1 Juta Warga Sudan Selatan Terdampak Banjir

1 Juta Warga Sudan Selatan Terdampak Banjir
Seorang ibu dan dua anaknya mengungsi dari banjir yang melanda di Sudan Selatan. ( Foto: Jesuit Refugee Service / Dokumentasi )
Natasia Christy Wahyuni / RSAT Sabtu, 26 Oktober 2019 | 11:15 WIB

Khartoum, Beritasatu.com -  Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melaporkan hampir satu juta orang di Sudan Selatan terdampak banjir besar. Sebagian besar wilayah negara itu hancur akibat banjir sejak Juli 2019, menyebabkan komunitas-komunitas tenggelam, dan memaksa ratusan ribu orang meninggalkan rumah mereka.

Diperkirakan 908.000 orang terdampak akibat banjir, termasuk orang-orang terlantar di dalam negeri, para pengungsi, dan komunitas asal mereka. Sudan Selatan juga telah terpukul dengan perang saudara selama bertahun-tahun yang mengakibatan perpindahan massal, dan merusak perekonomian negara itu.

Koordinator Kantor PBB untuk Urusan Koordinasi Kemanusiaan (OCHA), Alain Noudeho, mengatakan situasi saat ini sangat memprihatinkan karena hujan kemungkinan akan berlanjut selama 4-6 minggu, sehingga membuat orang-orang terancam resiko.

Banjir juga telah membatasi akses kepada fasilitas kesehatan, pusat-pusat nutrisi, layanan dasar lainnya, serta pasar.

Di antara 32 wilayah yang terendam banjir di Jonglei, Nil Atas, Warrap, Equatoria Timur, Bahr el-Ghazal Utara, Unity dan Lakes, sebanyak lebih dari tiga juta orang membutuhkan bantuan.

Banyak di antara wilayah yang terdampak sudah memiliki kebutuhan kemanusiaan sebelum terjadi banjir, dengan lebih dari 60% diantar mereka terkategori berada pada tingkat kekurangan gizi akut. Di sisi lain, krisis tidak akan berakhir ketika air surut karena kerusakan yang cukup parah pada tanaman, lahan subur, dan ternak.

“Ini akan menghambat kemampuan keluarga untuk menghidupi diri mereka sendiri selama berbulan-bulan,” kata Noudeho.

Meskipun kaya akan minyak, Sudan Selatan merupakan salah satu negara termiskin di dunia.

Negara itu memperoleh kemerdekaan dari Sudan Utara pada 2011 setelah puluhan tahun perang, tapi mengalami konflik sendiri di dalam negeri pada akhir 2013.

Di bawah tekanan kekuatan kawasan dan internasional, pihak-pihak yang bertikai menandatangani kesepakatan damai pada September 2018, tapi peluncurannya ditunda.



Sumber: Suara Pembaruan