Persekusi di Internet Langgar UU ITE

Petugas membawa tersangka kasus persekusi Abdul Mujib (dua kanan) dan Matusin (kiri) saat rilis kasus persekusi di Polda Metro Jaya, Jakarta, 2 Juni 2017. (BeritaSatu Photo/Joanito De Saojoao)

Oleh: Abdul Muslim / GOR | Selasa, 6 Juni 2017 | 14:08 WIB

JAKARTA - Aksi memburu seseorang atau kelompok tertentu secara sewenang-wenang dan sistematis (persekusi) dengan menyebarkan daftar orang di dunia maya (internet) untuk dihakimi bertentangan dengan UU No 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pelakunya pun bisa diancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda Rp 1 miliar.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) mengatakan, aksi persekusi tidak boleh dilakukan oleh masyarakat, karena itu sama dengan main hakim sendiri.

“Kalau di dunia maya itu juga tidak bolehlah, karena di UU ITE itu melakukan ancaman, menakut-nakuti ditujukan kepada pribadi-pribadi tertentu itu ada aturannya," ujar Rudiantara di Jakarta, seperti dikutip dari laman kominfo.go.id, Senin (5/6).

Menurut dia, sesuai UU No 19/2016 tentang Perubahan atas UU ITE No 11/2008, tindakan mengancam dan menakut-nakuti kepada pribadi dapat dikenai hukuman maksimal enam tahun penjara, atau denda maksimal Rp 1 miliar. Hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat 4 dan diatur sanksinya dalam pasal 45 UU tersebut.

Pasal 45 ayat 4 menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun, datau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Karena itu, Menkominfo meminta kepada masyarakat tidak menebarkan pesan-pesan yang diviralkan untuk melakukan pengancaman. "Apalagi menerima, kemudian ditulis tolong viralkan, atau apa, itu belum tentu juga benar. Menurut saya, kalau ada kiriman pesan untuk melakukan perburuan, atau apa delet aja, tidak usah diterusin daripada urusannya panjang," ucapnya.

Sementara itu, untuk penanganan akun-akun yang menebarkan ancaman persekusi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) berkoordinasi dengan aparat kepolisian. 




Sumber: Investor Daily
ARTIKEL TERKAIT