Jokowi Ditanya Siswa Soal Hukuman Mati Bagi Koruptor
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Jokowi Ditanya Siswa Soal Hukuman Mati Bagi Koruptor

Senin, 9 Desember 2019 | 17:44 WIB
Oleh : Aichi Halik / AHL

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat pertanyaan dari seorang siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) mengenai alasan kenapa Indonesia tidak tegas terhadap koruptor.

Hal ini terjadi saat Jokowi menghadiri pentas drama "Prestasi Tanpa Korupsi" di SMK Negeri 57 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).

Seusai menyampaikan sambutannya pada acara itu, Jokowi mempersilakan siswa-siswi yang hadir untuk mengajukan pertanyaan.

Seorang siswa bernama Harley Hermansyah lalu bertanya perihal hukuman yang tak tegas terhadap koruptor. "Kenapa negara kita dalam mengatasi koruptor tidak terlalu tegas? Kenapa tidak berani seperti di negara maju, misalnya dihukum mati?" kata Harley.

Jokowi tertawa kecil mendengar pertanyaan itu. Ia lalu menjelaskan bahwa undang-undang yang ada saat ini memang tidak mengatur hukuman mati terhadap koruptor.

"Ya kalau di undang-undangnya memang ada yang korupsi dihukum mati itu akan dilakukan, tapi di UU tidak ada bahwa yang korupsi dihukum mati," jawab Jokowi.

Jokowi lalu bertanya ke Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang hadir pada acara tersebut. Yasonna menjelaskan bahwa aturan terkait ancaman hukuman mati saat ini hanya berlaku untuk pelaku korupsi bantuan korban bencana alam.

Kendati demikian, sampai saat ini belum ada koruptor bantuan bencana alam yang sampai divonis mati oleh pengadilan.

"Tetapi di luar bencana alam memang di undang-undang kita belum ada, yang sudah ada (aturannya) saja belum pernah diputuskan hukuman mati," kata Jokowi.



Sumber:BeritaSatu TV


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Puan: Ukuran Keberhasilan Gerakan Antikorupsi Bukan Banyaknya Orang Ditangkap

Perlu sebuah sistem yang mampu mencegah upaya-upaya tindak pidana korupsi.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Jaksa Agung: Jaksa Nakal Kami Sikat

Menurut Burhanuddin, sistem lelang bertujuan melahirkan pimpinan-pimpinan kejaksaan yang berkualitas.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Lili Pintauli Harap Hari Antikorupsi Tak Diperingati Setiap Tahun

Lebih memilih untuk bekerja secara nyata mencegah dan menindak korupsi.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Mufti Anam: Polemik Garuda Jangan Dibikin Drama Politik

Mufti Anam menyarankan semua pemangku kepentingan untuk obyektif menilai permasalahan Garuda.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Presiden: Sekecil Apa Pun Namanya Korupsi Itu Tidak Boleh

Bila sejak dini disadari bahwa perbuatan korupsi tidak boleh dilakukan, sekecil apapun itu maka presiden meyakini korupsi dapat dikurangi.

NASIONAL | 9 Desember 2019

KPK Prihatin KPU Bolehkan Eks Koruptor Maju Pilkada 2020

Agus mempertanyakan pertimbangan KPU yang tak melarang eks koruptor.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Presiden Masih Pertimbangkan Terbitkan Perppu KPK

“Kalau nanti sudah komplit, sudah ada Dewan Pengawas dan pimpinan KPK yang terbaru, nanti akan kita evaluasi,” kata Presiden Jokowi.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Puncak Mudik Natal dan Tahun Baru Diperkirakan 20 Desember

Puncak yang kedua tanggal 27 Desember. Arus baliknya 1 dan 2 Januari.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Pencegahan dan Pengembalian Aset Harus Jadi Prioritas Pemberantasan Korupsi

"Tinggal bagaimana para aparat hukum menegakjannya," tutur Bamsoet.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Firli Bahuri Berharap Tak Lagi Ada Peringatan Hari Antikorupsi

Negara- negara yang sudah bebas dari korupsi tidak melaksanakan lagi peringatan Hakordia yang jatuh setiap 9 Desember.

NASIONAL | 9 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS