Mahfud MD: Keliru Kalau Pemerintah Disuruh Cabut RUU HIP
INDEX

BISNIS-27 428.182 (-2.86)   |   COMPOSITE 4879.1 (-9.06)   |   DBX 933.193 (7.61)   |   I-GRADE 128.434 (-0.58)   |   IDX30 404.523 (-3.21)   |   IDX80 106.174 (-0.61)   |   IDXBUMN20 268.239 (-2.84)   |   IDXG30 113.341 (-0.34)   |   IDXHIDIV20 361.328 (-3.85)   |   IDXQ30 118.527 (-0.83)   |   IDXSMC-COM 209.874 (0.28)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (0.48)   |   IDXV30 100.803 (-0.57)   |   INFOBANK15 767.134 (-9.65)   |   Investor33 355.071 (-2.81)   |   ISSI 143.565 (0.25)   |   JII 517.566 (1.34)   |   JII70 175.828 (0.4)   |   KOMPAS100 953.068 (-3.09)   |   LQ45 742.375 (-5.22)   |   MBX 1347.52 (-4.53)   |   MNC36 265.633 (-1.2)   |   PEFINDO25 258.006 (2.03)   |   SMInfra18 230.699 (-0.73)   |   SRI-KEHATI 299.246 (-2.35)   |  

Mahfud MD: Keliru Kalau Pemerintah Disuruh Cabut RUU HIP

Selasa, 23 Juni 2020 | 15:42 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / ALD

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) merupakan usulan DPR. Karena itu, pemerintah tidak bisa mencabut RUU tersebut.

Dia menjelaskan, ada dua masalah terkait RUU HIP yang kini tengah menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Dua masalah tersebut yakni masalah prosedural dan masalah substansial.

Terkait masalah substansial, ada dua masalah pokok. Pertama, terkait masalah TAP MPRS 25 Tahun 1966 tentang pembubaran PKI dan larangan penyebaran ajaran komunisme, Marxisme, dan Leninisme.

“Itu sudah diselesaikan. Artinya, semua stakeholder sudah sependapat bahwa TAP MPRS 25/1966 itu berlaku,” kata Mahfud MD kata seusai menghadiri rapat kabinet terbatas tentang antisipasi kebakaran hutan dan lahan, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Kedua, mengenai isi Pancasila yang menjadi Trisila dan Ekasila. Tapi masalah ini sudah diselesaikan secara substansial baik pemerintah maupun pengusul. Keduanya sependapat bahwa itu tidak bisa dimasukkan ke dalam UU.

“Masalah isi Pancasila yang semula pernah digagas pemerasan Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila pernah diungkapkan Bung Karno sebagai sejarah yang mau dinormakan, itu sudah diselesaikan secara substansial. Baik pemerintah maupun pengusul sudah sependapat bahwa itu tidak bisa dimasukkan dalam UU. Itu masalah substansialnya,” jelas Mahfud MD.

Namun, menurut Mahfud, ada masalah substansial tambahan, yakni RUU HIP dianggap mau menafsirkan Pancasila, serta memposisikan Pancasila kembali di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Padahal itu kan sudah final,” tegasnya.

Terkait masalah prosedural, Mahfud mengatakan, keliru bila ada desakan pemerintah harus mencabut RUU HIP. Sebab, RUU HIP itu adalah usul inisiatif DPR.

“Masalah prosedural, supaya diingat bahwa RUU itu usulan DPR. Sehingga, keliru kalau orang mengatakan kok pemerintah tidak mencabut? Ya tidak bisa dong kita cabut RUU usulan DPR,” ujarnya.

Dia menjelaskan, setelah diputuskan Presiden Joko Widodo bahwa tidak akan mengeluarkan surat presiden (surpres) untuk pembahasan RUU HIP tersebut, maka langkah yang bisa dilakukan pemerintah adalah mengembalikan RUU HIP ke DPR.

“Kita kembalikan ke sana (DPR). Masuk proses legislasi di lembaga legislatif. Kita katakan, tolong dibahas ulang. Nah mau dicabut atau tidak bukan urusan pemerintah. Kalau saling cabut, kacau nanti kehidupan bernegara kita,” terangnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Seorang Wanita di Medan Mencoba Bunuh Diri Lompat dari Eskalator Berhasil Digagalkan

Perempuan yang mencoba melompat berinisal WA (23), warga Jalan Amal Luhur, Gang Rejo, Helvetia Medan.

NASIONAL | 23 Juni 2020

Mahfud MD Minta KPK, Kejagung, dan Kepolisan Tidak Banyak Gantung Kasus

Mahfud MD meminta KPK, Kejagung, dan Polri agar tidak banyak menggantung kasus-kasus hukum. Semua kasus hukum harus segera diselesaikan.

NASIONAL | 23 Juni 2020

Menteri LHK Prediksi Puncak Karhutla pada Agustus-September

Berdasarkan pantauan perilaku hotspot, terdapat dua fase krisis karhutla di kawasan Riau, sebagian Sumatera bagian Utara dan Aceh.

NASIONAL | 23 Juni 2020

Ini Pesan Mendes Kepada 7.448 Mahasiswa KKN UNP

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar berpesan agar para mahasiswa KKN memahami skala prioritas pembangunan desanya.

NASIONAL | 23 Juni 2020

IPW Desak 3 Jenderal Polisi yang Jabat di Kementerian Pensiun Dini

Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 juga menyebutkan bahwa polisi tidak boleh merangkap jabatan di luar tugas-tugas kepolisian.

NASIONAL | 23 Juni 2020

Disabilitas Tetap Produktif pada Masa New Normal

Selain itu ibadah bersama pun dilakukan melalui aplikasi zoom.

NASIONAL | 23 Juni 2020

Sudah Menjadi UU, MK Tidak Menerima Gugatan Perppu Covid-19

Permohonan gugatan Perppu Covid-19 telah kehilangan objek.

NASIONAL | 23 Juni 2020

Penggugat Yakin MK Putuskan Tidak Menerima Uji Materi Perppu Covid-19

Boyamin sebelumnya mengaku sudah mengantisipasi disahkannya Perppu Covid-19 menjadi UU.

NASIONAL | 23 Juni 2020

Evaluasi PPDB, Ganjar: Pembuat SKD Aspal Diseret ke Ranah Hukum

"Kalau ditemukan, jangan segan untuk langsung mencopot. Karena ini soal integritas," tegas Ganjar.

NASIONAL | 23 Juni 2020

Mahfud MD Klaim Pemerintah Telah Berhasil Kurangi Kebakaran Hutan

Keberhasilan mengatasi kebakaran hutan dan lahan membuat aksi protes dari aktivis lingkungan hidup terhadap pemerintah berkurang.

NASIONAL | 23 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS