ada peraturan BI yang memberikan insentif kepada eksportir untuk menyimpan devisanya di perbankan nasional, pelaksanaan masih masih jauh dari harapan.

Sejak pasar valas bergejolak, asing lebih banyak melepas aset finansial Indonesia daripada membeli, cadangan devisa turun sekitar US$ 6 miliar untuk operasi pasar. Pekan lalu, cadangan devisa tinggal US$ 126 miliar, cukup untuk membiayai impor delapan bulan. Jika ditopang oleh para eksportir yang melepas dolarnya ke pasar, rupiah akan segera bergerak menuju ekuilibrium.