Penuntutan, Rehabilitasi, dan Reintegrasi dalam Mengatasi Terorisme
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Penuntutan, Rehabilitasi, dan Reintegrasi dalam Mengatasi Terorisme

Opini: Yusa Djuyandi
Kepala Unit Internasionalisasi FISIP Unpad

Rabu, 16 September 2020 | 08:00 WIB

Salah satu bentuk ancaman bagi keamanan manusia di dunia adalah terorisme. Sebab, menurut Laqueur (1987), terorisme seringkali menjadikan masyarakat sipil yang tidak bersalah sebagai target serangan untuk mewujudkan suatu tujuan politik.

Perang global melawan terorisme diawali ketika terjadinya serangan terhadap World Trade Center (WTC) di New York pada 11 September 2001. Pascatragedi itu, Amerika Serikat (AS) dan banyak negara di dunia membuat pernyataan tegas untuk memerangi terorisme. Pada 10 November 2001, Presiden AS George W Bush, mengajak komunitas internasional untuk memerangi terorisme di seluruh dunia. Ajakan itu kemudian menjadi perhatian bagi banyak negara yang bersimpati kepada AS.

Terorisme memang tidak bermula dari adanya peristiwa teror WTC atau yang juga dikenal dengan peristiwa 9/11. Namun, memang peristiwa itu menjadi momentum global untuk menabuh genderang perang melawan teror.

Sebelum serangan terhadap WTC terjadi, teror sudah terjadi di berbagai negara dengan kelompok dan motif yang berbeda, seperti ideologi, ekonomi, maupun separatisme. Kini perhatian terhadap isu terorisme tertuju pada kelompok yang mengatasnamakan ideologi Islam, meski sesungguhnya yang dilakukan oleh kelompok tersebut tidak sejalan dengan prinsip Islam itu sendiri. Sebab Islam tidak membenarkan untuk menyerang orang-orang yang tidak bersalah untuk mencapai suatu tujuan politik.

Motif Agama
Ada beberapa motif yang melatari terjadinya teror, beberapa di antaranya sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Di antara banyak motif teror, kelompok terorisme berlatar belakang agama menjadi satu perhatian sendiri. Hal ini dikarenakan perkembangan jaringan dari organisasi kelompok teror dan aksi yang mereka lakukan menyasar berbagai tempat di banyak negara.

Tragedi 9/11 yang memicu kampanye perang melawan teror diyakini dilakukan oleh kelompok teror Islam garis keras, yaitu Al Qaida. Organisasi ini memiliki jaringan di banyak negara yang serangan dari terornya seringkali memakan banyak korban jiwa warga sipil. Meskipun organisasi ini mengklaim perjuangan Islam, namun teror mereka tidak mencerminkan Islam itu sendiri karena menyasar orang tidak bersalah sehingga menimbulkan rasa takut, bahkan banyak korban juga adalah beragama Islam.

Di Indonesia, teror oleh jaringan Al Qaida berhasil diidentifikasi dilakukan oleh Jamaah Islamiyah (JI). Kelompok ini dianggap bertanggung jawab terhadap beberapa aksi teror seperti bom di sejumlah gereja serta Bom Bali I dan II.

Upaya untuk menangani jaringan ini kemudian dilakukan pemerintah dengan menggunakan alat keamanan negara, seperti kepolisian, intelijen, serta TNI. Bahkan secara khusus kemudian pemerintah Indonesia membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di tahun 2010.

Upaya untuk menangani jaringan terorisme Al Qaida itu sendiri dilakukan baik secara represif maupun preventif. Dalam upaya preventif, pemerintah banyak melibatkan para tokoh agama (ulama) dan masyarakat untuk mampu memberikan pemahaman Islam yang sesungguhnya (Rahmatan lil Alamin). Ini dilakukan untuk melawan pemikiran sempit terhadap ajaran agama yang disebarkan oleh kelompok teror.

Ditangkap dan tewasnya banyak tokoh dan aktor intelektual JI, ditambah dengan telah berhasil dilumpuhkannya jaringan teroris internasional Al Qaida, membuat organisasi ini melemah. Beberapa tokoh yang kemudian ditangkap pada akhirnya bahkan berhasil dibina dan menyadari kesalahan mereka.

Akan tetapi lumpuhnya Al Qaida pada kenyataannya tidak mematikan radikalisme yang mengatasnamakan agama. Setelah itu muncul bentuk baru dari gerakan terorisme yang mengklaim pendirian negara berdasarkan agama, yaitu the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Sayangnya ISIS tidak hanya berkembang di Irak dan Suriah, melainkan juga tumbuh di Indonesia. Keikutsertaan beberapa WNI memang tidak mutlak didasari oleh dasar ideologis tapi juga ada yang didasarkan atas motif ekonomi.

Upaya Terintegrasi
Terorisme merupakan suatu ancaman serius bagi keamanan manusia. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa kelompok teror yang diidentifikasi terafiliasi dengan kelompok terorisme global, seperti Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Karena terorisme telah menjadi suatu persoalan serius yang gerakannya juga bersifat terstruktur, sistematis serta memiliki motif politik yang mengancam ideologi serta keamanan negara, maka terorisme kemudian diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa.

Terhadap aksi yang dilakukan oleh kelompok teror, pemerintah telah cukup banyak mengambil sikap dan langkah tegas, seperti dengan memberikan tuntutan hukum dan meredam perkembangan dari gerakan kelompok terorisme. Salah satu upaya yang kemudian di patut dicermati dalam upaya meredam gerakan terorisme adalah adanya rehabilitasi.

Tidak dapat dimungkiri bahwa terorisme berkedok agama muncul karena adanya suatu pemahaman yang keliru atas agama itu sendiri. Rehabilitasi diperlukan dalam kerangka deradikalisasi, termasuk kepada para pelaku teror yang sudah dijatuhi hukuman. Harapannya, kelak mereka dapat kembali ke masyarakat, diterima dengan baik oleh masyarakat, dan turut serta berkontribusi di dalam membangun bangsa dan negara pasca selesai menjalani hukuman (reintegrasi).

Dalam kaitannya dengan pembinaan yang telah dilakukan oleh pemerintah, beberapa eks narapidana terorisme (napiter) menyadari kesalahannya dan dapat kembali hidup berdampingan dengan masyarakat. Beberapa eks napiter kemudian juga turut serta membantu pemerintah serta ulama untuk memberikan pemahaman agama yang benar.

Pola seperti ini dianggap lebih komprehensif dalam mengatasi terorisme ketimbang hanya melakukan penuntutan hukum. Tanpa disertai dengan rehabilitasi dan reintegrasi pemerintah akan kesulitan untuk menekan terorisme dan akan tetap membuat para eks napiter mengulangi kesalahan yang sama.

Demikian pula dalam hal rencana pemulangan eks ISIS ke Indonesia, meski tidak dapat dielakkan ada penolakan atas rencana ini, namun pemerintah masih dapat memperhitungkan kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan beberapa orang untuk kembali ke Indonesia. Misalnya, bagi anak-anak di bawah umur dan kaum perempuan yang tidak bertugas sebagai kombatan.

Bagi mereka yang kelak dengan berbagai seleksi kemudian dapat dipulangkan maka selain daripada proses hukum, proses rehabilitasi dan reintegrasi juga diperlukan. Cara ini bisa dipromosikan oleh pemerintah Indonesia untuk meredakan gerakan dan dampak yang timbul dari terorisme.


BAGIKAN




TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS