Belajar dari Kasus Najib Razak

Suara Pembaruan Sabtu, 2 Juni 2018 | 19:32 WIB

Kita harus belajar banyak dari negara lain tentang penegakan hukum yang sebenar-benarnya. Banyak contoh yang terjadi di luar negeri bagaimana hukum diberlakukan tanpa pandang bulu, tidak peduli dia pejabat tinggi pemerintahan, bahkan mantan presiden dan perdana menteri sekali pun, tak ada yang tak tersentuh hukum.

Contoh teraktual dapat kita lihat di Malaysia. Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi setempat lantaran diduga menerima dana secara ilegal senilai US$ 700 juta (setara Rp 9,1 triliun dengan kurs Rp 13.000 per dolar AS) dari 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Di perusahaan investasi milik negeri jiran itu, Najib menjabat ketua dewan penasihat. Najib dikabarkan menerima dana ilegal selama masa kampanye Pemilu 2013.

Proses hukum terhadap Najib dilakukan tak lama setelah kekalahannya dari kubu oposisi yang dipimpin Mahathir Mohamad, dalam pemilu yang digelar 9 Mei lalu. Bahkan tiga hari setelah pemilu, Najib dicegah ke luar negeri oleh pemerintahan baru yang dipimpin Mahathir. Selain itu, aparat hukum juga menggeledah rumah pribadi dan menyita sejumlah barang yang diduga terkait dengan kasus 1MDB. Hal itu menunjukkan sebagai mantan penguasa, kedudukan Najib di mata hukum sama dengan warga negara lainnya.

Penegakan hukum terhadap mantan kepala pemerintahan juga pernah terjadi di Filipina. Mantan Presiden Gloria Macapagal Arroyo yang berkuasa selama satu dekade sejak 2001, pada 2011 ditangkap atas perintah pengadilan karena kasus korupsi dan kecurangan dalam Pemilu 2007. Bahkan, Departemen Kehakiman setempat menahan yang bersangkutan di bandara saat hendak ke luar negeri untuk berobat.

Contoh-contoh tersebut menunjukkan, hukum ditegakkan sebagaimana mestinya, termasuk kepada mantan petinggi negara. Penegakan hukum tidak tebang pilih, semua orang sama kedudukannya di mata hukum.
Kondisi bertolak belakang terjadi di Indonesia. Sebagai negara hukum, kenyataannya hukum belum menjadi panglima. Kita bisa merasakan dan melihat, hukum hanya berlaku bagi rakyat biasa, yang punya harta dan kuasa. Bagi mereka yang berduit dan memiliki akses ke kekuasaan, hukum sama sekali tak berdaya.

Memang, akhir-akhir ini kita melihat banyak mantan menteri, kepala daerah dan mantan kepala daerah, anggota DPR dan mantan anggota parlemen, satu per satu mendekam di penjara karena tersangkut korupsi. Ini adalah buah kerja aparat penegak hukum, baik Polri maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, hal itu diyakini masih jauh dari harapan. Masih banyak penegakan hukum yang terkesan tebang pilih. Penegakan hukum di Indonesia sering kali bersifat diskriminatif, memihak kepada yang kuat dan berkuasa. Kalaupun divonis penjara, mereka hanya sekejap menjalani hukuman di balik jeruji besi lantaran vonis yang ringan ditambah remisi dari pemerintah. Hukuman yang dijalani bagi perampok uang negara bahkan bisa lebih ringan dari seorang pencuri.

Inkonsistensi penegakan hukum merupakan masalah penting yang harus segera ditangani. Persepsi masyarakat yang buruk mengenai penegakan hukum, menggiring masyarakat pada pola kehidupan sosial yang tidak mempercayai hukum sebagai sarana penyelesaian konflik. Akibatnya, masyarakat cenderung menyelesaikan konflik dan permasalahan mereka di luar jalur. Cara ini membawa akibat buruk bagi masyarakat itu sendiri.

Lemahnya penegakan hukum dimanfaatkan oleh sekelompok orang demi kepentingannya sendiri, dengan menggunakan kekuatan finansial dan kuasa. Akibatnya rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan tumbuh subur di masyarakat Indonesia. Lebih parah dari itu, korupsi terus tumbuh subur, lantaran hukum tak mampu menjangkau mereka yang berkuasa.

Melihat penyebab inkonsistensi penegakan hukum di Indonesia, maka prioritas perbaikan harus dilakukan pada aparat, baik polisi, jaksa, hakim, maupun pemerintah (eksekutif). Tanpa perbaikan kinerja dan moral aparat, maka segala bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme akan terus berpengaruh dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Langkah hukum terhadap Najib Razak tak lepas dari sikap tegas dan konsistensi pemerintah dan penegak hukum di Malaysia dalam penegakan norma dan aturan. Mereka tak terjebak dengan deal-deal politik yang mengakibatkan hukum mandul.

Penegakan hukum yang tegas sebagaimana yang terjadi di negara tetangga kita, tentu akan membangun kepercayaan masyarakat bahwa masih ada keadilan. Hal itu otomatis juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga penegak hukum, yang mampu memberi jaminan kepastian hukum. Jika itu terjadi, dengan sendirinya akan tercipta tertib sosial dan tertib hukum di masyarakat serta mengembalikan kepercayaan terhadap hukum.