Kesatria

Suara Pembaruan Kamis, 11 Oktober 2018 | 17:00 WIB

Di tengah krisis keteladanan dari para elite, kita membutuhkan kesatria yang menghormati dan mengikuti proses hukum, bukan malah menghindar, bahkan mengangkanginya. Kesatria adalah orang yang gagah dan juga pemberani. Kesatria selalu menunjuk dadanya sendiri, bukan malah meminta perlindungan pihak lain.

Pemanggilan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais sebagai saksi oleh Polda Metro Jaya dalam kasus penyebaran kabar bohong dengan tersangka Ratna Sarumpaet, bisa menjadi cermin bagi kita untuk menilai kadar kepatuhan seorang warga negara, sekaligus elite politik, terhadap hukum. Sayangnya, mantan ketua MPR itu belum bisa sepenuhnya memberi teladan dan menjadi panutan dalam menjalani sebuah proses hukum. Meski akhirnya Amien datang ke Polda Metro untuk menjalani pemeriksaan, tetapi kita tetap perlu memberi catatan kritis terhadap hal-hal yang terungkap sebelumnya. Setidaknya ada tiga hal yang perlu disoroti setelah beredar kabar bahwa Amien Rais menjadi salah satu saksi dengan tersangka Ratna Sarumpaet.

Pertama, kesadaran dan niat baik memenuhi panggilan aparat penegak hukum. Dalam negara hukum, setiap warga negara berpotensi dipanggil aparat penegak hukum untuk menjalani pemeriksaan, khususnya dalam kasus pidana. Panggilan untuk diperiksa polisi bukanlah sebuah aib. Pemanggilan sebagai saksi dalam kasus pidana hendaknya dipandang sebagai wujud tanggung jawab dan kewajiban warga negara dalam membantu aparat menegakkan hukum.

Apabila saksi merasa dirinya tidak terlibat dalam sebuah kejahatan atau tindak pidana, semestinya tak perlu ragu atau takut memenuhi panggilan aparat penegak hukum. Pemeriksaan saksi dalam proses penegakan hukum merupakan hal biasa dan tak ada yang istimewa. Sayangnya, Amien Rais memilih mangkir pada panggilan sebelumnya dengan sejumlah alasan. Meski demikian, kita tetap mengapresiasi Amien Rais yang akhirnya memenuhi panggilan polisi.

Kedua, pelibatan massa yang sama sekali tak berhubungan dengan kasus yang dihadapinya. Pelibatan massa terkait pemeriksaan seorang figur publik memang bukan hal baru dan cenderung menjadi tren belakangan ini. Massa yang “mengawal” tokoh tertentu patut diduga digerakkan pihak tertentu. Hal ini menunjukkan ada upaya, bahkan skenario, untuk memberi tekanan kepada aparat penegak hukum.

Pelibatan massa--yang sering membawa identitas kelompok tertentu--dalam proses hukum dapat dipandang sebagai bentuk intervensi. Bahkan, dalam kasus tertentu, intervensi terhadap proses hukum dilakukan oleh aktor-aktor politik. Selain itu, kehadiran massa dengan identitas tertentu membuat ruang publik menjadi tak nyaman. Pengguna jalan, khususnya yang berada di Jakarta, merasa terganggu akibat ulah massa yang turun ke jalan. Kemacetan pada ruas-ruas jalan tertentu tak bisa dihindari, bahkan bisa mengular.

Kita teringat sikap kesatria yang ditunjukkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Saat masih menjabat gubernur pada Oktober 2016, Ahok berinisiatif datang ke Bareskrim untuk mengklarifikasi tudingan terhadap dirinya. Ahok memiliki jutaan pendukung, tetapi tak ada pengerahan massa. Proses klarifikasi berjalan lancar dan publik Jakarta tetap beraktivitas seperti biasa.

Kita mendorong figur publik tak memanfaatkan pendukungnya saat menjalani proses hukum. Pemeriksaan sebagai saksi, bahkan tersangka, merupakan urusan pribadi dan tak ada kaitannya dengan massa pendukung. Sejalan dengan itu, masyarakat hendaknya terus diberi pemahaman bahwa tindak pidana merupakan tanggung jawab individu, bukan komunitas, kelompok, atau afiliasi politik dan organisasi tertentu.

Ketiga, penggunaan ancaman. Sebelum diperiksa, Amien sempat melontarkan sejumlah ancaman, seperti membongkar sejumlah kasus korupsi, serta meminta Presiden Joko Widodo mencopot Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Bagi kita, tidak sepatutnya Amien Rais menebar ancaman ke semua pihak. Apabila memiliki informasi yang valid, disertai bukti-bukti konkret, silakan disampaikan ke KPK. Ibarat merengkuh dayung, dua-tiga pulau terlampaui, selain berjasa mengungkap kasus kejahatan luar biasa, pelapor masalah korupsi bisa mendapat hadiah hingga Rp 200 juta sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Akhirnya terbukti, pemeriksaan sebagai saksi bukanlah horor. Amien Rais pun merasa dimuliakan seusai menjalaninya di Polda Metro Jaya. Sikap Amien Rais sebelum dan sesudah diperiksa polisi bisa memberi hikmah agar kita selalu menghormati hukum tanpa prasangka dan pretensi.

CLOSE