Cawapres Jokowi

Suara Pembaruan Senin, 2 Juli 2018 | 17:29 WIB

Perhelatan Pilkada Serentak pekan lalu memberi gambaran peta pertarungan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun depan. Hal ini semakin menarik untuk dicermati lantaran masa pendaftaran pasangan capres-cawapres tinggal sebulan lagi. Sebanyak 10 parpol yang kini memiliki wakil di DPR dipastikan sibuk menggalang lobi untuk memastikan siapa mitra koalisi, serta memutuskan siapa capres dan cawapres yang akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) kelak.

Berdasarkan hasil Pilkada Serentak di 171 daerah, lima parpol yang sudah menyatakan diri mengusung kembali Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2019, yakni PDIP, Golkar, PPP, Nasdem, dan Hanura, mendulang kemenangan yang cukup signifikan. Pasangan calon kepala daerah yang mereka usung berhasil memenangi pilkada.

Hal ini tentu menjadi modal penting bagi Jokowi yang berstatus sebagai petahana untuk menatap kontestasi tahun depan. Dengan mengevaluasi perolehan suara saat pilkada serentak, kerja mesin politik lima partai tentu diharapkan bisa lebih dioptimalkan.

Sebelumnya, Jokowi juga telah mengantongi modal dukungan yang cukup signifikan. Berdasarkan survei sejumlah lembaga, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi cukup tinggi, yakni mencapai lebih 60 persen. Pencapaian dalam pembangunan infrastruktur paling diapresiasi publik, dan menjadi alasan terbesar masyarakat puas. Tingkat elektabilitas Jokowi pun juga masih jauh di atas figur-figur lainnya. Atas dasar itulah, mayoritas publik yang disurvei masih menginginkan Jokowi menjadi presiden pada periode 2019-2024.

Hasil survei tersebut tentu menjadi modal politik untuk menatap pertarungan pilpres tahun depan. Terlepas dari hasil survei, modal utama bagi Jokowi untuk kembali maju tentu saja kinerjanya memimpin Kabinet Kerja, dalam menunaikan semua program pembangunan. Sejauh ini, rakyat melihat hasil nyata dari program-program tersebut. Pembangunan infrastruktur dasar yang sangat masif dari Sabang sampai Merauke, merupakan salah satu pencapaian yang secara kasat mata dilihat dan dirasakan masyarakat.

Publik kini fokus pada siapa bakal cawapres yang akan dipilih mendampingi Jokowi. Hasil Pilkada Serentak dinilai memberi keleluasaan bagi Jokowi untuk menentukan cawapres. Sebelumnya, ada sejumlah nama yang dianggap layak menjadi kandidat, di antaranya, Jusuf Kalla, Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, M Romahurmuziy, Mahfud MD, Moeldoko, Rizal Ramli, dan Chairul Tanjung. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pekan lalu menutup jalan bagi JK untuk kembali mendampingi Jokowi. MK menolak gugatan uji materi terkait aturan masa jabatan presiden dan wapres dalam UU Pemilu. Dengan demikian, alternatif bakal cawapres Jokowi berkurang satu nama.

Siapa nama yang akhirnya diputuskan menjadi pendamping Jokowi tentu bergantung pada kesepakatan parpol-parpol yang berkoalisi. Sebagai pengusung utama, peran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tentu sangat sentral. Akan tetapi, keputusan akhir juga bergantung pada Jokowi untuk menentukan siapa bakal calon yang dianggapnya tepat mendampinginya sebagai cawapres. Sebab, calon yang akan dipilih harus mampu bekerja sama dan memahami karakter kepemimpinan Jokowi jika keduanya kelak terpilih dan memenangi pilpres.

Bagaimana peta kubu calon penantang? Di kubu calon penantang, sejauh ini peta kekuatan belum tergambar jelas. Pasalnya, lima parpol, yakni Gerindra, Demokrat, PKB, PKS, dan PAN, belum memastikan dengan siapa saja mereka berkoalisi, serta siapa bakal capres yang akan diusung. Sejauh ini baru ada deklarasi Gerindra yang akan mengusung ketua umumnya Prabowo Subianto menjadi capres. Namun, deklarasi itu akan mubazir jika ternyata tidak ada parpol yang berkoalisi dengan Gerindra. Perolehan kursi Gerindra di DPR hanya 73 kursi, belum memenuhi syarat, yakni minimal 20 persen atau 112 kursi parlemen.

Bagaimanapun, kubu penantang juga akan menggunakan hasil pilkada ini untuk lebih mematangkan strategi untuk dapat mengalahkan petahana. Apalagi, di sejumlah daerah yang menggelar pilkada, perolehan suara pasangan calon yang diusung koalisi partai oposisi cukup signifikan, bahkan di luar prediksi dan hasil survei sebelumnya.

Fakta tersebut tentu harus diwaspadai kubu Jokowi dan parpol pengusungnya. Pilpres 2014 dan sejumlah pilkada telah memberi pelajaran bahwa pertarungan politik begitu keras dan terkadang menanggalkan segi kepatutan. Menghadapi Pilpres 2019, dapat dipastikan pertarungan akan lebih keras lagi. 

CLOSE