UE Sumbang Rp7,29 Triliun untuk Sudan

UE Sumbang  Rp7,29 Triliun untuk Sudan
Para pemrotes Sudan memblokade jalan di Khartoum dengan membakar ban dan memasang batu-batu ketika militer berusaha membubarkan unjuk rasa di luar markas tentara Sudan. ( Foto: AFP / Dokumentasi )
Unggul Wirawan / WIR Jumat, 1 November 2019 | 10:56 WIB

Kairo, Beritasatu.com- Negara-negara Uni Eropa (UE) akan memberikan 466 juta euro (Rp 7,29 triliun) dalam bentuk hibah dan bantuan kemanusiaan untuk Sudan. Pada Rabu (30/10), kantor berita negara SUNA menyatakan hibah diberikan setelah delegasi Uni Eropa bertemu dengan menteri luar negeri Sudan di Khartoum.

Pertama-tama, UE akan memberikan hibah sebesar 200 juta euro (US$ 221,72 juta atau Rp 3,47 triliun) diikuti oleh lainnya senilai 141 juta euro di kemudian hari. UE juga akan memberi Sudan 100 juta euro dan 25 juta sebagai bantuan kemanusiaan.

Pencantuman Sudan pada sponsor teror negara bagian AS telah memblokirnya dari penerimaan dana asing yang sangat dibutuhkan, termasuk dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional.

Menteri Luar Negeri Asmaa Abdallah mengatakan kepada delegasi Uni Eropa bahwa prioritas pemerintahan transisi Khartoum "memerlukan dukungan dari komunitas internasional dan penghapusan pembatasan terhadap Sudan, terutama penghapusan Sudan dari daftar teror AS.

“Delegasi tersebut akan mempelajari kebutuhan Sudan pada tahap ini dan berkoordinasi dengan otoritas yang kompeten untuk mendukung proyek pembangunan,” lapor SUNA.

Pemerintah transisi Sudan dibentuk bulan lalu sebagai bagian dari perjanjian pembagian kekuasaan tiga tahun yang ditandatangani Agustus antara pihak militer dan sipil serta kelompok-kelompok protes.

Satu dewan militer telah memerintah Sudan setelah penggulingan presiden lama Omar al-Bashir pada April setelah 16 minggu protes jalanan terhadap pemerintahannya yang berjalan 30 tahun.

Para pengunjuk rasa tetap di jalanan, menekan dewan militer untuk menyerahkan kekuasaan kepada warga sipil. Demonstrasi memuncak dalam kesepakatan Agustus yang kemudian membentuk dewan penguasa transisi.



Sumber: Suara Pembaruan