Cegah "Kongkalikong" DPRD-Kepala Daerah

Suara Pembaruan Senin, 10 September 2018 | 17:05 WIB

Korupsi berjamaah di kalangan legislatif sepertinya sulit untuk dihentikan. Berbagai kasus korupsi yang menjerat puluhan anggota DPRD di satu daerah masih saja terjadi, meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar melakukan penyidikan. Bahkan, KPK telah berkali-kali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sehingga para koruptor itu sulit untuk menghindar.

Korupsi berjamaah terkesan berjalan mulus karena ada kongkalikong antara DPRD dan kepala daerah beserta jajarannya. Biasanya, korupsi terkait dengan proyek-proyek pembangunan atau pengadaan di daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (DPRD). Transparansi menjadi kunci agar korupsi APBD itu bisa dicegah.

Beberapa waktu lalu, KPK telah menetapkan 38 anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka kasus dugaan suap. Mereka diduga menerima aliran dana terkait fungsi dan kewenangan sebagai wakil rakyat. Para anggota DPRD Sumut ini diduga telah menerima suap dari Gubernur Sumut saat itu, Gatot Pujo Nugroho, masing-masing sebesar Rp 300 juta hingga Rp 350 juta. Suap ini diberikan Gatot kepada para anggota DPRD terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut.
Kemudian, KPK juga telah menetapkan 22 anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur, sebagai tersangka suap terkait persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang APBD Perubahan tahun anggaran 2015. Sebelumnya, KPK juga telah menetapkan Ketua DPRD dan Wali Kota Malang bersama 18 anggota DPRD lainnya sebagai tersangka.

Yang terakhir, puluhan anggota DPRD Jambi juga terancam meramaikan hotel prodeo KPK. Ancaman itu ditebar oleh mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi, Dody Irawan dan kontraktor Muhammad Imaddudin alias Iim saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pekan lalu. Keduanya bersaksi untuk terdakwa Gubernur nonaktif Jambi, Zumi Zola yang telah menjadi tersangka korupsi.
Dalam persidangan, keduanya mengakui diminta mengumpulkan uang dari para kontraktor oleh orang kepercayaan Zumi Zola, Apif Firmansyah. Uang dalam jumlah miliaran rupiah itu salah satunya untuk menyuap seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi. Uang dari kontraktor ini untuk imbalan karena telah menyetujui anggaran yang diusulkan Pemprov Jambi atau dikenal dengan istilah uang ketok palu.

Apa yang terjadi di Sumut, Malang, dan terakhir di Jambi itu menunjukkan bahwa para anggota DPRD tidak bekerja untuk kepentingan rakyat. Mereka telah gagal dan tidak layak disebut sebagai wakil rakyat. Amanah yang diberikan kepada mereka justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, golongan, dan bahkan partai politik mereka.

Agar korupsi berjamaah itu bisa dihentikan, kita perlu mendorong partai politik untuk melakukan seleksi ketat terhadap orang-orang yang dipilih untuk menjadi anggota legislatif. Peran partai sangat besar dalam menyeleksi para bakal caleg yang berintegritas menjelang pemilihan umum.

Kita juga yakin bahwa kepala daerah dan anggota DPRD terlibat korupsi tidak hanya karena faktor kepentingan ekonomi pribadi. Mereka juga tersandera oleh sistem politik dan demokrasi yang masih berbiaya mahal.
Saat maju dalam pemilu, para kepala daerah dan anggota DPRD harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari pendaftaran di parpol agar mendapatkan tiket pencalonan hingga kampanye dan proses penghitungan suara. Biaya politik yang besar itu membuat mereka harus mengembalikan modal yang telah dikeluarkan, baik dari kantong pribadi atau dari para donatur.

Dalam konteks ini, kita mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang bekas narapidana kasus korupsi untuk menjadi caleg. Upaya KPU itu harus dibaca semua pihak bahwa lembaga penyelenggara pemilu itu ingin agar para wakil rakyat benar-benar orang yang memiliki rekam jejak baik dan berintegritas.
Kita juga mendorong agar sistem keuangan yang transparan, terutama melalui sistem e-budgeting bisa diterapkan di semua daerah. Dengan sistem seperti itu, seluruh keuangan di daerah, mulai dari proses tender proyek, pengadaan barang dan jasa, hingga proses persetujuan anggaran di DPRD bisa diawasi dengan ketat oleh masyarakat. Model pengawasan terbuka itu bisa mencegah terjadinya kongkalikong antara eksekutif dan legislatif di daerah.