Mensos: 92 Kabupaten/Kota Tak Perbarui Data Kemiskinan Sejak 2015
INDEX

BISNIS-27 448.452 (2.34)   |   COMPOSITE 5112.19 (31.86)   |   DBX 973.986 (8.67)   |   I-GRADE 139.714 (1.48)   |   IDX30 428.304 (2.58)   |   IDX80 113.764 (0.56)   |   IDXBUMN20 291.927 (3.17)   |   IDXG30 119.182 (0.2)   |   IDXHIDIV20 379.228 (3.03)   |   IDXQ30 124.656 (0.92)   |   IDXSMC-COM 220.2 (1.7)   |   IDXSMC-LIQ 259.388 (-0.32)   |   IDXV30 107.478 (0.14)   |   INFOBANK15 831.648 (11.11)   |   Investor33 374.125 (2.2)   |   ISSI 151.171 (0.09)   |   JII 550.867 (-0.37)   |   JII70 188.056 (-0.11)   |   KOMPAS100 1022.34 (4.05)   |   LQ45 789.815 (4.4)   |   MBX 1412.7 (8.24)   |   MNC36 280.331 (1.41)   |   PEFINDO25 282.464 (2.47)   |   SMInfra18 241.575 (1.13)   |   SRI-KEHATI 316.512 (2.46)   |  

Mensos: 92 Kabupaten/Kota Tak Perbarui Data Kemiskinan Sejak 2015

Rabu, 1 Juli 2020 | 13:55 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / ALD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menyampaikan di hadapan Komisi VIII DPR, bahwa ada 92 kabupaten/kota se-Indonesia yang belum pernah memperbarui data kemiskinan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menyangkut berbagai program pemerintahan sejak tahun 2015.

Menurut Ari, sapaan akrabnya, kualitas data adalah bagian dari sense of crisis yang perlu dipertahankan, apalagi di tengah dampak pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Sesuai regulasi, DTKS memang disusun secara berjenjang dari tingkat bawah, yakni kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat pemerintah pusat yang ditangani Kementerian Sosial (Kemsos).

"Jadi sesuai UU, pengelolaan data fakir miskin memang tidak 100% adalah wewenang pusat. Artinya memang pemda kabupaten/kota maupun provinsi adalah juga diwajibkan untuk mengelola data fakir miskin di daerahnya masing-masing," kata Ari dalam rapat dengan DPR, Rabu (1/7/2020).

DTKS sendiri dibuat mulai tahun 2007 dan tahun 2015, diserahkan pengelolaannya kepada Kemsos. Verifikasi dan validasi terakhir diakukan pada tahun itu. Sejak 2015 hingga sekarang, verifikasi dan validasi dilaksanakan melalui pemda kabupaten/kota.

Sejak 2015-2020, verifikasi dilaksanakan dengan peran serta 315 kabupaten/kota. Secara keseluruhan, angkanya tidak sampai 50% dari total data yang ada. Semisal, ada kabupaten/kota yang memiliki data 1.000 penduduk, namun yang diverifikasi hanya 400. Ironisnya, ada kabupaten/kota yang sama sekali tak melakukan verifikasi dan validasi.

"Yang tdak pernah update sama sekali dari tahun 2015 ada 92 kabupaten/kota. Yang meng-update lebih dari 50% datanya adalah 103 kabupaten/kota," ujar Ari.

"Kalau diklasifikasikan, yang paling parah ada 92 kabupaten/kota. Setengah parah 319 kabupaten/kota, dan yang lumayan hanya 103 kabupaten/kota," tambahnya.

Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto, tak bisa menutupi kekecewaannya atas kinerja pemda kabupaten/kota yang tak melaksanakan proses verifikasi dan validasi data DTKS tersebut. Untuk itu, dia meminta pemerintah pusat memberi sanksi kepada pemda yang tak melaksanakan tugasnya dengan baik.

"Saya kira pemerintah daerah itu bisa diingatkan. Untuk Kemkeu juga, kalau ada kabupaten/kota yang enggak mau validasi data, bisa diancam dengan hukuman," kata Yandri.

"Data itu sumber dari segala sumber. Pak Mendes (Menteri Desa) juga, kan bisa anggaran desa ditunda dulu. Artinya bapak bapak di sini punya power," tambahnya.

Di rapat itu, selain Kemsos, hadir juga Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh menyatakan pihaknya akan mendukung penuh proses update data kemiskinan yang menjadi basis DTKS. "Ini juga dipakai sebagai baseline data Pilkada 2020," kata Zudan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

IHW Gugat BPJH di PTUN Jakarta

IHW mengajukan tuntutan terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang telah melakukan peresmian Sucofindo tanpa melibatkan MUI.

NASIONAL | 2 Juli 2020

HUT Bhayangkara, Wapres Harap Polri Bimbing Masyarakat Hadapi New Normal

Menurut Wapres, Polri memiliki peran strategis dalam upaya memutus mata rantai penularan, sekaligus membimbing masyarakat menghadapi kehidupan normal baru.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Universitas Budi Luhur Raih Penghargaan Berkat Kontribusi Selama Pandemi

Universitas Budi Luhur meraih penghargaan untuk kategori “38 Perguruan Tinggi Yang Berkontribusi Dalam Kegiatan Kerelawanan Selama Pandemi Covid-19.”

NASIONAL | 1 Juli 2020

Tersangka Pembakar Mobil Via Vallen Terancam 12 Tahun Penjara

Tersangka pembakar mobil mewah milik penyanyi dangdut Maulidia Octavia yang populer dengan nama Via Vallen terancam hukuman 12 tahun penjara.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Mendagri: Rp 961 Miliar Dana Pilkada 2020 Telah Dicairkan

Menurut Mendagri Tito Karnavian, pencairan dana tersbut sudah merupakan bentuk komitmen Kemkeu untuk mendukung penyelenggara Pilkada 2020.

NASIONAL | 1 Juli 2020

HUT Bhayangkara, Ketua MPR Dorong Polri Kedepankan Pendekatan Humanisme

Menurut Ketua MPR Bambang Soesatyo, pendekatan humanisme bukan berarti membuat Polri menjadi lemah

NASIONAL | 1 Juli 2020

Panglima TNI Beri Kejutan ke Kapolri di HUT Ke-74 Bhayangkara

Polri bersama TNI akan mengawal seluruh kebijakan pemerintah.

NASIONAL | 1 Juli 2020

HUT Ke-74 Polri, Kapolri Sebut Dirinya Goblok

Kapolri siap laksanakan perintah Presiden.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Pemda DIY Salurkan Rp 1,37 Miliar Donasi Masyarakat

Biwara pun menyatakan, bantuan yang paling tepat saat ini adalah sembako.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Ditarget Rampung 2022, Pengerjaan Seksi II Tol Semarang-Demak Capai 8 Persen

Seksi II pembangunan jalan tol Semarang Demak tersebut sepanjang 16 km, membentang dari Kecamatan Sayung sampai Demak Kota.

NASIONAL | 1 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS