Proyek Strategis Nasional, Tol Balikpapan - Samarinda Dilanjutkan

Proyek Strategis Nasional, Tol Balikpapan - Samarinda Dilanjutkan
Pembangunan Proyek Tol Balikpapan-Samarinda, Balikpapan, Kalimantan Timur ( Foto: Kementerian PUPR )
Winda Ayu Larasati / WIN Senin, 7 Oktober 2019 | 17:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pembangunan proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda yang sempat terhenti, kini kembali dilanjutkan. Hal itu setelah Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) Eko D. Heripoerwanto melakukan kunjungan lokasi ke pembangunan untuk memantau progres pengerjaan jalan tol tersebut di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat (3/5/2019).

“Jalan tol ini (Balikpapan-Samarinda) di koridor 2,3 dan 4 adalah contoh KPBU yang merupakan konsorsium antara Jasa Marga, Wijaya Karya, Pembangunan Perumahan (Persero) dan Bangun Tjipta dengan Badan Usaha PT. JBS (Jasa Marga Balikpapan Samarinda)”. Ujar Eko.

Jalan tol Balikpapan-Samarinda kembali dilanjutkan karena menjadi salah satu ruas yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Jalan tol yang memiliki panjang 99,350 kilometer tersebut terbagi ke dalam lima seksi yakni Seksi I ruas KM 13 Balikpapan-Samboja sepanjang 21,980 kilometer, Seksi II ruas Samboja-Muara Jawa sepanjang 30,050 kilometer, Seksi III ruas Muara Jawa-Palaran sepanjang 18.300 kilometer, Seksi IV ruas Palaran-Jembatan Mahkota II sepanjang 17,150 kilometer dan Seksi V ruas kilometer 13-Sepinggan sepanjang 11,500 kilometer.

Pengerjaan jalan tol tersebut dimulai pada November 2016 dan ditargetkan akan beroperasi pada Mei 2019. Namun pengerjaan tersendat lantaran terjadi beberapa kasus sengketa lahan dan tersendatnya proses pembebasan lahan yang membuat waktu yang ditargetkan mundur menjadi Agustus 2019.

Diketahui proyek pembangunan tersebut membelah Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto dan Hutan Lindung Sungai Manggar (HLSM).

Sementara pemerintah telah menyiasati ketidakseriusan fungsi kawasan lindung dengan mengeluarkan surat keputusan Menteri Kehutanan Indonesia Nomor: SK.554/Menhut-II/2013 yang menjadi dasar hukum direvisinya RT RW Provinsi Kalimantan Timur.



Sumber: BeritaSatu.com