Ahok: Masalah Lain Normalisasi Sungai adalah Permukiman Liar

Ahok: Masalah Lain Normalisasi Sungai adalah Permukiman Liar
Petugas mengoperasikan ekskavator untuk mengeruk Kali Pakin, Penjaringan, Jakarta Utara. ( Foto: ANTARA FOTO )
Deti Mega Purnamasari Selasa, 23 Juli 2013 | 15:10 WIB

Jakarta - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengakui jika masalah lain atas terkendalanya normalisasi sungai maupun waduk adalah adanya permukiman liar di sekitar sungai dan waduk itu. Dia pun menegaskan bahwa selama normalisasi sungai dan waduk tidak beres, maka kemungkinan banjir dipastikan akan terus terjadi.

"Selama normalisasi sungai dan waduk tidak beres, pasti akan banjir. Beres pun, kalau intensitas airnya tinggi, masih banjir. Masalahnya, kita mau normalisasi waduk dan sungai itu, tapi semuanya sungai diduduki rumah-rumah liar," kata Ahok, di Balai Kota DKI, Selasa (23/7).

Menurut Ahok, untuk dapat menghilangkan permukiman liar tersebut, pihaknya akan membuatkan rumah susun (rusun) bagi warga yang terkena dampak relokasi akibat tinggal di hunian tersebut. Meskipun begitu, diakuinya bahwa memang dibutuhkan waktu untuk dapat melakukannya.

"Masalahnya, mereka mau pindah, tapi ke dekat-dekat situ saja. Makanya untuk kasus Ciliwung, mau tidak mau kita harus mengubah Pasar Rumput dan Pasar Minggu menjadi super blok yang nantinya ada 5.000 unit. Makanya kita minta dua tahun minimal untuk memulai normalisasi itu," kata Ahok.

Sementara mengenai daerah rawan banjir, Ahok mengakui jika masalah sebenarnya ada pada penduduk. Dengan demikian, pihaknya mengajukan solusi untuk mengeluarkan warga dari daerah yang secara geografis adalah (dataran) rendah.

"Tapi karena mereka memiliki sertifikat tanah, mereka tidak mau diubah. Mereka kalo ditanya bilangnya apa? 'Ah, cuma setahun sekali ini banjir.' Susah juga kan? Makanya, kita lagi berusaha untuk sosialisasi, 'Mau tidak kalau tanah kamu 200 meter persegi kita bangunkan rumah susun atau apartemen sederhana kamu dapat 300 meter persegi?'" terang Ahok.

Tetapi, kendati sudah menawarkan solusi, mantan Bupati Belitung Timur ini juga mengakui tidak semua masyarakat mau. Sehingga pihaknya pun menurutnya tidak bisa memaksa.

"Tapi, kita juga tidak bisa memaksa. Kalau kita paksa di tanah hak mereka, kita melanggar HAM namanya. Tapi kalau kamu di sungai saya usir, (itu) tidak menganggu HAM?" tambahnya.

Disebutkan Ahok lagi, Pemprov DKI tahun depan juga akan menganggarkan secara penuh dana di transportasi untuk mengatasi kemacetan, serta untuk mengatasi banjir. Entah itu berupa relokasi, untuk pembelian alat, maupun yang lainnya.

 

Sumber: Suara Pembaruan