Uni Afrika Tangguhkan Status Keanggotaan Sudan

Uni Afrika Tangguhkan Status Keanggotaan Sudan
Demonstran membakar ban sambil memblokir Jalan Nil pada hari kedua aksi protes yang berlanjut di ibu kota Sudan Khartoum, Sudan, Senin (13/5/2019). ( Foto: AFP / ASHRAF SHAZLY )
Unggul Wirawan / WIR Jumat, 7 Juni 2019 | 08:07 WIB

Khartoum, Beritasatu.com- Uni Afrika (AU) menangguhkan status keanggotaan Sudan sampai pembentukan pemerintahan sipil, pada Kamis (6/6). Tindakan ini mengintensifkan tekanan global pada para pemimpin militer baru untuk mundur setelah kekerasan terburuk sejak jatuhnya Omar al-Bashir pada April lalu.

Kantor UA di Etiopia merencanakan upaya mediasi, dengan Perdana Menteri Abiy Ahmed pada Jumat (7/6). Satu sumber diplomatik mengatakan ada upaya untuk mempertemukan anggota Dewan Transisi (TMC) dan oposisi yang berkuasa.

Kedua belah pihak telah melakukan pembicaraan mengenai transisi yang dipimpin sipil ke demokrasi. Tetapi negosiasi mereka yang sudah goyah runtuh ketika pasukan keamanan menyerbu satu kamp aksi unjuk rasa pada Senin (3/6) sehingga menewaskan puluhan orang.

Pertemuan di ibu kota Etiopia, Addis Ababa, dewan perdamaian dan keamanan UA merespons pelanggaran aturan konstitusi dengan menangguhkan Sudan.

Uni Eropa (UE) mendukung keputusan UA tersebut, dengan mengatakan "menetapkan kriteria yang jelas untuk pemulihan proses politik yang damai dan kredibel" di Sudan.

UE juga mendesak kekuatan asing untuk menahan diri dari campur tangan dalam urusan Sudan dan menyerukan pembebasan Yasir Arman, wakil kepala pemberontak Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan-Utara yang ditangkap di kediamannya di Khartoum pada Rabu (5/6).

Mantan penguasa kolonial, Inggris memanggil duta besar Sudan untuk Kantor Luar Negeri pada hari Kamis untuk menyatakan keprihatinannya.

Aliansi oposisi Deklarasi Kebebasan dan Perubahan (DFCF) mengatakan pihaknya tidak siap untuk lebih banyak dialog dan menuntut militer menyerahkan kekuasaan.



Sumber: Suara Pembaruan