Meningkatkan Kepercayaan Investor

Investor Daily Sabtu, 2 Juni 2018 | 09:15 WIB

Standard and Poor’s (S&P) kembali mengukuhkan peringkat investment grade Indonesia, level BBB-/Stable Outlook. Hal ini bukanlah sepele, mengingat pengakuan layak investasi oleh lembaga pemeringkat internasional papan atas itu diberikan di tengah tekanan gejolak global yang kuat. Artinya, ekonomi kita bisa bertahan, masih bagus, tidak declined, tidak krisis. Rupiah pun berhasil menguat lagi ke Rp 13.951 per dolar AS, setelah sempat terpuruk hingga tembus Rp 14.205 minggu lalu.

Adapun depresiasi rupiah yang tajam belakangan ini lebih disebabkan adjustment atas tekanan global karena melejitnya yield obligasi Pemerintah Amerika Serikat yang mencapai 3,1 persen lebih Mei lalu, mendekati yield surat utang negara (SUN) Indonesia. Level imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun itu merupakan yang tertinggi sejak 2011.

Kenaikan imbal hasil di negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu didorong rencana penaikan suku bunga acuan bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), yang diperkirakan lebih agresif. Setelah Fed funds rate (FFR) dinaikkan 25 basis poin pada Maret lalu ke 1,50-1,75 persen, menguat spekulasi bakal dinaikkan lagi tiga kali tahun ini, dari prediksi semula dua kali.

Kenaikan FFR ini masih akan berlanjut tiga kali lagi tahun depan, seiring kian pulihnya ekonomi negara adidaya itu, yang didorong penurunan pajak korporasi dari 35 persen menjadi 21 persen mulai 2018. Alhasil, banyak dolar mengalir pulang kampung, keluar dari pasar modal emerging markets, termasuk Indonesia. Dolar AS pun menguat terhadap banyak mata uang negara lain, termasuk rupiah, menuju ekuilibrium baru.

Meski S&P mengafirmasi peringkat Indonesia tetap pada level layak investasi pada 31 Mei lalu, pemerintah dan otoritas moneter juga jangan menganggap sepele tekanan global sekarang ini. Apalagi, selain risiko kenaikan FFR lebih tinggi, kita juga menghadapi tekanan kenaikan harga minyak dan ketidakpastian global yang meningkat, terkait dengan ketegangan hubungan dagang antara AS dan Tiongkok serta negara-negara Eropa. Beberapa ketegangan geopolitik regional juga perlu diwaspadai.

Hal yang paling urgen saat ini adalah menangani kepercayaan investor. Meski makroekonomi RI baik, banyak pemodal yang masih punya likuiditas memilih wait and see, tidak kunjung menggulirkan bisnisnya. Padahal, jika pengusaha tidak mau menggulirkan bisnis, tentu kita semua akan susah. Hal ini berbahaya jika terus dibiarkan. Pertumbuhan ekonomi kita akan melambat, sehingga jutaan angkatan kerja baru tidak terserap dan otomatis menurunkan daya beli. Kondisi yang tidak diharapkan ini dapat merontokkan kepercayaan investor maupun masyarakat luas, bahkan bisa memicu gejolak publik.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus betul-betul mendekati para pengusaha agar mau kembali berinvestasi. Para pembantunya juga jangan bikin gaduh, apalagi menakut-nakuti pengusaha dan mengeluarkan kebijakan yang kontraproduktif.

Presiden dan jajarannya jangan sampai terlambat menyadari bahwa saat ini adalah waktunya bagi pemerintah--di mana pun di dunia--untuk lebih menggandeng pengusaha dalam menggerakkan dan memperkuat ekonomi dalam negeri. Itulah sebabnya, janji kampanye pengusaha Donald Trump untuk memangkas pajak, menarik investasi, dan memproteksi pasar dalam negeri berhasil mengantarkan ke tampuk kepresiden AS, di usia senjanya.

Memang, apa gunanya kita kebanjiran barang-barang murah dari RRT atau dari mana pun, kalau banyak rakyat tidak punya uang dan tidak ada pekerjaan, karena industri di Tanah Air tidak berkembang baik. Itulah sebabnya, Presiden Jokowi perlu segera mengundang secara khusus para pengusaha untuk berbicara dari hati ke hati, kalau perlu satu per satu dengan pengusaha besar.

Presiden perlu merangkul pengusaha, mendengarkan semua keluhan mereka dengan simpati tinggi, sekaligus mengakomodasi solusi yang diusulkan dunia usaha. Solusi yang digodok bersama pengusaha dan dituangkan segera dalam implementasi nyata di lapangan merupakan kunci meraih kembali kepercayaan pengusaha, sehingga tak ragu untuk mengucurkan investasi yang ditahan.

Pemerintah jangan pula mengejar-ngejar terus pengusaha yang sudah membayar pajak, apalagi menaikkan tarif pajak. Daripada menaikkan pajak, pemerintah seharusnya lebih kreatif untuk memperkuat Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dan aparat penegak hukum, terutama guna memberantas penyelundupan. Jika perdagangan ilegal ini bisa dihentikan, maka kebocoran pajak ekspor dan bea masuk yang mencapai ratusan triliun rupiah setahun tidak lagi terjadi. Artinya, uang ratusan triliun rupiah itu bisa masuk kantong negara dan pemerintah tak perlu menaikkan pajak.

Jika pemerintah bisa menggerakkan semua aparat negara untuk memberantas penyelundupan, pasar kita yang besar juga tidak dibanjiri barang-barang murah dari RRT yang sering diselundupkan dengan harga dumping. Di sisi lain, bahan baku yang dibutuhkan industri di dalam negeri juga tidak lari keluar. Ini misalnya rotan mentah yang banyak diselundupkan ke Malaysia dan jutaan benih lobster yang diselundupkan lewat Singapura dan Vietnam.

Pemerintah juga jangan sampai menyetujui kebijakan yang blunder, seperti pembukaan kembali ekspor kayu log atau kayu bulat yang sudah diusulkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Usulan KLHK yang kontraproduktif ini, selain ditentang asosiasi mebel dan produk turunan kayu, juga berpotensi menyuburkan lagi penyelundupan kayu dan merusak hutan Indonesia lebih cepat.

Selain itu, pemerintah juga harus memberi insentif yang menarik bagi investasi di sektor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal. Selain insentif fiskal seperti tax holiday dan tax allowance yang mudah dan cepat direalisasikan, insentif lain bagi industri juga disediakan, seperti jalan tol khusus yang didedikasikan dari dan ke kawasan industri, pelabuhan, hingga bandara. Selain itu, ada jaminan penyediaan suplai dan jaringan listrik, gas, dan air murah, serta lahan industri yang sudah clear dan clean.

Dengan kemudahan berinvestasi, tersedianya bahan baku di dalam negeri, dan terlindungi dari serbuan barang impor ilegal, tentu pengusaha tertarik membangun industri di Indonesia yang pasarnya sangat besar. Penduduk kita terbesar keempat di dunia, kelas menengah terus bertambah, dan masih banyak potensi bisnis di negeri ini yang belum digarap optimal, termasuk di sektor pariwisata.

Pengusaha juga bisa segera diajak bekerja sama untuk memperkuat rupiah, dengan menjual dolarnya atau menyimpan di perbankan dalam negeri. Eksportir yang mengeruk kekayaan alam Indonesia harus membawa pulang dolarnya, demikian pula pengusaha yang sudah menangguk untung dari pasar kita yang besar jangan membawa lari keluar dividen. Presiden Jokowi tak boleh kalah akal dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, yang bisa meningkatkan kepercayaan pengusaha dan sukses memulangkan dolar ke negeri jiran itu saat krisis Asia 1998.