Jangan Kendur Berantas Narkoba

Suara Pembaruan Selasa, 5 Juni 2018 | 17:22 WIB

Narkotika, psikotropika, dan obat terlarang (narkoba) masih menjadi ancaman bagi masa depan bangsa Indonesia. Perang terhadap peredaran dan penggunaan narkoba tidak boleh kendur kendati persentase kasus pada kurun waktu tertentu atau persentase prevalensi dilaporkan terus menurun.

Survei Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Universitas Indonesia (UI) menunjukkan, angka persentase prevalensi penyalahgunaan narkoba pada tahun 2017 sebesar 2,9 persen, turun dibandingkan 4,7 persen pada 2012 dan 5,2 persen pada 2009. Tren ini cukup menggembirakan.

Namun, penurunan angka prevalensi bukanlah satu-satunya tolok ukur keberhasilan menanggulangi bahaya narkoba. Kita bisa terkecoh bila hanya berpatokan pada persentase prevalensi, karena di sisi lain angka riil jumlah kasus masih cukup besar dan masih mengkhawatirkan. Secara kumulatif jumlahnya justru meningkat. Pada 2017, jumlah pengguna narkoba sebanyak 3,376 juta orang, naik dari 2,502 juta orang pada 2012, dan 1,364 juta orang pada 2009.

Dari survei yang sama, kerugian ekonomi akibat narkoba pada 2017 diperkirakan mencapai Rp 84,7 triliun. Sekitar Rp 77,42 triliun hangus untuk mengonsumsi narkoba, pengobatan, dan biaya untuk proses hukum. Sebesar Rp 7,27 triliun merupakan angka perkiraan kerugian biaya sosial seperti anjloknya produktivitas, sakit, kematian dini, dan lainnya.

Angka kerugian sekitar Rp 84,7 triliun tersebut lebih besar dibandingkan dengan APBD DKI Jakarta 2018 yang sebesar Rp 77,11 triliun. Bisa dibayangkan uang pembangunan Jakarta, termasuk memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan kepada warga miskin, kalah dibanding dengan nilai uang yang menguap sia-sia karena narkoba. Jumlah kerugian akibat narkoba ini diperkirakan meningkat hingga hampir dua kali lipat pada 2022, yakni diperkirakan Rp 152 triliun.

Akan seperti apa masa depan bangsa ini bila narkoba masih menjerat generasi muda kita? Karena itu, gelora perang terhadap narkoba tidak boleh surut. Upaya memberantas peredaran narkoba harus semakin kencang dari sisi kuantitas, dan makin tajam dari sisi kualitas.

Dari sisi kuantitas, pemberantasan atau penindakan perlu terus digencarkan. Penindakan menjadi senjata guna mencegah secara langsung banjir narkoba. BNN harus punya cara agar dalam upaya represif ini sekaligus menjadi bagian upaya preventif. Penangkapan para bandar narkoba sebisa mungkin harus dibuat menjadi perhatian publik dan memberikan efek jera bagi siapa pun yang melihatnya. Peran pers tidak kalah penting dalam mengampanyekan penumpasan jaringan narkoba.

Dalam hal pencegahan dan rehabilitasi, perlu penambahan lembaga pemasyarakatan (lapas) narkoba dan tempat-tempat rehabilitasi korban narkoba.

Dari sisi kualitas, perlu penguatan aparat baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Aparat kepolisian di posisi depan perlu mendapatkan pembekalan keterampilan, senjata, dan kesejahteraan. Ujung tombak pemberantasan narkoba saat ini dituntut untuk tidak hanya gesit, melainkan juga cerdas mengingat ada banyak narkoba jenis baru. Selain keterampilan, garda terdepan ini juga perlu dijamin kesejahteraannya agar jangan sampai terbeli oleh bandar atau justru menjadi pencandu.

Penguatan aparat disertai juga dengan kelengkapan aturan hukum. Jenis narkoba semakin beragam. Setiap tahun selalu ada yang baru, sementara aturan hukum kalah cepat mengantisipasi. Sepanjang 2017 lalu, misalnya, dari 800 jenis narkoba baru yang dilaporkan di dunia, 68 jenis di antaranya ditemukan di Indonesia dan delapan di antaranya belum masuk dalam UU Kesehatan. Artinya, para bandar dan pengedar narkoba yang belum masuk dalam UU tersebut tidak dapat dijerat hukum. Di sinilah perlunya pemerintah, BNN, Kepolisian, dan lembaga terkait lainnya mengikuti perkembangan untuk senantiasa memperbarui aturan.

Kualitas penegakan hukum juga dapat diperkuat dengan soliditas sinergi antarlembaga. BNN dan Polri, beserta Kementerian Kesehatan, Imigrasi, dan Bea Cukai, bahkan Ditjen Lembaga Pemasyarakatan tidak boleh terkotak-kotak mementingkan lembaga masing-masing.

Persoalan yang sering mengemuka adalah hubungan kurang harmonis antara BNN dengan pihak lapas, seiring maraknya peredaran narkoba di dalam penjara, maupun di luar lapas, tetapi dikendalikan oleh para napi di dalam lapas. Lapas gagal menjalankan fungsi sebagai tempat untuk memasyarakatkan kembali para napi. Yang terjadi lapas justru menjadi tempat memasyarakatkan narkoba. Sejumlah petugas lapas pun ditangkap karena terlibat dalam sindikat peredaran narkoba. Kondisi seperti ini harus dibenahi.

Sesuai amanat undang-undang, BNN seharusnya menjadi lembaga terdepan dalam pemberantasan narkotika. Polri dengan direktorat reserse narkotika, Ditjen Bea Cukai, dan instansi lain termasuk TNI, perlu berkoordinasi dengan BNN sebelum melakukan kegiatan penindakan. Koordinasi diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganan narkoba.