Kasus Desa Fiktif, Polda Sultra Periksa 57 Saksi
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Kasus Desa Fiktif, Polda Sultra Periksa 57 Saksi

Rabu, 6 November 2019 | 19:38 WIB
Oleh : Aichi Halik / AHL

Kendari, Beritasatu.com - Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) memeriksa 57 saksi terkait kasus desa-desa siluman atau fiktif di Kabupaten Konawe. Hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

Kasubit Informasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Humas Polda Sulawesi Tenggara, Kompol Dolfi Kumase mengatakan, polisi masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait penetapan status tersangka terhadap saksi-saksi.

“Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih menunggu hasil audit BPKP,” kata Dolfi di Mapolda Sultra, Kendari, Rabu (6/11/2019).

Dolfi mengatakan, dari hasil pemeriksaan Subdit Tipikor, terdapat 23 desa yang tidak sesuai prosedur, yakni menggunakan dokumen yang tidak sah.

"Hasil identifikasi dari 57 desa, ada 23 desa tidak terdata di Kemdagri dan dua desa di antaranya tidak ada atau fiktif," ujar Dolfi.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani sebelumnya membeberkan adanya desa fiktif, salah satunya berada di Kabupaten Konawe, Sultra.

Sementara itu, Satgas Kementerian Desa mengatakan, tiga desa yang disebut fiktif tersebut yakni Desa Ulu Meraka di Kecamatan Lambuay, dan Desa Uepai serta Desa Morehe di Kecamatan Uepai.

Desa-desa ini tidak memiliki wilayah, penduduk, kepala desa, dan tidak memiliki struktur organisasi desa, namun menjadi penerima bantuan dana desa.



Sumber:BeritaSatu TV


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

KPK Meyakini Sofyan Basir Berperan dalam Kasus PLTU Riau-1

KPK memastikan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan tersebut.

NASIONAL | 6 November 2019

Tiga Asosiasi Tolak Usulan Revisi PP 109/2012

Tiga asosiasi menolak usulan Kemenkes RI terkait rancangan revisi Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (PP 109/2012)

NASIONAL | 6 November 2019

Sistem Pengadaan Elektronik Tingkatkan Transparansi dan Buka Akses Pasar

Sistem pengadaan secara elektronik terbukti memudahkan proses pengadaan, meningkatkan transparansi dan membuka akses pasar pengadaan yang lebih baik.

NASIONAL | 6 November 2019

Pakar Sarankan Dewas KPK Tak Pernah Dihukum Pidana di Atas 5 Tahun

“Selain persyaratan yang lain terkait integritas dan lainnya. Dewas harus memahami masalah korupsi dan tugas KPK,” kata mantan Ketua Pansel KPK itu.

NASIONAL | 6 November 2019

TNI Siap Bantu Polri Amankan Pilkada 2020

TNI menyiapkan personel dan alat utama sistem persenjataan.

NASIONAL | 6 November 2019

Jokowi: Tangkap Pembuat Desa Fiktif

Menkeu Sri Mulyani mengungkap adanya desa fiktif penerima dana desa di Kabupaten Konawe.

NASIONAL | 6 November 2019

Dalam 5 Tahun, Presiden Targetkan 5.000 Km Jalan Tol Beroperasi

Angka tersebut melejit dari realisasi pengoperasian jalan tol selama 2015-2019 yang sepanjang 1.500 km.

NASIONAL | 6 November 2019

Pemerintah dan DPR Diminta Lakukan Legal Mapping Sebelum Rancang Omnibus Law

Pemerintah dan DPR didorong melakukan legal mapping sebelum membuat omnibus law. Meskipun ini menjadi sesuatu yang baru di Indonesia.

NASIONAL | 6 November 2019

Jaksa KPK Minta Hakim Tolak Permohonan Bowo Sidik Jadi JC

Jaksa menuntut Bowo Sidik untuk dihukum ‎7 tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan.

NASIONAL | 6 November 2019

Jokowi Sebut Calon Dewas KPK Masih Digodok

Presiden Joko Widodo menyebut calon anggota dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih dalam tahap penggodokan internal.

NASIONAL | 6 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS