AS Kurangi Bantuan Militer untuk Kamerun

AS Kurangi Bantuan Militer untuk Kamerun
Seorang wanita Kamerun membawa tas berisi bantuan berupa selimut, alas tidur, perlengkapan masak dan perlengkapan yang diberikan USAID/OFDA. ( Foto: Istimewa )
Unggul Wirawan / JAI Kamis, 7 Februari 2019 | 15:15 WIB

Washington, Beritasatu.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) memutuskan untukmengurangi bantuan dana dan peralatan militer untuk Kamerun.

Kebijakan itu dilakukan terkait kekhawatiran AS terhadap catatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan pemerintah Kamerun.

Seperti dilaporkan CNN, Rabu (6/2), AS bermaksud untuk "mengakhiri" lebih dari US$ 17 juta dalam bantuan keamanan, termasuk dana untuk radar, empat kapal patroli kelas bek, sembilan kendaraan lapis baja, program pelatihan untuk pesawat terbang C-130 dan helikopter.

Rencana peningkatan persenjataan militer Kamerun yang didanai AS terhadap pesawat Cessna milik elit Batalyon Intervensi Kamerun juga telah dihentikan. Batalion Kamerun ini telah dituduh terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Sebagian dari uang bantuan keamanan telah ditunda oleh Kongres AS karena keprihatinan pelanggaran HAM. AS juga membatalkan tawaran untuk Kamerun menjadi kandidat untuk Program Kemitraan Negara.

“Kami telah memberi tahu pemerintah Kamerun bahwa kurangnya kemajuan dan kejelasan tentang tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggapi tuduhan yang kredibel atas pelanggaran berat hak asasi manusia dapat mengakibatkan penskorsan bantuan AS yang lebih luas,” bunyi pernyataan Departemen Luar Negeri AS, Rabu.

Departemen Luar Negeri AS juga menhyatakan bahwa adalah kepentingan Kamerun untuk menunjukkan transparansi yang lebih besar dalam menginvestigasi dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pasukan keamanan, khususnya di Wilayah Barat Laut, Barat Daya, dan Utara.

AS telah memiliki ratusan tentara di Kamerun yang ditugaskan untuk melatih, memberi nasihat teknis, dan membantu pasukan lokal dalam pertempuran mereka melawan ISIS Afrika Barat, Boko Haram dan organisasi ekstremis keras lainnya di wilayah sekitar Danau Chad.

Sebelumnya pada Mei 2018, Duta Besar AS untuk Kamerun, Peter Henry Barlerin, memberikan pidato yang menuduh pasukan keamanan pro-pemerintah Kamerun melakukan pembunuhan yang ditargetkan, penahanan tanpa akses ke bantuan hukum, keluarga, atau Palang Merah, dan pembakaran dan penjarahan desa-desa.

Peter Henry Barlerin juga menuduh separatis Anglophone melakukan pembunuhan polisi, penculikan pejabat pemerintah, dan pembakaran sekolah. Negara Afrika ini telah dilanda oleh kekerasan antara pemerintah, yang dipimpin oleh penutur bahasa Prancis, dan Anglophones yang menghuni wilayah berbahasa Inggris di Kamerun.

“Kami terus mendesak pemerintah Kamerun untuk menanggapi semua dugaan pelanggaran HAM berat yang serius, menginvestigasi tuduhan itu secara menyeluruh, meminta pertanggungjawaban pelaku pelanggaran tersebut, dan mengungkapkan hasil investigasi kepada orang-orang Kamerun,” bunyi pernyataan Departemen Luar Negeri AS.

 

 



Sumber: CNN/Suara Pembaruan