Anies Perpanjang Ganjil-Genap Hingga Desember

Anies Perpanjang Ganjil-Genap Hingga Desember
Kendaraan saat melintas di jalan Gatot Subroto yang diberlakukan sistem ganjil-genap hari ke dua, Jakarta, 2 Agustus 2018. ( Foto: BeritaSatu Photo / Joanito De Saojoao )
Erwin C Sihombing / JAS Sabtu, 13 Oktober 2018 | 11:16 WIB

Jakarta - Gubernur DKI Anies Baswedan memperpanjang penerapan perluasan pembatasan kendaraan ganjil-genap hingga Desember 2018 setelah rampungnya perhelatan Asian Para Games selesai yang berakhir 13 Oktober 2018. Diperpanjangnya aturan tersebut diketahui dari Pergub 106/2018 yang telah diteken gubernur, Jumat (12/10).

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono membenarkan adanya pergub tersebut dan mengapresiasi masyarakat yang mendukung penerapan kebijakan yang terbukti mampu mengendalikan arus lalu lintas di Jakarta.

"Betul ganjil-genap diperpanjang sampai Desember. Pemerintah akan mengevaluasi tahap akhir sebelum kebijakan ini dipermanenkan," kata Bambang, di Jakarta, Sabtu (13/10) pagi.

Dalam Pergub 106/2018 terdapat perubahan jam penerapan. Jika saat Asian Games dan Asian Para Games dilaksanakan setidaknya pada pukul 06.00 WIB-21.00 WIB kali ini terdapat jeda, ganjil-genap diterapkan pukul 06-00 WIB-10.00 WIB dan dilanjutkan lagi 16.00 WIB-20.00 WIB.

Sedangkan ruas jalan yang diterapkan adalah Jalan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin, Jalan Jend Sudirman, sebagian Jalan S Parman (simpang Tomang-KS Tubun), Jalan Gatot Subroto, Jalan Rasuna Said, Jalan MT Haryono, Jalan Jenderal DI Panjaitan, dan Jalan Jenderal Ahmad Yani.

Serupa dengan kebijakan sebelumnya, penerapan pembatasan tidak berlaku terhadap kendaraan antara lain pemimpin lembaga tinggi negara yaitu presiden, wakil presiden, Ketua MA, Ketua MK, Ketua KY, Ketua MPR, DPR, DPD, kendaraan pimpinan pejabat asing (tamu negara), angkutan umum, kendaraan dinas, angkutan BBM, sepeda motor, dan kendaraan yang membawa masyarakat disabilitas.

Bambang menuturkan, pemerintah hingga kini masih terus membuat formulasi untuk memastikan dampak yang dialami masyarakat akibat kebijakan tersebut sangat kecil dibanding dengan manfaatnya. Setelah memiliki formula yang pasti, kebijakan tersebut segera diberlakukan permanen.

"Kami masih perlu mencarikan solusi yang tepat untuk masyarakat yang akan terkena dampaknya, sehingga nanti apabila dipermanenkan sudah tidak ada yang merasa dirugikan," ujarnya.



Sumber: Suara Pembaruan