Tuntas Menumpas Korupsi

Suara Pembaruan Kamis, 5 Juli 2018 | 17:34 WIB

Penangkapan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan belum ada efek jera di kalangan penyelenggara negara untuk tidak melakukan korupsi. Meski KPK gencar menangkap para pencuri uang negara, para koruptor terus saja memperkaya diri. Perlu langkah-langkah luar biasa untuk menumpas tuntas korupsi di Tanah Air.

Pemberantasan korupsi yang terus dilakukan aparat hukum, terutama KPK, tidak akan berhasil menghentikan praktik itu jika budaya korupsi masih terus berada dalam kehidupan masyarakat. Budaya korupsi hanya bisa dihentikan jika orang benar-benar kapok melakukannya, baik melalui upaya penindakan dan pencegahan yang masif dan luar biasa pula.

Pada Selasa (3/7), para penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Bupati Bener Meriah, Ahmadi, dan delapan orang lainnya. Sehari kemudian, KPK langsung menetapkan Irwandi, Ahmadi, serta dua pihak swasta, yakni Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri sebagai tersangka.
Mereka menjadi tersangka penerima suap terkait pembahasan anggaran dana otonomi khusus (otsus) Aceh dalam penganggaran antara provinsi dan kabupaten tahun anggaran 2018. Irwandi diduga menerima suap dari Ahmadi sebesar Rp 500 juta terkait pembahasan anggaran dana otsus Aceh 2018.

Diduga, suap itu merupakan bagian dari dana Rp 1,5 miliar yang diminta Gubernur Aceh terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari dana otonomi khusus Aceh (DOKA) pada Provinsi Aceh TA 2018. Komitmen fee itu sebesar 8 persen dari proyek.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, transaksi suap dilakukan melalui orang-orang dekat Irwandi dan Ahmadi yang bertindak sebagai perantara. Basaria memastikan tim penyidik bakal mendalami dugaan adanya penerimaan lain yang diterima Irwandi terkait dana otsus Aceh.

Atas tindak pidana itu, Irwandi, Hendri, dan Syaiful disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara, Ahmadi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor.

Tentu saja kita mengapresiasi OTT yang dilakukan KPK itu. Dana otonomi khusus 2018 sebesar Rp 8 triliun seharusnya menjadi hak masyarakat Aceh, bukan untuk diselewengkan. Dana itu juga bisa dimanfaatkan masyarakat Aceh untuk meningkatkan pembangunan agar tidak tertinggal dari daerah-daerah lain. Dengan peningkatan pembangunan, kesejahteraan rakyat juga akan meningkat dan kemiskinan berkurang.

Langkah KPK itu harus didukung oleh seluruh lapisan dan elemen masyarakat, terutama partai politik (parpol). Sebagai kawah candradimuka kepemimpinan, mulai dari tingkat daerah hingga nasional serta di eksekutif dan legislatif, parpol harus menunjukkan komitmen yang kuat dalam hal pemberantasan korupsi.

Caranya tentu dengan memilih tokoh-tokoh yang berintegritas tinggi, juga berkomitmen kuat dalam pemberantasan korupsi, dan memiliki keinginan besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemilihan tokoh-tokoh berintegritas itu bisa dilakukan partai dalam setiap proses demokrasi melalui pemilihan umum, mulai dari pemilihan presiden, calon anggota legislatif (caleg), hingga calon-calon kepala daerah.

Salah satu tindakan nyata yang bisa dilakukan parpol saat ini adalah dengan mendukung Peraturan KPU (PKPU) 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. PKPU itu melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk diajukan sebagai caleg. Bahkan, parpol harus ikut mendorong agar peraturan serupa semakin diperkuat dan diperluas. Peraturan semacam itu patut pula diterapkan dalam proses pemilihan kepala daerah hingga presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, calon-calon pemimpin bangsa terpilih nanti benar-benar yang memiliki integritas tinggi.

Memang aturan semacam itu menimbulkan kesan bahwa kita menghilangkan hak politik seseorang. Apalagi, mantan narapidana kasus korupsi tersebut telah menjalani masa hukuman mereka, sehingga seharusnya hak-hak mereka, termasuk hak politik untuk memilih dan dipilih, dikembalikan.

Namun, sekali lagi, untuk menumpas tuntas kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime), seperti korupsi, perlu langkah-langkah yang luar biasa pula. Perlu terobosan-terobosan hukum agar muncul efek jera terhadap para pelaku korupsi. PKPU 20/2018 merupakan salah satu terobosan hukum yang patut didukung semua pihak.

Memang, parpol telah berkali-kali menyatakan komitmen yang kuat terhadap pemberantasan korupsi. Namun, faktanya, banyak kader partai yang terpilih menjadi anggota legislatif dan eksekutif terjerat kasus korupsi. Berdasarkan data di KPK, selama periode 2013-2017, lembaga antikorupsi itu telah menindak 79 anggota DPR/DPRD. Lalu, pada periode yang sama, sebanyak 10 gubernur dan 41 bupati/wali kota beserta wakilnya, harus berurusan dengan KPK.

Dengan data seperti itu, komitmen parpol dalam pemberantasan korupsi hanya sebatas kata-kata yang manis di mulut, tetapi implementasinya masih patut dipertanyakan. Untuk itu, perlu ada pemaksaan agar partai akhirnya memilih orang-orang yang benar-benar berintegritas untuk menjadi penyelenggara negara. Kita yakin, hanya dengan cara-cara seperti itu budaya korupsi di Indonesia bisa dihilangkan.