Mantan Presiden Sudan Didakwa Bunuh Demonstran

Mantan Presiden Sudan Didakwa Bunuh Demonstran
Demonstran membakar ban sambil memblokir Jalan Nil pada hari kedua aksi protes yang berlanjut di ibu kota Sudan Khartoum, Sudan, Senin (13/5/2019). ( Foto: AFP / ASHRAF SHAZLY )
Natasia Christy Wahyuni / JAI Selasa, 14 Mei 2019 | 14:28 WIB

Khartum, Beritasatu.com - Jaksa penuntut umum Sudan, Senin (13/5/2019), mendakwa Presiden Omar al-Bashir yang digulingkan, dengan tuduhan menghasut dan terlibat dalam pembunuhan para pengunjuk rasa.

Tuduhan tersebut bermula dari penyelidikan atas kematian Babiker Abdul Hamed, seorang tenaga medis yang terbunuh dalam protes yang menyebabkan berakhirnya pemerintahan al Bashir pada April 2019.

Nasib Omar al-Bashir kini tidak jelas. Dia dilaporkan ditangkap setelah digulingkan. Omar al-Bashir juga menghadapi penyelidikan atas tuduhan pencucian uang dan pendanaan teror.

Menurut BBC, sebagian warga Sudan tidak akan percaya bahwa Bashir benar-benar dalam kesulitan karena kejahatan semacam itu sampai mereka melihatnya di pengadilan.

Pada Desember 2018, pengunjuk rasa mulai berdemonstrasi menentang keputusan pemerintah untuk melipatgandakan harga roti. Protes segera berubah menjadi kemarahan luas terhadap pemerintahan 30 tahun presiden, yang dipimpin oleh para dokter.

Lima minggu setelah unjuk rasa, pada 17 Januari 2019, para saksi mata mengatakan pasukan pemerintah menembakkan amunisi langsung kepada para demonstran dan membunuh seorang dokter.

Babiker Abdul Hamed telah merawat pengunjuk rasa yang terluka di rumahnya di Khartoum ketika polisi menembakkan gas air mata ke dalam gedung.

Seorang saksi mengatakan kepada BBC bahwa dokter berusia 27 tahun itu telah berjalan dengan tangan di udara. Sang dokter mengatakan kepada polisi bahwa dia adalah seorang dokter tapi malah langsung ditembak pada 19 Januari lalu di depan banyak saksi mata.

Sang dokter adalah satu dari puluhan orang yang tewas dalam protes anti-pemerintah. Para pengunjuk rasa kemudian melakukan aksi duduk di luar markas militer untuk menuntut pasukan militer presiden keluar.

Dewan militer mengambil alih kekuasaan pada 11 April 2019, tetapi demonstran bersikeras bahwa mereka menyerahkan kepada pemerintahan sipil. Perundingan antara militer dan koalisi oposisi telah berlangsung dalam upaya untuk membentuk badan transisi bersama untuk menjalankan negara.

Menurut sumber pengadilan, April 2019, jaksa penuntut umum Sudan telah mulai menyelidiki mantan presiden Omar al-Bashir yang digulingkan atas tuduhan pencucian uang dan kepemilikan sejumlah besar mata uang asing tanpa dasar hukum,.

Sumber itu mengatakan bahwa intelijen militer telah menggeledah rumah Bashir dan menemukan koper-koper memuat lebih dari US$ 351.000 (sekitar Rp 5 miliar) dan enam juta euro (sekitar Rp 86,4 miliar), serta lima juta pound Sudan.

"Kepala jaksa penuntut umum memerintahkan (mantan) presiden ditahan dan dengan cepat menginterogasi dalam persiapan untuk membawanya ke pengadilan," kata seorang sumber pengadilan kepada Reuters.



Sumber: Suara Pembaruan/Al Jazeera/BBC