Gerindra Dukung Anies Merelokasi

Gerindra Dukung Anies Merelokasi
Banjir di bantaran Sungai Ciliwung ( Foto: Antara )
Erwin C Sihombing / JAS Kamis, 6 Desember 2018 | 11:19 WIB

Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Gerindra DKI Prabowo Soenirman menyatakan pihaknya mendukung jika Gubernur DKI Anies Baswedan mau menerapkan kebijakan merelokasi warga dari bantaran sungai dalam rangka penataan, selama konsep relokasi dibicarakan bersama warga.

"Konsep penataan harus didiskusikan dengan warga," kata Prabowo, di Jakarta, Kamis (6/12).

Prabowo tidak menampik penataan merupakan bagian dari penegakan aturan dalam artian penertiban. Secara prinsip, selama gubernur menjalankan perintah undang-undang, Gerindra siap mendukung asalkan hak-hak warga dipenuhi oleh pemerintah.

"Prinsipnya setuju gubernur menegakkàn aturan sejauh hak-hak warga dipenuhi dan tidak merugikan warga yang direlokasi dan relokasi tidak jauh dark tempat awal dengan konsep kampung deret," tambahnya.

Berdasarkan catatan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI sedikitnya terdapat 10 titik lokasi rawan longsor akibat curah hujan tinggi. Paling potensial adalah wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Gubernur bisa menggunakan data tersebut sebagai pemicu menggiatkan penataan, memastikan pemukiman baik elite maupun yang dusun berada dalam zona yang tepat, tidak di bantaran sungai apalagi di permukaan tanah yang tidak rata seperti kasus longsor di Kalisari, Pasar Rebo.

Anggota Komisi D DPRD DKI sekaligus Ketua Fraksi Nasdem, Bestari Barus, juga mendukung gubernur untuk merelokasi warga di zona yang tidak aman atau layak hunian. Seperti di bantaran Sungai Kramat Yudha, Jakarta Timur, yang mesti direlokasi agar tidak celaka.

"Harus segera menertibkan, merelokasi, jangan sama pulau reklamasi berani tetapi sama hal yang urgent seperti ini tidak," kata Bestari.

Gubernur selaku pemimpin, kata Bestari, juga berkewajiban menjalankan perintah aturan hukum. Terkait dengan penertiban di bantaran sungai, dia mendukung gubernur untuk berani merelokasi karena terdapat aturan PP No 38/2011 yang mengatur sedikitnya 15 meter dari sempadan harus bebas dari bangunan.

"Saya setuju dengan catatan mereka diberi alternatif rumah, makanya rusun itu penting dan harus dilaksanakan," tegasnya.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE