Tuntaskan Kasus Korupsi Calon Kepala Daerah

Suara Pembaruan Senin, 28 Mei 2018 | 17:33 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu memprioritaskan penanganan kasus korupsi yang melibatkan calon kepala daerah sehingga lembaga antirasuah ini luput dari tudingan berpolitik. Penangkapan calon kepala daerah tersangka korupsi bisa dianggap manuver politik KPK untuk menjegal kandidat tertentu. Apalagi bila kasusnya mengambang tidak ketahuan tindak lanjutnya.

Sebaliknya, bila KPK dengan transparan memberikan informasi kebaruan terkait penanganan kasus bahkan menutaskannya hingga pengadilan sebelum pilkada berlangsung, tudingan itu niscaya bakal sirna. Penuntasan kasus bakal memberi kepastian hukum baik kepada tersangka maupun kepada pemilih.

Dengan segera melimpahkan kasusnya ke pengadilan, ada kepastian bahwa yang bersangkutan tidak layak dipilih. Sebab, ada biaya politik yang sangat besar jika kandidat yang menjadi tersangka tersebut ternyata terpilih dalam pemungutan suara 27 Juni mendatang, dan baru belakangan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Kini, setidaknya ada lima calon kepala daerah yang menjadi tersangka, yakni calon bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, calon gubernur NTT Marianus Sae, calon bupati Subang Imas Aryumningsih, calon gubernur Lampung Mustafa, dan calon gubernur Sultra Asrun.

Mereka bakal bertarung di Pilkada Serentak 2018 yang tinggal sebulan lagi. Pada lima kasus kepala daerah yang ditangani KPK tadi, proses hukum hingga saat ini belum menampakkan tanda-tanda kasusnya segera dilimpahkan ke pengadilan. Di sisi lain, waktu pelaksanaan pilkada tinggal dua bulan lagi.

Para tersangka tersebut tetap akan mengikuti pilkada sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 3/2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Bab 3 Pasal 4 PKPU menyebutkan persyaratan calon dan pencalonan, tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh putusan hukum tetap.

KPU hanya berkewajiban mengumumkan atau menyosialisasikan kepada publik bahwa sang calon kepala daerah berstatus sebagai tersangka. Karena masih ikut bertarung dan dimungkinkan memenangi pilkada, masuk akal para tersangka kasus korupsi ini tetap semangat menjaring suara, menggelontorkan dana untuk kampanye dan upaya lainnya. Para calon pemilih pun dibuat tak percaya akan apa yang sudah dilakukan KPK menangkap sang calon kepala daerah. Apalagi tim pemenangan sang calon dipastikan akan meluruskan bahwa status tersangka bukanlah sebuah cacat. Sang calon kepala daerah meski tersangka masih layak dipilih, bahwa tersangka belum pasti bakal menjadi terpidana.

Kondisi ini tentu saja tidak kondusif bagi usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kampanye memerangi korupsi dipatahkan oleh para kandidat yang kini menjadi tersangka.

Para tersangka yang punya kekuatan modal besar buka tidak mungkin memenangi sebuah pilkada. Bila hal ini terjadi maka biaya politik yang sudah dikeluarkan bakal mubazir manakala sang kepala daerah terpilih berubah status menjadi terpidana yang berarti harus lengser dari jabatannya.

Di sisi lain kita menyadari bahwa dalam konteks penegakan hukum seharusnya berdiri sendiri alias independen. Penegakan hukum harus bebas dari kepentingan apa pun selain kepentingan hukum itu sendiri. Kepentingan politik atau pelaksanaan pilkada Serentak tidak boleh menjadi patokan atau memengaruhi proses hukum.

KPK hanya perlu memprioritaskan penanganan hukum bagi para kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi mengingat ada banyak sekali kasus korupsi yang ditangani. Sedangkan proses penyidikan dan penuntutan hingga pengadilan tindak pidana korupsi menjatuhkan vonis, tetap dilakukan sesuai prosedur hukum yang ada. Dengan demikian dalam penanganan kasus ini pun, tidak ada proses hukum yang dilanggar serta menempatkan tersangka kepala daerah seperti layaknya tersangka-tersangka kasus korupsi lainnya.

Bentuk dari upaya memprioritaskan penanganan kasus ini antara lain adalah pemberian informasi perkembangan terbaru yang disampaikan berkala kepada publik. Dengan demikian, publik dapat mengawal dan merasa bahwa KPK benar-benar tidak mengabaikan kasus para kepala daerah.