Kemkominfo Blokir Aplikasi Telegram

Ilustrasi Telegram (Istimewa)

Oleh: Emanuel Kure / GOR | Senin, 17 Juli 2017 | 17:29 WIB

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), pada Jumat (14/7) pekan lalu, telah meminta penyedia jasa internet (internet service provider/ISP) untuk memutus akses (memblokir) terhadap 11 domain name system (DNS) milik pengelola aplikasi Telegram.

Sebelas DNS yang diblokir terdiri atas t.me, telegram.me, telegram.org, core.telegram.org, desktop.telegram.org, macos.telegram.org, web.telegram.org, venus.web.telegram.org, pluto.web.telegram.org, flora.web.telegram.org, dan flora-1.web.telegram.org. Pemblokiran pun akan berdampak tidak bisa diaksesnya layanan Telegram versi web, atau tidak bisa diakses melalui komputer.

Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kemkominfo Semuel A Pangerapan mengatakan, saat ini, pihaknya juga sedang menyiapkan proses penutupan aplikasi Telegram secara menyeluruh di Indonesia. Hal itu akan direalisasikan apabila Telegram tidak menyiapkan standard operating procedure (SOP) penanganan konten-konten yang melanggar hukum dalam aplikasinya.

Aplikasi Telegram saat ini dinilai dapat membahayakan keamanan negara karena belum menyediakan SOP dalam penanganan kasus terorisme. “Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” papar Semuel, dalam keterangannya, yang dikutip dari laman kominfo.go.id, Jumat (14/7) pekan lalu.

Menurut dia, pemblokiran terpaksa dilakukan karena banyak sekali kanal yang ada di layanan tersebut yang dinilai bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, disturbing images, dan lainnya. Semua hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dirjen Aptika juga menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan oleh pasal 40 UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Kemkominfo selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga negara dan aparat penegak hukum lainnya dalam menangani pemblokiran konten-konten yang melanggar peraturan perundangan-undangan Indonesia.

Harus Transparan
Sementara itu, pengamat telekomunikasi Heru Sutadi mengungkapkan, pemblokiran sebuah aplikasi seharusnya melalui sebuah metode dan proses yang transparan. Selain itu, proses pemblokirannya harus bisa dipertanggungjawabkan.

“Harus ada mekanisme yang sesuai, apa sudah melibatkan masyarakat? Apakah ada kajian dan lain-lain? Kalau dilakukan secara sepihak, ini bisa berbahaya. Kenapa ini diblokir, yang lain tidak? Kan banyak aplikasi lain, panel dulu. Tidak boleh diambil keputusan langsung dan sewenang-wenang juga. Harus melibatkan publik, banyak industri pakai chatbot di Telegram,” tandas Heru kepada Investor Daily.

Direktur Utama PT Telkomsel Ririek Adriansyah mengungkapkan, pendapatan operator mulai menurun sejak pemerintah melakukan pemblokiran terhadap konten negatif dan situs radikalisme. Meski demikian, penurunan yang terjadi tidak terlalu besar.

Ririek juga mengungkapkan, pihaknya tetap akan mengikuti berbagai aturan yang telah ditetapkan pemerintah terkait pemblokiran konten negatif meskipun pendapatannya mulai menurun. Dia juga menjelaskan pihaknya telah mendapatkan instruksi langsung dari pemerintah untuk membantu melakukan pemblokiran konten negatif dan situs radikalisme.

“Kalau dibilang pendapatan menurun, ya pasti menurun. Tapi tidak terlalu besarlah. Kami tetap berkomitmen membantu pemerintah mengurangi konten negatif yang beredar,” ungkap Ririek.




Sumber: Investor Daily
ARTIKEL TERKAIT