Kampanye Substansif

Suara Pembaruan Kamis, 8 November 2018 | 17:00 WIB

Lebih dari sebulan masa kampanye Pilpres 2019, isu primordial masih mendominasi ruang-ruang publik, terutama di media sosial. Selain isu primordial, hal-hal sepele, seperti kontroversi pernyataan masing-masing kandidat baik capres maupun cawapres, sengaja dibesar-besarkan dan dikemas sedemikian rupa untuk menyulut emosi publik. Pernyataan “tampang Boyolali” yang dikemukakan capres Prabowo Subianto, atau “politik sontoloyo” yang disuarakan Joko Widodo (Jokowi), hingga kini masih menjadi perbincangan dan sengaja dipolitisasi sebagai upaya pembunuhan karakter terhadap lawan politik.

Dampaknya, masyarakat kehilangan kesempatan untuk menyerap visi, misi, dan program kerja masing-masing pasangan, jika kelak terpilih menjadi presiden-wapres untuk periode 2019-2024. Masyarakat tidak memperoleh materi kampanye yang substansial, yang mampu memetakan persoalan mendasar yang dihadapi bangsa ini berikut upaya mengatasinya. Tim pemenangan masing-masing kubu, tampaknya masih berkutat dengan isu “recehan”, seolah menunggu lawan melakukan blunder politik, dan berharap memperoleh keuntungan elektoral dari situasi tersebut.

Strategi ini tentu tidak salah, sejauh tidak melanggar aturan. Namun, tentu bukan cara seperti itu yang diharapkan publik dan yang menjadi tuntutan demokrasi. Ajang pemilu, terutama pilpres, merupakan momentum lima tahunan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Tujuannya, partisipasi politik masyarakat di bilik suara atas dasar pertimbangan objektif dan rasional, bukan semata pertimbangan emosi apalagi buah provokasi pihak-pihak yang menginginkan kemenangan dengan menghalalkan segala cara.

Apalagi, materi kampanye hitam masih menyeruak di ruang publik. Maraknya kampanye hitam tentu saja mengindikasikan etika berpolitik para politisi dan pendukungnya memburuk.

Untuk mewujudkan ambisi politik, mereka menghalalkan segala cara. Kampanye hitam --yang umumnya berisi fitnah-- tetap diminati untuk menjatuhkan citra seseorang di mata publik.

Sesuai tujuannya untuk menjatuhkan lawan politiknya, isu yang dijual dalam kampanye hitam sangat vulgar dan tidak mempertimbangkan aspek moral, bahkan kerap pula menyinggung persoalan suku, ras, dan antargolongan (SARA). Apapun bisa menjadi komoditas kampanye hitam, asalkan lawan jatuh citranya di hadapan masyarakat pemilihnya.

Selain tidak mengindahkan aspek moral, materi kampanye hitam cenderung vulgar. Informasi apa saja terkait lawan politik, termasuk yang menerabas ruang privat seseorang, diumbar habis-habisan di hadapan publik. Secara praktikal, kampanye hitam memang efektif untuk menjatuhkan citra seseorang. Bahkan membunuh karakter seseorang, termasuk menamatkan karier politik seseorang. Citra lawan politik akan jatuh dan melahirkan sentimen negatif dari calon pemilih dan masyarakat.

Masih maraknya kampanye hitam tentu saja cukup memprihatinkan dan berbahaya bagi pembangunan demokrasi ke depan. Sebab, masyarakat disuguhi informasi yang menyesatkan sebagai bahan pertimbangan mereka dalam memilih.

Kampanye hitam menunjukkan kualitas demokrasi di Indonesia masih rendah, dan ada indikasi terdegradasi. Kampanye politik dengan cara menyuarakan kampanye hitam telah merusak tatanan demokrasi dan politik di Indonesia. Sebab, banyak parpol dan politisi yang gemar melakukan hal ini.

Selain kampanye hitam, maraknya isu-isu nonsubstansial yang diangkat ke ruang publik sungguh merisaukan. Apalagi, di era multimedia saat ini, di mana media sosial berkembang pesat sebagai sarana berkomunikasi yang paling efektif untuk mempengaruhi massa, materi semacam itu mendapat tempat untuk berkembang biak. Tak mengherankan jika materi kampanye nonsubstansial cenderung marak di media-media sosial.

Dalam konteks pilpres, masyarakat seharusnya diajak dan dididik untuk mencermati visi, misi, dan program masing-masing kandidat. Apakah yang dijanjikannya itu seturut dengan amanat Konstitusi? Selanjutnya mengukur apakah yang dijanjikannya itu akan mampu diwujudkan? Sebab, hal-hal inilah yang sangat relevan dalam rangka memilih siapa capres terbaik yang layak memegang tongkat estafet kepresidenan dalam lima tahun ke depan.

Oleh karena itu, komitmen pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk mewujudkan kampanye dan juga pilpres yang damai dan berintegritas, harus didukung semua pihak. Tim sukses masing-masing harus menunjukkan komitmen mengedepankan kampanye yang edukatif.

 

CLOSE