Koruptor Dilarang ke Parlemen

Suara Pembaruan Rabu, 30 Mei 2018 | 17:34 WIB

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membulatkan tekad untuk menerbitkan aturan yang melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk mendaftar menjadi calon anggota legislatif (caleg). Larangan yang bakal dituangkan dalam peraturan KPU (PKPU) itu diharapkan menjadi seleksi awal untuk menciptakan lembaga legislatif yang bersih dan berintegritas.

Namun, tidak sedikit kalangan yang menolak larangan tersebut. Alasannya, para koruptor yang telah menjalani vonis pidana, memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya, yakni hak politik untuk dipilih sebagai wakil rakyat. Dengan menyelesaikan sanksi pidana, para mantan terpidana kasus korupsi dianggap telah dipulihkan dari kesalahannya, dan diyakini tidak akan mengulangi perbuatan tercelanya.

Suara penolakan datang dari kalangan politisi di DPR dan pemerintah. Mereka berpendapat, larangan tersebut inkonsitusional. Sebab, selain melanggar hak politik warga negara, juga dinilai bertentangan dengan ketentuan UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam UU itu, syarat caleg yang berlatar mantan terpidana adalah tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 240 UU Pemilu tersebut dinilai sudah mencukupi. Apalagi ada ketentuan tambahan yang mewajibkan caleg untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa dia pernah dipidana. Selebihnya, adalah urusan rakyat di bilik suara untuk memilihnya atau tidak.

Langkah KPU yang melarang mantan narapidana kasus korupsi maju menjadi caleg harus diletakkan dalam konteks norma etika, tidak lagi sekadar norma hukum. Sebab, jika dilihat dari aspek hukum, niscaya memicu perdebatan yang tak berkesudahan.

Secara etika, setiap orang yang pernah divonis pidana, entah apa pun jenis pelanggaran pidana yang dilakukan dan berapa lama dia dipenjara, memenuhi klausul perbuatan tercela, sehingga tidak layak duduk sebagai penyelenggara negara, termasuk sebagai wakil rakyat. Kita yakin, dari 260 juta penduduk, ada cukup stok figur tak tercela, berintegritas, jujur, dan kapabel untuk dipilih menjadi 20.297 wakil rakyat yang akan duduk di 575 kursi DPR, 2.112 kursi di DPRD provinsi, serta 17.610 kursi di DPRD kabupaten dan kota.

Perlu disadari pula, aturan yang bakal melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg sejatinya tidak perlu ada apabila parpol mampu menjalankan fungsi perekrutan politik dengan baik. Namun, sejauh ini parpol seolah menutup mata terhadap rekam jejak para kader yang direkrutnya, termasuk kader yang nantinya diajukan sebagai caleg dan calon pejabat publik. Hal ini menunjukkan parpol terjebak oleh banyak kepentingan, termasuk yang melibatkan para mantan narapidana kasus korupsi.

Parpol seolah malas menjaring figur-figur potensial yang jauh lebih layak untuk duduk di parlemen. Parpol pun dikelola secara ekslusif yang melahirkan hegemoni oleh figur-figur tertentu. Alhasil, kepentingan pragmatis untuk melanggengkan kekuasaan, mencari akses ke kekuasaan, dan memperluas akses ke sumber-sumber finansial, menjadi orientasi para penentu kebijakan di partai.

Dengan kondisi ini, tak mengherankan jika parpol masih permisif terhadap mereka yang memiliki rekam jejak buruk, yang jelas-jelas pernah melakukan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat. Masyarakat pun maklum jika parpol, melalui wakilnya di DPR, sangat resisten dan menolak terobosan KPU melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg.

Banyak kalangan menilai, langkah KPU tersebut merupakan terobosan positif untuk menciptakan lembaga legislatif yang bersih, ibarat oase di tengah banyaknya legislator yang terjerat kasus korupsi. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU tidak saja bertanggung jawab pemilu legislatif dan pemilu presiden yang akan dilaksanakan serentak 17 April mendatang berjalan aman dan lancar, tetapi juga bertanggung jawab agar apa yang dihasilkan melalui proses demokrasi lima tahunan tersebut adalah yang terbaik bagi rakyat. Agar menghasilkan hal terbaik bagi bangsa ini, tentu harus dipastikan mereka yang akan dipilih melalui proses pemilu adalah juga figur-figur terbaik, yakni selain cakap dan mampu, juga tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Di sinilah esensi dari aturan yang hendak diterbitkan KPU untuk mencegah garbage in garbage out dalam pemilu.

Kita berharap KPU konsisten dengan sikapnya untuk segera menerbitkan PKPU yang melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg. Sebagai negara hukum, tentu dipersilakan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan atau melihat aturan ini melanggar aturan yang lebih tinggi, untuk menggugatnya ke Mahkamah Agung (MA).

Kita juga berharap, jika kelak ada gugatan, MA mampu melihatnya secara objektif dan komprehensif. Jika dikatakan ada pihak-pihak tertentu yang dirugikan karena hak politiknya dirampas, kita juga bisa mengatakan ada kerugian lebih besar yang bakal ditanggung bangsa ini jika memberi kesempatan mereka yang pernah melakukan perbuatan tercela duduk sebagai wakil rakyat.