Kasus Jiwasraya, DPR Pertanyakan Standardisasi Pengawasan OJK
INDEX

BISNIS-27 503.122 (7.61)   |   COMPOSITE 5724.74 (89.25)   |   DBX 1066.46 (9.81)   |   I-GRADE 166.255 (3.05)   |   IDX30 491.004 (8.8)   |   IDX80 129.735 (2.65)   |   IDXBUMN20 364.991 (9.26)   |   IDXG30 133.352 (2.1)   |   IDXHIDIV20 441.973 (8.53)   |   IDXQ30 143.512 (2.54)   |   IDXSMC-COM 247.38 (3.5)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (8.02)   |   IDXV30 127.096 (4)   |   INFOBANK15 976.214 (12.27)   |   Investor33 422.656 (6.59)   |   ISSI 167.54 (3)   |   JII 607.336 (12.69)   |   JII70 209.626 (4.39)   |   KOMPAS100 1162.4 (23.4)   |   LQ45 904.834 (17.52)   |   MBX 1587.29 (26.24)   |   MNC36 315.598 (5.98)   |   PEFINDO25 317.232 (4.1)   |   SMInfra18 287.626 (7.78)   |   SRI-KEHATI 361.444 (5.7)   |  

Kasus Jiwasraya, DPR Pertanyakan Standardisasi Pengawasan OJK

Rabu, 22 Januari 2020 | 19:31 WIB
Oleh : Aichi Halik / AHL

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar Puteri Komarudin mempertanyakan perbedaan standar pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap sektor perbankan dan non-perbankan.

Menurut Puteri, OJK hanya menerapkan manajemen risiko kepada lembaga keuangan perbankan, sedangkan lembaga keuangan non-perbankan belum tersentuh manajemen resiko OJK.

"Jadi kami mempertanyakan mengapa penerapan manajemen risiko OJK hanya berlaku pada industri perbankan saja, tetapi tidak pada perusahaan asuransi," kata Puteri Komarudin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Puteri menilai OJK telah lalai melakukan pengawasan terhadap perusahaan asuransi sehingga terjadi kasus gagal bayar Jiwasraya.

"Perbedaan standardisasi ini harus dijelaskan OJK, kami berharap pengaturan manajemen risiko terhadap kedua industri ini sama kualitasnya sehingga tidak terjadi kasus Jiwasraya," ujar Puteri.

Puteri menyatakan masih banyak pengaturan di internal OJK yang harus dibenahi. Selain itu, pengawasan lembaga itu terhadap perusahaan sektor jasa keuangan juga perlu terus ditingkatkan.

"Kami melihat umur OJK masih muda, jadi masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam internal sendiri, pengaturan antarsektor juga harus disamakan," ucap Puteri.

DPR resmi memasukkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Revisi UU tersebut masuk salah satu daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020.

Menurut Puteri, revisi diperlukan demi meningkatkan kualitas pengawasan OJK.

"Dari mulai peraturan-peraturannya sampai dengan kualitas pengawasannya. Terus koordinasi antarsektor juga perlu ditingkatkan, yang perlu ditingkatkan lagi adalah kualitas pengawasan mereka," terang Putri.



Sumber:BeritaSatu TV

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Eks Dirut PTPN III Didakwa Terima Suap Rp 3,55 Miliar

Dolly Parlagutan Pulungan didakwa Jaksa Penuntut KPK telah menerima suap sebesar SGD 345 ribu atau sekitar Rp 3,55 miliar dari Dirut PT Fajar Mulia Transindo.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Terminal Keberangkatan Bandara YIA Segera Dipindah

Pemindahan ke lantai tiga juga didukung dengan rampungnya pembangunan "fly over", dan atau sistem penanganan bagasi.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Mahfud: Omnibus Law Seperti Bus yang Memuat Banyak Barang

Rancangan Undang-undang omnibus law mencakup 79 UU, terdiri atas 1.244 pasal.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Menag: Sertifikat Halal Tidak Dihapus tetapi Dipercepat Prosesnya

Menurut Fachrul, pemerintah nantinya akan menyederhanakan proses sertifikat halal.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Adjie Notonegoro Turut Diperiksa Kasus MeMiles

Di hadapan penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim, Rabu pagi, Adjie mengaku diajak teman ikut MeMiles sejak dua bulan lalu.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Ribuan Pegawai Honorer Pemprov Banten Terancam Dirumahkan

Kebijakan tersebut diambil menyusul adanya kesepakatan penghapusan tenaga kerja atau pegawai honorer atau pegawai tidak tetap.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Program Sembako, Masyarakat Miskin Bisa Beli Daging atau Ikan

Mensos memastikan, program sembako akan serentak disalurkan bersama Program Keluarga Harapan (PKH) pada Januari.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Kemkumham Bantah Sembunyikan Buronan KPK Harun Masiku

Kemkumham membantah telah menyembunyikan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan KPK.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Kasus Jiwasraya, Kejagung Selidiki Dugaan Keterlibatan Manajer Investasi

Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan keterlibatan manajer investasi dalam kasus dugaan korupsi Jiwasraya.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Ari Sigit Terima Dua Mobil Mewah dan Uang dari PT Kam & Kam

“(AHS) tidak top up, tetapi justru menerima aliran dana dan reward mobil mewah baru yang diterimanya. Nah, inilah yang terus kita dalami," kata Kapolda Jatim.

NASIONAL | 22 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS