Menolak Pelemahan KPK

Suara Pembaruan Senin, 4 Juni 2018 | 17:12 WIB

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan dampak sangat buruk bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi yang masif selama 16 tahun terakhir--sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk--belum mampu memberi efek jera kepada para koruptor. Korupsi terus terjadi bahkan kerap bersifat berjemaah, dilakukan bersama-sama. Beberapa koruptor yang ditangkap KPK juga masih terlihat tersenyum ketika dengan rompi tahanan berwarna oranye disorot kamera wartawan.

Efek jera tidak terjadi karena hukuman yang diberikan kepada para koruptor belum maksimal. Bahkan, dalam beberapa kasus, hukuman bagi para pencuri uang rakyat menjadi lebih ringan di tingkat banding. Gerakan untuk memperlemah KPK dan pemberantasan korupsi juga terus terjadi, baik melalui pernyataan-pernyataan maupun melalui upaya pembentukan legislasi.

Salah satu upaya untuk memperlemah pemberantasan korupsi yang kita lihat saat ini adalah melalui revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut hemat kita, memasukkan klausul-klausul pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam Rancangan Undang-Undang tentang KUHP (RUU KUHP) akan membuat pedang pemberantasan korupsi semakin tumpul.

Seperti diketahui, saat ini pemerintah bersama DPR tengah membahas RUU KUHP, yang di dalamnya mencantumkan pasal-pasal tentang pemberantasan korupsi. Sedikitnya ada 10 pasal yang memuat pemberantasan korupsi di dalam RUU KUHP itu. Terkait ini, KPK telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU KUHP DPR, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham). Inti dari surat-surat itu adalah penolakan KPK bila aturan tentang pemberantasan korupsi masuk ke dalam RUU KUHP.

KPK keberatan bila tindak pidana khusus dalam RUU KUHP dicantumkan dalam bentuk tindak pidana pokok (core crime). Pemberantasan korupsi yang bersifat premium remedium di Era Reformasi justru menjadi pembeda dari pemberantasan korupsi pada era sebelumnya. Dengan menjadikan tipikor sebagai pidana pokok di RUU KUHP, maka pemberantasan korupsi akan berjalan mundur.

Selain itu, KPK sebagai lembaga independen bersifat constitutionally important, sehingga harus didukung delik korupsi bersifat khusus yang tidak semua harus diintegrasikan lewat kodifikasi ke dalam RUU KUHP. Menurut KPK, karakter kekhususan itu untuk beradaptasi dalam merespons kejahatan khas dengan modus, struktur, dan jaringan yang semakin kompleks, cepat berubah, serta terus berkembang, yakni korupsi.

Jika delik korupsi dimasukkan dalam KUHP, maka kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus korupsi nantinya akan beralih kepada Kejaksaan dan Kepolisian, karena kedua institusi ini dapat menangani kasus korupsi yang diatur selain dalam UU Tipikor. Ini tentu mengancam keberadaan KPK yang bertahun-tahun terbukti memiliki kemampuan dalam menangkap para koruptor.

Selain itu, ancaman hukuman pidana penjara dan denda bagi koruptor yang diatur dalam RUU KUHP lebih rendah dari ketentuan yang ada di dalam UU Tipikor. Bahkan, di dalam RUU KUHP itu, para koruptor yang telah dinyatakan bersalah tidak diwajibkan membayar uang pengganti kepada negara. Ini tentu bertentangan dengan semangat untuk memiskinkan koruptor untuk memberikan efek jera.

Kita sepakat dengan sikap KPK dan alasan-alasan yang diajukan terkait penolakan terhadap masuknya klausul-klausul pemberantasan korupsi di dalam RUU KUHP. Pemberantasan korupsi bukan upaya yang mudah, meski KPK terus melakukan upaya yang masif dalam menangkap para koruptor. Keseriusan semua pihak, terutama DPR dan pemerintah, dalam pemberantasan korupsi sangat dibutuhkan.

Apalagi, sampai saat ini, Indonesia masih menjadi negara yang rentan terhadap praktik korupsi. Hal itu terlihat dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menurut lembaga Transparency International. Dengan IPK 37, Indonesia berada pada peringkat 96 dari 180 negara yang disurvei. Di Asia Tenggara, posisi Indonesia berada di bawah Singapura yang berada pada posisi 6, Brunei Darussalam (32), Malaysia (62), dan bahkan Timor Leste (91).

Kita tentu berharap IPK Indonesia terus membaik. Hal itu akan sulit diwujudkan bila mayoritas elemen masyarakat, terutama para elite politik dan penguasa, belum menganggap korupsi sebagai kejahatan luar biasa, yang bisa merusak upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Korupsi harus menjadi musuh bersama bangsa Indonesia.

Kita berharap DPR dan pemerintah berada pada posisi yang sama dengan rakyat, yakni memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Kita ingin agar pemerintah dan wakil rakyat tetap memosisikan korupsi sebagai kejahatan khusus, sehingga undang-undang dan peraturan yang terkait juga dibuat secara khusus pula. Peraturan perundang-undangan tentang korupsi, terutama yang berskala besar, jangan dicampur dengan pidana umum, yakni KUHP.

DPR dan pemerintah justru harus semakin memperkuat KPK. Penyelidik KPK harus ditambah dan ditingkatkan kemampuannya. Bila perlu, KPK memiliki cabang hingga ke tingkat kabupaten/kota agar bisa turut mengawasi proses pembangunan di daerah, terutama daerah-daerah terpencil. Dengan demikian, uang negara benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan dimasukkan ke kantong pribadi pejabat.

Kita juga berharap agar masyarakat semakin peduli terhadap upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2018 di 171 daerah dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 merupakan momentum yang tepat bagi kita untuk menunjukkan kepedulian terhadap pemberantasan korupsi. Caranya dengan tidak memilih calon-calon kepala daerah dan wakil rakyat yang memiliki rekam jejak buruk dan rentan melakukan korupsi. 

CLOSE