Harga BBM Tidak Naik

Investor Daily Senin, 4 Juni 2018 | 09:10 WIB

Menegaskan arah kebijakan ekonomi hingga akhir tahun 2018, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi dan tarif listrik. Meski harga minyak mentah jauh di atas harga asumsi APBN 2018 dan depresiasi rupiah terhadap dolar AS sudah berlebihan, pemerintah sudah berketetapan hati untuk mempertahankan harga BBM bersubsidi dan tarif listrik demi menjaga daya beli rakyat dan stabilitas ekonomi makro.

Dengan mempertahankan harga BBM bersubsidi dan tarif listrik, pemerintah harus bersedia menanggung tambahan subsidi dan hal itu sudah diperhitungkan. Dalam risalah rapat koordinasi menteri ekonomi, pemerintah menegaskan tambahan subsidi tidak terlalu membebani fiskal. Defisit APBN 2018 setelah penambahan subsidi hanya 2,18 persen dari PDB, bahkan bisa di bawah angka itu.

Menjadi pertanyaan, apakah benar demikian mengingat defisit fiskal menjadi masalah kronis ekonomi Indonesia? Dalam risalah tentang harga BBM dan tarif listrik itu, pemerintah menjelaskan, kenaikan harga minyak mentah jangan dilihat dari biaya semata. Ada aspek lain, penerimaan negara, juga perlu dilihat.

Biaya pengadaan BBM memang naik seiring dengan kenaikan harga minyak mentah dan depresiasi rupiah terhadap dolar AS. Namun, pada saat yang sama, negara mendapatkan windfall profit dari kenaikan harga minyak mentah. Dari sekitar 780.000 barel per hari minyak mentah yang diproduksi, sebagian diekspor. Minyak mentah yang diekspor adalah jenis ICP yang harganya lebih mahal dibanding minyak mentah jenis lainnya.

Untuk kebutuhan BBM dalam negeri, pemerintah tidak menjual pada harga pasar, melainkan pada harga asumsi APBN. Dengan demikian, lonjakan biaya BBM bisa ditekan. Ditambah dengan produksi gas yang di atas target APBN 2018, pemerintah justru mendapatkan sisa penerimaan setelah dikurangi pengeluaran.

Dengan kondisi neraca migas seperti ini, sangat tepat keputusan pemerintah menambah subsidi BBM dan tarif listrik. Daya beli masyarakat yang sedang menurun tidak boleh ditambahkan lagi dengan kebijakan kenaikan harga yang berada di bawah kontrol pemerintah. Kenaikan harga BBM berdampak cost push, mendorong kenaikan harga tarif listrik, tarif angkutan, dan akhirnya harga berbagai barang dan jasa. Pada saat daya beli masyarakat sedang lemah, kebijakan yang berdampak cost push inflation akan sangat menyengsarakan rakyat.

Pemerintah juga mempertahankan tarif listrik untuk golongan masyarakat bawah dengan memberikan tambahan subsidi. Beban produksi listrik naik karena harga batu bara yang sedang melambung. Sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia adalah pembangkit bertenaga uap yang berasal dari batu bara. Bisa dibayangkan beban pengadaan listrik oleh PLN jika harga solar dinaikkan. Karena sebagian pembangkit listrik masih mengandalkan solar, terutama di luar Jawa.

Keputusan tidak menaikkan harga BBM dan tarif listrik sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Kenaikan harga BBM dan tarif listrik sudah pasti mengobarkan api inflasi yang saat ini merangkak naik akibat imported inflation. Saat depresiasi rupiah seperti saat ini, barang impor akan mahal dalam rupiah.

Ekonomi Indonesia masih sangat tergantung pada impor barang modal, bahan baku, hingga barang konsumsi. Bukan hanya pembangunan berbagai jenis pabrik yang membutuhkan impor barang modal dan bahan baku. Pembangunan infrastruktur transportasi juga membutuhkan komponen impor.

Belum diketahui jumlah tambahan subsidi BBM dan tarif listrik. Namun dalam risalah rapat para menteri ekonomi disebutkan, subsidi solar akan dinaikkan dari Rp 500 ke Rp 2.000 per liter atau terdapat tambahan subsidi Rp 1.500 per liter. Pelanggan listrik kelompok menengah ke bawah (450 VA dan 900 VA) tetap menikmati tarif listrik yang ada saat ini.

Selain argumentasi ekonomi--yakni daya beli rakyat dan stabilitas ekonomi makro--, keputusan mempertahankan harga BBM dan listrik juga didorong oleh pertimbangan politik. Tahun ini adalah tahun politik. Pada akhir Agustus, ada pendaftaran pasangan capres-cawapres, dan selanjutnya kampanye pilpres yang dilaksanakan bersamaan dengan kampanye pileg. Menaikkan harga BBM dan tarif listrik di tengah daya beli masyarakat yang menurun akan menggerus elektabilitas petahana.

Kita mengapresiasi keputusan pemerintah menambah subsidi BBM dan tarif listrik sebagai konsekuensi mempertahankan harga BBM dan tarif listrik. Sikap ini konsisten dengan kebijakan di bidang migas selama ini, di antaranya kebijakan BBM satu harga. Ada niat dan upaya serius pemerintah untuk menaikkan daya beli rakyat dan mempersempit kesenjangan sosial.

Kita juga memahami argumentasi yang diberikan pemerintah. Namun, akan lebih meyakinkan masyarakat, terutama kalangan pelaku bisnis jika ada penjelasan yang lengkap dari pemerintah tentang total nilai tambahan subsidi BBM dan tarif listrik. Juga bagaimana persisnya perhitungan pendapatan migas dan biaya pengadaan migas. Penjelasan yang komprehensif dan jujur penting untuk meyakinkan masyarakat bahwa kondisi fiskal Indonesia tetap sehat meski ada tambahan subsidi BBM dan tarif listrik.

CLOSE