Demokratisasi Jaminan Sosial
INDEX

BISNIS-27 503.122 (7.61)   |   COMPOSITE 5724.74 (89.25)   |   DBX 1066.46 (9.81)   |   I-GRADE 166.255 (3.05)   |   IDX30 491.004 (8.8)   |   IDX80 129.735 (2.65)   |   IDXBUMN20 364.991 (9.26)   |   IDXG30 133.352 (2.1)   |   IDXHIDIV20 441.973 (8.53)   |   IDXQ30 143.512 (2.54)   |   IDXSMC-COM 247.38 (3.5)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (8.02)   |   IDXV30 127.096 (4)   |   INFOBANK15 976.214 (12.27)   |   Investor33 422.656 (6.59)   |   ISSI 167.54 (3)   |   JII 607.336 (12.69)   |   JII70 209.626 (4.39)   |   KOMPAS100 1162.4 (23.4)   |   LQ45 904.834 (17.52)   |   MBX 1587.29 (26.24)   |   MNC36 315.598 (5.98)   |   PEFINDO25 317.232 (4.1)   |   SMInfra18 287.626 (7.78)   |   SRI-KEHATI 361.444 (5.7)   |  

Demokratisasi Jaminan Sosial

Opini: Timboel Siregar
Penulis adalah koordinator advokasi BPJS Watch dan sekjen OPSI.

Jumat, 20 November 2020 | 08:00 WIB

Prinsip demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jaminan sosial yang menjadi hak konstitusional bagi seluruh rakyat harus dikelola secara demokratis. Walupun prinsip demokrasi tidak secara eksplisit ada dalam prinsip jaminan sosial, tetapi pelaksanaannya harus mengacu pada nilai demokrasi.

Ketika prinsip demokrasi menjadi acuan dalam mengelola dan menjalankan semua sistem dalam negara ini tentunya pelaksanaan jaminan sosial pun dalam regulasi maupun implementasinya harus mengacu pada prinsip demokrasi. Demokrasi yang kuat bersumber pada kehendak rakyat dan bertujuan untuk mencapai kebaikan atau kemaslahatan bersama (Mochtar Mas’oed, Negara, Kapital dan Demokrasi, cetakan kedua, Pustaka Pelajar,Yogyakarta, 1999, halaman 6), sehingga jaminan sosial juga harus diposisikan sebagai kehendak rakyat yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Persoalan Jaminan Sosial
Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah memberikan manfaat bagi rakyat, yang sebelumnya mungkin takut berobat karena faktor biaya. Pelaksanaan JKN yang terus didera defisit ini lambat laun diarahkan pada upaya mengatasi masalah defisit dengan penurunan manfaat.

Ketika menurunkan manfaat JKN, pemerintah tidak mendasari keputusannya pada prinsip demokrasi yang mengacu pada kehendak rakyat yang bermuara pada kebaikan. Rakyat dan wakil rakyat tidak diajak bicara untuk penurunan ini. Beberapa pelayanan yang dikurangi, antara lain dihapuskannya beberapa obat dari formularium nasional (fornas), sehingga peserta harus membeli obat sendiri. Kecelakaan kerja yang dialami masyarakat tidak dijamin JKN karena diasumsikan seluruh korban kecelakaan kerja adalah peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang, tidak dijamin JKN lagi.

Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN menjamin obat ditanggung JKN. Namun, ketika pemerintah mengeluarkan obat tertentu dari fornas secara sepihak dan tidak memberikan alternatif obat yang ada dalam fornas, sehingga obat tetap dijamin, maka peserta akan sulit mengakses obat tersebut.

Pekerja informal belum banyak yang tahu dan menjadi peserta program JKK, serta tidak ada kewajiban mengikuti program JKK. Namun, BPJS Kesehatan menggeneralisasi pekerja informal yang mengalami kecelakaan kerja menjadi tanggungan BPJS Ketenagakerjaan. Akibatnya pekerja informal tidak dijamin oleh siapa pun yang seharusnya dijamin JKN. Bagi pekerja formal yang diwajibkan ikut JKK oleh PP Nomor 44 Tahun 2015 memang tidak menjadi tanggungan JKN lagi. Hal ini jelas, tetapi tidak untuk pekerja informal. Kebijakan sepihak BPJS Kesehatan ini merugikan pekerja informal peserta JKN.

Demikian juga dengan tidak dijaminnya lagi korban akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang, seperti diatur dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018. Peraturan sebelumnya, Perpres Nomor 19 tahun 2016, korban tersebut dijamin. Seharusnya pemerintah memastikan jaminan JKN tetap diterima oleh para korban tersebut.

Tentunya tidak hanya dari sisi regulasi, dari sisi implementasi pun masih terjadi pelanggaran hak peserta. Pelanggaran ini dimulai dari ketidaktahuan peserta atas hak-haknya di JKN. Hal ini akibat rendahnya sosialisasi dan edukasi seluruh regulasi JKN, serta serta cepat berubah, kepada peserta JKN. Hak atas informasi sebagai salah satu bentuk kedaulatan rakyat harusnya diimplementasikan sebagai hak peserta mendapatkan sosialisasi dan edukasi tentang JKN.

Demokrasi informasi tersebut sebenarnya diamanatkan Pasal 16 UU SJSN yang menyatakan setiap peserta berhak memperoleh manfaat dan informasi atas pelaksanaan jaminan sosial. Pasal 15 ayat (2) mewajibkan BPJS memberikan informasi tersebut, tetapi amanat ini tidak serta merta dilaksanakan. Pemerintah dan BPJS hanya mengasumsikan seluruh regulasi yang diterbitkan dianggap sudah diketahui oleh peserta.

Terkait dengan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan pun tidak lepas dari regulasi yang tidak demokratis bagi peserta pekerja informal. Menurut Hans Kelsen, awal ide demokrasi adalah adanya ide kebebasan yang berada dalam benak manusia untuk bisa menjadi sejahtera. Kehadiran Pasal 42 ayat (1) UU SJSN menutup peluang pekerja informal mengikuti program Jaminan Pensiun (JP), karena pekerja informal tidak memiliki pemberi kerja.

Seharusnya pekerja informal pun diberi kebebasan untuk mengikuti program JP sehingga di masa tuanya mereka bisa hidup sejahtera. Ke depan tentunya pemerintah harus memberikan ruang kebebasan bagi pekerja informal mengikuti JP dengan merevisi Pasal 42 ayat (1).

Masih rendahnya kepesertaan program JKK dan Jaminan Kematian (JKm) bagi pekerja informal, sekitar 2,5 juta peserta, tidak lepas dari rendahnya tingkat sosialisasi dan edukasi JKK dan JKm kepada pekerja informal. Dengan iuran Rp 16.800 per orang per bulan untuk program JKK dan JKm, dengan kenaikan manfaat JKK dan JKm pada PP Nomor 82 Tahun 2019, banyak pekerja informal yang mau dan mampu mengikuti kedua program ini.

Salah satu prinsip demokrasi yang dijalankan negara adalah keadilan anggaran negara bagi rakyat miskin. Hadirnya Pasal 46C UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan iuran program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja formal dibayar oleh pemerintah pusat, seharusnya diawali oleh peran pemerintah pusat membiayai iuran JKK dan JKm bagi pekerja informal miskin, seperti pemulung, petani miskin, dan nelayan miskin.

Hingga saat ini pemerintah pusat belum mengikutsertakan pekerja informal miskin di JKK dan JKm pada BPJS Ketenagakerjaan sebagai peserta penerima bantuan iuran. Hadirnya Pasal 46C merupakan bentuk ketidakadilan bagi pekerja informal miskin dan ini akan memicu kecemburuan mereka. Penulis berharap Pasal 46C harus diikuti oleh keikutsertaan pekerja informal miskin pada JKK dan JKm mulai 2021, sehingga JKP bagi pekerja formal dan JKK-JKm bagi pekerja informal miskin bisa berjalan bersama.


BAGIKAN






TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS