Menunggu Respons Pemerintah

Investor Daily Senin, 9 Juli 2018 | 09:26 WIB

Ekonomi Indonesia mulai mencemaskan. Rupiah terus melemah terhadap dolar AS. Di pasar modal, asing tak henti-hentinya melancarkan aksi jual. Dana jangka pendek mengalami sudden reserval atau pembalikan arah. Selama Januari hingga 6 Juli 2018, net selling asing di Bursa Efek Indonesia sudah menembus Rp 50 triliun. Kepemilikan asing di SBN juga morosot. Perlambatan pertumbuhan ekonomi semakin dirasakan. Tanpa ada respons yang tepat dari pemerintah untuk mengatasi keadaan, laju pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa jadi di bawah 5 persen.

Dalam situasi yang tidak menentu saat ini, pemerintah terkesan membiarkan Bank Indonesia (BI) bekerja sendirian. Hingga awal Juli 2018, bank sentral sudah tiga kali menaikkan BI-7 day reserve repo rate (BI-7DRRR) ke level 5,25 persen. Untuk menahan depresiasi rupiah yang cukup cepat, bank sentral juga aktif di pasar untuk menjual dolar AS dan menampung surat berharga negara (SBN) yang dilepas asing. BI juga melonggarkan ketentuan giro wajib minimum (GWM) untuk perbankan dan loan to value/financing to value (LTV/FTV) untuk sektor properti.

Langkah BI hanya mampu menahan rupiah di level Rp 14.450 per dolar AS. Masih jauh dari nilai tukar asumsi APBN 2018 sebesar Rp 13.400 per dolar AS. Namun, operasi pasar yang dilancarkan BI harus dibayar mahal. Cadangan devisa yang sempat mencapai US$ 131 miliar, pada akhir Juni 2018 tinggal US$ 119,8 miliar.

Membiarkan BI bertarung sendirian sama dengan membiarkan cadangan devisa terus terkuras. Persoalan Indonesia adalah minimnya sumber devisa. Ekspor Indonesia belum menembus US$ 200 miliar. Sedang kebutuhan akan devisa terus membesar, antara lain untuk membiayai impor dan pembayaran utang luar negeri.

Tekanan ekonomi global tidak hanya dialami Indonesia, melainkan semua negara. Dalam era globalisasi--yang antara lain ditandai pergerakan modal yang sangat cepat--, setiap negara harus piawai mengelola ekonominya. Apalagi Indonesia, negara yang sudah menganut rezim devisa bebas. Dalam rezim devisa bebas, siapa pun, asing maupun lokal, boleh memindahkan devisanya ke dalam maupun ke luar negeri. Dengan rezim devisa bebas, hot money atau dana asing jangka pendek bisa dengan cepat masuk dan juga bisa dengan cepat keluar.

Dana jangka pendek sangat diperlukan untuk menggerakkan investasi portofolio. Tanpa hot money, pasar modal, pasar uang, dan pasar valuta asing (valas) akan lumpuh. Kenaikan suku bunga acuan BI dimaksudkan untuk menahan hot money. Ini sebuah langkah penting. Namun, jika hanya menaikkan BI-7DRRR, rupiah tetap saja rentan terhadap depresiasi. Respons paling penting adalah upaya memperbanyak devisa. Menaikkan suku bunga acuan hingga belasan persen pun tidak ada gunanya jika Indonesia tetap kesulitan devisa.

Kita tidak bisa terus-menerus mempersalahkan faktor eksternal. Dalam era globalisasi, kita harus siap menghadapi semua perubahan. Kebijakan The Fed menaikkan suku bunga acuan dan perang dagang AS vs RRT tidak bisa kita cegah. Yang harus kita lakukan adalah memberikan respons yang tepat guna mengurangi dampak buruk. Pemerintah harus terdepan dalam memberikan respons positif terhadap tekanan eksternal. Tidak membiarkan BI bekerja sendirian.

Pertama, pemerintah diharapkan meluncurkan sejumlah kebijakan yang bisa mendongkrak ekspor. Setelah mencapai US$ 182,9 miliar tahun 2013, ekspor Indonesia terus menurun. Pada tahun 2017, ekspor Indonesia US$ 168,8 miliar. Neraca perdagagan migas selalu negatif dan cenderung membesar. Sedang pada lima bulan pertama 2018, neraca perdagangan Indonesia negatif US$ 2,8 miliar akibat membengkaknya impor migas dan migas.

Membengkaknya nilai impor migas disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Sedangkan lonjakan impor nonmigas didorong oleh permintaan terhadap bahan baku, bahan penolong, dan barang modal. Ketika investasi langsung menggeliat, impor membengkak. Untuk meningkatkan surplus neraca perdagangan, pemerintah lewat Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan perlu memberikan perhatian lebih intensif kepada pelaku usaha yang berpotensi menghasilkan produk ekspor.

Pemerintah perlu mendorong investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI), antara lain lewat pemberian tax holiday atau pembebasan pajak selama jangka waktu tertentu kepada perusahaan yang berorientasi ekspor. Perizinan harus lebih dipermudah lewat sistem perizinan terintegrasi. Banyak produk industri UKM yang bisa menembus pasar ekspor. Pemerintah dengan bantuan kedubes di berbagai negara perlu memberikan informasi yang akurat tentang permintaan pasar global.

Kedua, agar tidak terus-menerus mendapat tekanan impor, pemerintah perlu memberikan kemudahan kepada pelaku bisnis yang hendak membangun industri dasar dan industri barang modal di Indonesia. Inilah kunci kemajuan negara maju yang kini diikuti oleh Korsel dan RRT. Kedua negara ini menghasilkan banyak produk untuk konsumsi dunia.

Ketiga, agar current account atau neraca transaksi berjalan tidak terus-menerus defisit, pemerintah perlu memberikan perhatian pada upaya mengurangi defisit neraca jasa selain memperbesar neraca perdagangan. Defisit neraca jasa bisa dikurangi, antara lain, dengan mendongkrak penerimaan devisa dari pariwisata dan pengiriman tenaga kerja terampil ke luar negeri. Jumlah wisman yang mengunjungi Indonesia masih sangat minim. Pada tahun 2017, wisman yang berkunjung ke Indonesia 13,7 juta dengan devisa US$ 14,5 miliar. Bandingkan dengan Singapura yang pada tahun yang sama dikunjungi 17,4 juta dengan belanja US$ 26,8 miliar.

Keempat, untuk sementara, impor berbagai komponen untuk proyek infrastruktur yang digarap BUMN perlu dihentikan secara selektif. Semua proyek wajib mengutamakan produk lokal.

Kelima, semua transaksi dalam negeri harus dalam rupiah. Pemerintah perlu memberikan insentif kepada pemodal asing yang tidak mengalihkan dividen hasil usahanya di Indonesia ke negeri asalnya selama enam atau 12 bulan.

Keenam, meski sudah ada peraturan yang mewajibkan pengusaha menyimpan devisa hasil ekspornya di perbankan dalam negeri, pemerintah perlu menambahkan dengan kebijakan yang mendorong hasil ekspor disimpan di perbankan nasional. Para pengusaha kakap penghasil dolar perlu dirangkul untuk menyimpan dolar di Indonesia.

Walau 2018 adalah tahun politik, para menteri wajib bekerja dengan lebih fokus. Para menteri yang hendak ikut pencalonan anggota legislatif sebaiknya segera mengundurkan diri. Dalam kondisi ekonomi yang sudah menimbulkan kecemasan pelaku usaha, para menteri harus bekerja dengan lebih fokus agar bisa memberikan respons dengan cepat dan tepat.