Pengawasan "Fintech"

Investor Daily Kamis, 11 Oktober 2018 | 11:54 WIB

Industri jasa keuangan berbasis digital atau financial technology (fintech) sedang naik daun di Indonesia. Produk layanan keuangan yang ditawarkan pun beragam, mulai dari pinjaman hingga sistem pembayaran. Kemudahan layanan menjadi salah satu keunggulan fintech dibandingkan jasa keuangan konvensional. Namun di balik keunggulannya itu ada sejumlah risiko yang mesti dipahami masyarakat pengguna layanan fintech.

Saat ini setidaknya ada lima kelompok industri fintech. Kelompok pertama yaitu peer to peer (P2P) lending atau layanan bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna. Kedua, crowdfunding atau pendanaan dari sejumlah orang secara urunan untuk membiayai suatu perusahaan, proyek, atau individu. Ketiga, market aggregator atau portal/aplikasi yang mengumpulkan dan mengoleksi data finansial untuk disajikan kepada pengguna. Keempat, pengelolaan investasi dan risiko. Sedangkan kelompok kelima yaitu pembayaran, penyelesaian, dan kliring (payment, settlement, dan clearing).

Dari lima kelompok itu, perkembangan fintech P2P lending paling pesat di Indonesia. Hingga September 2018 sudah ada sekitar 67 perusahaan fintech yang terdaftar resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dari jumlah itu, mayoritas adalah perusahaan fintech berbasis P2P lending. Merujuk data OJK hingga semester I-2018, penyaluran kredit oleh fintech P2P lending menembus Rp 7,64 triliun. Jumlah ini meningkat pesat dibandingkan pada 2015 yang baru mencapai Rp 200 miliar.

Kita sepakat bahwa industri fintech harus didorong agar bisa terus tumbuh dan berkembang, karena memberikan dampak positif bagi perekonomian. Kajian yang dilakukan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) bersama Asosiasi Financial Technology Indonesia (Aftech) yang baru-baru ini dirilis menyebutkan, perkembangan fintech di Indonesia mampu meningkatkan produk domestik bruto (PDB) hingga Rp 25,97 triliun per tahun, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, keberadaan fintech juga telah mendongkrak peningkatan konsumsi rumah tangga hingga Rp 8,94 triliun per tahun. Sementara itu, fintech P2P lending yang terus tumbuh mampu mendukung penyerapan tenaga kerja sebanyak 215.433 orang.

Berkembangnya fintech P2P lending ini tak lepas dari rendahnya penetrasi layanan keuangan di Indonesia, khususnya di bidang kredit atau pembiayaan. Para pemain fintech P2P lending mengincar gap pembiayaan yang memang belum tersentuh oleh bank. Perbankan baru mampu membiayai sebesar Rp 700 triliun dari total kebutuhan pendanaan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang mencapai Rp 1.700 triliun. Sehingga ada gap sekitar Rp 1.000 triliun yang diincar perusahaan fintech.

Merujuk data Bank Dunia tahun 2015, rasio penyaluran kredit terhadap PDB masih berada di angka 39,1%. Sedangkan porsi kredit UMKM terhadap total kredit stagnan di kisaran 20-22%. Di sisi lain, hanya ada setengah penduduk dewasa yang memiliki rekening di bank. Angka-angka tersebut menunjukkan tingkat penetrasi layanan perbankan terutama di segmen kredit masih sangat rendah.

Kita juga sepakat bahwa otoritas harus mengawasi dan mengatur industri fintech secara ketat, selain juga memberikan perlindungan kepada nasabah. Terkait hal itu, belum lama ini OJK mengeluarkan Peraturan OJK No 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Sektor Jasa Keuangan. Sebelumnya, OJK sudah menerbitkan POJK No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Peraturan OJK No 13/2018 itu untuk mengantisipasi cepatnya kemajuan teknologi di industri keuangan digital yang tidak dapat diabaikan dan perlu dikelola agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

Ada 11 poin penting yang diatur dalam aturan ini, yakni mekanisme pencatatan dan pendaftaran fintech, mekanisme pemantauan dan pengawasan fintech, pembentukan ekosistem fintech, membangun budaya inovasi, inklusi dan literasi, bisnis dan perlindungan data, manajemen risiko yang efektif, kolaborasi, perlindungan konsumen, transparansi, serta anti-pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Dengan pengawasan yang dilakukan otoritas, kita berharap kasus tumbangnya ratusan perusahaan fintech P2P lending di Tiongkok tidak terjadi di Indonesia. Menurut data Yingcan Group yang berbasis di Shanghai, hingga 20 Juli 2018, sekitar 118 platform P2P telah gagal bayar alias default. Platform P2P yang gagal bayar itu termasuk yang tidak mampu membayar dana ke investor, di bawah penyelidikan polisi, menghentikan operasi, berubah menjadi bisnis lain, atau operator melarikan diri dengan dana nasabahnya.

Industri fintech dengan platform pinjaman secara online ini bertumbangan setelah pemerintah Tiongkok bertindak keras terhadap maraknya praktik perbankan bayangan alias shadow banking yang dijalankan perusahaan fintech. Akibatnya, terjadi kepanikan di industri fintech P2P lending Tiongkok yang memiliki sekitar 50 juta pengguna terdaftar dan 1,3 triliun yuan atau setara US$ 192 miliar pinjaman yang belum dilunasi. Sebanyak 4.000 investor menderita kerugian hingga mencapai US$ 117 juta setelah gagalnya sebuah perusahaan fintech.

Pengalaman di Tiongkok dapat menjadi pelajaran bagi otoritas di dalam negeri untuk selalu meningkatkan pengawasan perilaku pasar (market conduct) bagi perusahaan fintech berbasis P2P lending. Hal itu dilakukan untuk memastikan industri fintech P2P di Indonesia berkembang secara sehat, hati-hati (prudent), dan berkelanjutan (sustainable).

CLOSE