DJPI Diresmikan untuk Mendorong Percepatan Pembangunan

DJPI Diresmikan untuk Mendorong Percepatan Pembangunan
Suasana peresmian Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Kementerian PUPR.
Bonifacius Jaka / WIN Senin, 14 Oktober 2019 | 17:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penguatan dan revitalisasi organisasi. Caranya mengubah Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan menjadi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Kementerian PUPR. Tujuannya untuk mendukung ketersediaan pembiayaan infrastruktur penunjang percepatan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 135/2018 tentang Kementerian PUPR yang ditandatangani langsung Presiden Joko Widodo.

Dalam Perpres tersebut, Ditjen Pembiayaan Perumahan pada Pasal 4 Perpres No. 15 Tahun 2015, berubah menjadi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dipimpin oleh seorang Dirjen yakni Eko D. Heripoerwanto. Eko menjelaskan deskripsi pekerjaannya yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembiayaan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan perpres tersebut yang tercantum pada Pasal 24.

Selain itu, Eko juga menguraikan fungsi-fungsi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Fungsi itu antara lain pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi dan layanan investasi infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.

Kemudian pelaksanaan administrasi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam Perpres No. 135/2018 juga disebutkan penyesuaian anggaran Kementerian PUPR setelah ditetapkannya Peraturan Presiden ini dilaksanakan pada tahun anggaran 2019. “Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Pekerjaan Umum dan Perumahan dibentuk untuk merespon pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masif oleh Pemerintah saat ini dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Ditjen ini juga bertugas membuat rencana strategis dalam hal pembiayaan dan berkolaborasi dengan swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).



Sumber: BeritaSatu.com