Haluan Negara Tak Ganggu Sistem Presidensial
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Haluan Negara Tak Ganggu Sistem Presidensial

Jumat, 6 Desember 2019 | 17:18 WIB
Oleh : Adi Marsiela / ALD

Bandung, Beritasatu.com - Rencana menghidupkan kembali haluan negara, dipastikan tidak akan mengganggu praktik sistem presidensial. Konsep haluan negara ke depan, tidak akan menempatkan presiden sebagai mandataris MPR, namun mengedepankan akuntabilitas publik.

Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana menegaskan, dengan adanya haluan negara yang disusun MPR, tidak otomatis presiden bertanggung jawab kepada MPR sehingga mengganggu sistem presidensial yang dianut.

“Presiden bisa menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan haluan negara dalam sidang tahunan MPR. Bahkan di forum itu tidak hanya presiden, tetapi semua lembaga negara juga melaporkan kinerja pelaksanaan haluan negara. MPR berwenang mengundang semua lembaga negara. Dengan demikian, prinsip akuntabilitas publik dikedepankan,” ujar Widodo saat menjadi panelis dalam focus group discussion (FGD) tentang Urgensi Haluan Negara dalam Menentukan Arah Pembangunan Nasional dan Daerah. FGD tersebut digelar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bersama BeritaSatu Media Holdings dan Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), di Kampus Unpar, Bandung, Kamis (5/12).

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPD Nono Sampono menjamin, implementasi haluan negara tidak akan mengganggu presidensial. “Ada pandangan yang mengemuka ini (haluan negara) menjadi pintu masuk impeachment (pemakzulan) terhadap presiden. Ini tidak diarahkan untuk itu, tetapi pada urgensi kebutuhan adanya haluan negara yang mendasari semua kebijakan pembangunan secara mengikat,” jelasnya.

Nono menegaskan, pembentukan haluan negara melalui amendemen Konstitusi tidak bisa dihindarkan. “Ini sudah menjadi kesepakatan 9 fraksi di MPR ditambah DPD. Meski demikian, penyerapan aspirasi terap terus kami lakukan,” ungkapnya.

Menurutnya, perubahan UUD 1945 sekaligus momentum untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan, terutama peran DPD. “Harus diakui, saat ini antara DPR dan DPD belum berimbang. Melalui penyusunan haluan negara kelak, ini bisa disempurnakan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komite I DPD Teras Narang menjelaskan, adanya pandangan bahwa haluan negara berpotensi menjadi pintu masuk pemakzulan, harus disikapi secara bijaksana. “Itu dua hal yang terpisah. Haluan negara berangkat dari kebutuhan. Sedangkan impeachment hal terpisah yang diatur UU, dan prosesnya panjang,” katanya.

Terkait peran DPD, Teras menegaskan, perlu ada satu pasal yang menegaskan peran dan wewenang DPD. “Sebab, jika berbicara soal daerah, DPD adalah representas yang nyata,” katanya. [153/A-17]



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


BERITA LAINNYA

Tanpa GBHN, Indonesia Terpuruk

Haluan negara tidak hanya mengikat eksekutif, tetapi juga legislastif, yudikatif, dan lembaga penyelenggara negara lainnya.

POLITIK | 6 Desember 2019

Haluan Negara Penting untuk Atasi Ketimpangan

MPR menerima masukan mengenai sorotan terhadap ketimpangan ekonomi yang besar di masyarakat.

POLITIK | 6 Desember 2019

Amendemen UUD, Pintu Masuk Menghidupkan Haluan Negara

MPR sebagai lembaga negara yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD, bisa mencantumkan kembali haluan negara melalui amendemen Konstitusi.

POLITIK | 6 Desember 2019

Tidak Ditunjuk Prabowo, Fadli Zon Legawa

Prabowo Subianto, telah menunjuk juru bicara khusus (jubirsus) untuk partainya.

POLITIK | 6 Desember 2019

Prabowo Tunjuk Nama Jubir Khusus, Fadli Zon Tidak Termasuk

Tujuan penunjukan jubirsus ini terkait dengan posisi Gerindra sebagai salah satu parpol pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

POLITIK | 6 Desember 2019

Kongres, Momentum PAN Deklarasikan Diri Sebagai Oposisi

"Karena PAN tidak dapat apapun, ya sekalian saja jadi oposisi, tentu oposisi yang kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya sebatas oposisi biasa."

POLITIK | 6 Desember 2019

Prabowo Tunjuk Lima Jubir Khusus

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto menunjuk lima orang sebagai juru bicara khusus partai.

POLITIK | 6 Desember 2019

Guntur Romli: Kasus Jakfar Shodiq Jadi Alasan Kuat Pembubaran FPI

Pemerintah diminta untuk tidak ragu-ragu membubarkan FPI setelah satu anggota mereka menghina Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

POLITIK | 6 Desember 2019

Presiden Sebut Sudah Temukan Cara Atasi Defisit BPJS Kesehatan

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah telah menemukan jurus untuk mengatasi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

POLITIK | 6 Desember 2019

Dinilai Tidak Efektif, Sanksi Pidana Pemilu Diusulkan untuk Dikurangi

Bawaslu mendorong agar UU Pemilu memperbanyak dan memperkuat sanksi administrasi pemilu, seperti sanksi diskualifikasi.

POLITIK | 6 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS