Bijak Merespons Pelemahan Rupiah

Investor Daily Senin, 6 Agustus 2018 | 09:15 WIB

Pelemahan rupiah perlu direspons dengan tenang. Hanya dalam suasana tenang, pemerintah bisa merespons dengan bijak kondisi rupiah yang terus melemah. Dalam beberapa bulan terakhir, respons pemerintah jauh dari kesan tenang. Respons pemerintah lebih banyak menunjukkan kepanikan.

Dalam suasana panik, respons pemerintah untuk menstabilkan rupiah justru memicu ketidakstabilan di sektor riil dan sektor keuangan. Jika kebijakan ini tidak segera diperbaiki, kondisi ekonomi yang sudah lama lesu akan tergelincir menjadi krisis dan selanjutnya terjungkal ke jurang resesi. Salah satu kebijakan pemerintah yang ditentang adalah penundaan proyek infrastruktur dengan alasan proyek infrastruktur banyak menggunakan kandungan impor.

Beberapa pekan lalu, pemerintah berencana mencabut mandatori penjualan batu bara ke pasar dalam negeri. Dengan mencabut mandatori itu, ekspor batu bara diharapkan meningkat dan devisa hasil ekspor akan membesar. Kebijakan ini diperluas untuk memperkuat nilai tukar rupiah.

Namun, jika kebijakan ini diterapkan, PLN akan kesulitan batu bara. Banyak pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang menggunakan batu bara akan kesulitan bahan baku. Dampak lanjut adalah mahalnya biaya pengadaan energi listrik. Jika kondisi ini terjadi, tarif listrik mau tak mau harus dinaikkan. Kenaikan tarif listrik justru memukul daya beli rakyat dan menurunkan daya saing produk ekspor Indonesia. Beruntung, Presiden Jokowi cepat merespons keluhan pelaku usaha, sehingga rencana ini dibatalkan.

Kalangan pelaku usaha meminta pemerintah tidak menunda proyek infrastruktur dasar dan infrastruktur transportasi. Demikian pula dengan infrastruktur energi yang sedang dibangun. Alasan mereka, kegiatan ekonomi Indonesia selama ini selalu terhambat ketika ekonomi mengalami pemulihan. Saat ekonomi pulih, ekspansi usaha tidak bisa optimal karena kendala infrastruktur.

Jika proyek infrastruktur yang sedang dibangun harus ditunda, Indonesia akan terus ketinggalan dari negara lain. Dengan infrastruktur yang terbatas, pertumbuhan ekonomi tidak bisa dipacu lebih cepat. Ketika mencapai 6 persen, laju pertumbuhan ekonomi akan kembali melambat. Kondisi itulah yang terjadi selama ini.

Lihatlah RRT. Negara itu mampu bertumbuh 8-12 persen selama tiga dekade. Pertumbuhan ekonomi RRT yang berkesinambungan ditopang oleh pembangunan infrastruktur. Sejak awal revolusi industri di negeri itu, 1978, RRT gencar membangun berbagai jenis infrastruktur. Dalam satu dekade pembangunan, negeri itu berhasil mencapai laju pertumbuhan ekonomi dua digit. Jalan pembangunan yang sama sudah ditunjukkan oleh Jepang dan Korsel. Jerman dan Jepang usai PD II hancur lebur. Namun, mengawali pembangunan, pemerintah kedua negara serius membangun infrastruktur dan hasilnya, ekonomi kedua negara bertumbuh dua digit.

Berbagai proyek infrastruktur harus tetap dilanjutkan dengan syarat kandungan lokal ditingkatkan. Proyek LRT di Jakarta dan Palembang, misalnya, dikerjakan oleh kontraktor lokal dan menggunakan kandungan lokal seperti semen produksi sejumlah perusahaan nasional dan kereta produksi PT INKA. Untuk berbagai kebutuhan proyek dan pabrik, kandungan lokal harus menjadi prioritas.

Pemerintah diimbau membuat daftar produk dan bahan baku lokal yang bisa digunakan untuk substitusi impor. Setelah memiliki daftar bahan baku dan produk lokal, pemerintah menerbitkan peraturan yang mewajibkan semua perusahaan menggunakan kandungan lokal. Perusahaan yang banyak menggunakan kandungan lokal diberikan insentif. Kebijakan ini akan melahirkan perusahaan nasional yang tangguh.

Pelemahan rupiah perlu dijadikan momentum untuk mendongkrak ekspor. Bekerja sama dengan setiap kementerian dan lembaga, pemerintah membuat daftar produk ekspor yang layak diberikan insentif. Jika pelaku usaha berorientasi ekspor semakin banyak, ekspor akan terdongkrak. Pelemahan rupiah, seperti dialami berbagai negara, merupakan momentum untuk mendongkrak ekspor. RRT justru membiarkan yuan melemah terhadap mata uang mitra dagangnya dengan maksud untuk mendongkrak ekspornya. Indonesia tak mampu memanfaatkan pelemahan rupiah untuk mendongkrak ekspor karena minimnya infrastruktur dan lemahnya industri.

Dalam situasi ekonomi dipenuhi ketidakpastian pemerintah harus tampil dengan kebijakan yang memberikan kepastian. Beban dunia usaha saat ini sangat tinggi akibat pelemahan daya beli rakyat dan situasi ekonomi global yang belum menentu. Di tengah ketidakpastian itu, para pelaku usaha justru tetap dituntut untuk memberikan kepastian kepada para karyawan dan mitra bisnisnya. Dalam situasi ekonomi seperti ini, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diluncurkan untuk memperkuat rupiah tidak memicu ketidakpastian dunia usaha.

CLOSE