Negara-negara Dunia Serukan Akhiri Kekerasan di Libia

Negara-negara Dunia Serukan Akhiri Kekerasan di Libia
Pasukan yang mendukung Pemerintah Libia berpatroli menggunakan tank seusai serangan udara di Wadi Ribe, sekitar 30 kilometer bagian selatan Kota Tripoli, Libia, Jumat (12/4/2019). ( Foto: AFP / Mahmud Turkia )
Natasia Christy Wahyuni / WIR Rabu, 17 Juli 2019 | 11:12 WIB

Paris, Beritasatu.com- Negara-negara di dunia yaitu Prancis, Inggris, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), Amerika Serikat (AS), dan Italia, menyerukan untuk segera mengakhiri permusuhan di sekitar ibu kota Libia, Tripoli, serta memperingatkan bahwa kelompok teroris berusaha mengeksploitasi kekosongan keamanan di negara itu.

Lewat pernyataan bersama yang jarang dikeluarkan, Selasa (16/7), keenam negara itu mendesak pihak-pihak yang bertikai di Libya untuk kembali kepada proses politik yang dimediasi oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

“Tidak ada solusi militer di Libya,” sebut pernyataan itu.

Ditambahkan, kekerasan yang berlangsung terus-menerus telah menewaskan hampir 1.100 jiwa, mengungsikan lebih dari 100.000 orang, dan memicu peningkatan keadaan darurat kemanusiaan.

Komandan militer pemberontak, Khalifa Haftar dari Tentara Nasional Libia (LNA), telah berjuang melawan milisi sejak April lalu untuk merebut kendali atas Tripoli dari tangan internasional di bawah Pemerintahan Kesepakatan Nasional (GNA).

Desakan GNA di ibu kota belum sampai melampaui pinggiran selatan Tripoli, tapi sudah membuat Libya menjadi tidak stabil. Negara itu juga telah terperosok dalam kekacauan sejak penggulingan diktator Moammar Kadhafi yang didukung NATO pada 2011, serta perpecahan antara pemerintahan timur dan barat sejak 2014.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan perang perebutan Tripoli telah menewaskan setidaknya 1.093 orang, termasuk 106 warga sipil. Lebih dari 100.000 orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka.

Di tengah konflik, PBB dipaksa awal tahun ini untuk mengabaikan rencana atas konferensi dalam rangka menjembatani kesepakatan untuk menggelar pemilu sebagai bagian dari solusi atas krisis politik Libia.

Pertemuan itu dijadwalkan untuk mempertemukan Haftar dan Perdana Menteri (PM) GNA, Fayez al-Sarraj, di kota barat daya, Ghadames, pada 14-16 April 2019, namun ditunda hanya beberapa hari sebelumnya.



Sumber: Suara Pembaruan